Skip to content

Menyisipkan Sosialisasi Manfaat Helm di Sela Wisata

15 Juli 2018

RATUSAN orang, bahkan lebih, asyik mahsyuk menikmati pesona dan belaian angin pantai Carita, Banten. Selain keindahan pantai dan birunya air laut, kawasan ini juga punya potensi hasil laut seperti ikan dan rumput laut.

Pantai utara laut Jawa yang satu ini termasuk favorit bagi warga yang ingin menikmati pesona wisata pantai. Mereka berdatangan dari berbagai kota, termasuk dari Jakarta. Maklum, jarak tempuh dari Jakarta ke Carita relatif dekat, yakni sekitar 177 kilometer dengan waktu tempuh berkisar empat hingga lima jam dengan berkendara mobil. Tentu, jika dalam kondisi lalu lintas jalan normal.

“Kami dari Jakarta 148 orang dengan tiga bus besar,” ujar Ceka, salah seorang wisatawan saat berbincang dengan saya.

Rombongan tersebut bagian dari kelompok ‘Libur Kecil Kaum Kusam’, yakni warga dari pinggiran Kota Jakarta Timur. Liburan itu merupakan tradisi tahunan dalam mengisi waktu libur Lebaran yang kebetulan pada 2018 rentang waktunya cukup panjang. Liburan sambil merajut silaturahmi sekaligus keluar dari penatnya rutinitas sehari-hari di kota Jakarta.


Kota yang disesaki dengan penduduk tak kurang dari 9,5 juta jiwa tentu saja membuat penat warganya. Lihat saja lalu lintas jalan yang menyesakan dada. Antrean kendaraan bermotor mengular di mana-mana, terutama saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Angkutan umum, sepeda motor hingga mobil pribadi berlomba-lomba mencapai tempat tujuan. Walau, sebelum mencapai tujuan harus rela menghadapi ketersendatan jalan yang tak jarang membuat stress para pengendara.

Karut marutnya lalu lintas jalan di Jakarta dan sekitarnya juga membuahkan kecelakaan selain kemacetan. Sepeda motor sebagai alat angkut paling banyak dipakai bermobilitas, akhirnya juga paling banyak yang terlibat kecelakaan tersebut.

Cedera di kepala menjadi buah getir dari kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Boleh jadi hal itu lantaran sang pengendara tidak memakai helm atau helm-nya tidak dikaitkan sehingga kepala berbenturan langsung dengan obyek lain seperti permukaan aspal. “Karena itu, perlu terus disosialisasikan pentingnya memakai helm saat bersepeda motor,” tutur Ceka lagi.


Caranya, tambah dia, di sela wisata ke Pantai Carita, disisipkan dalam materi obrolan santai saat berkumpul. Lalu, membagikan helm kepada peserta dengan didahului kuis yang juga salah satu materinya adalah terkait dengan pesan keselamatan jalan khususnya tentang helm.

“Kami mendapat dukungan helm dan jaket dari komunitas Jarak Aman. Jadi, peserta wisata selain dapat pesan keselamatan juga berkesempatan mendapat helm dan jaket tersebut. Wisata jadi tambah seru,” kata mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta itu.

Ok deh, selamat berwisata dan selalu ingat memakai helm saat bersepeda motor. (edo rusyanto)

Setelah Jagorawi, Siap-siap Tol JORR Tarifnya Juga Flat

7 Juli 2018

WARGA Jakarta dan sekitarnya bakal membayar tarif tol secara terintegrasi untuk melintas di Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR). Semula rencana itu hendak diterapkan pada Juni 2018, namun hingga awal Juli 2018 masih belum terlihat tanggal pastinya.

Pengintegrasian tarif membuat jarak tempuh jauh dan dekat membayar jumlah yang sama, yakni Rp 15.000 sekali melintas. Total panjang tol yang diintegrasikan sekitar 74 kilometer (km).
Hal serupa sebelumnya sudah dienyam warga Jakarta dan sekitarnya ketika tarif Tol Jagorawi menerapkan tarif flat Rp 6.500 per sekali melintas sejak 2018. Begitu juga ketika melintas di tol Jakarta-Tangerang-Merak sejak 2017. Di luar kawasan Jakarta dan sekitarnya, konsep tarif terintegrasi diterapkan di Tol Semarang seksi ABC sejak 2018.

Artinya, untuk yang menempuh jarak lebih dekat membayar lebih mahal dibandingkan dengan pengguna tol yang melintas untuk jarak jauh. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna seperti dilansir koran Investor Daily, edisi Selasa, 3 Juli 2018.

Dia menyebutkan bahwa dengan sistem pembayaran terintegrasi, sebanyak 61% pengguna tol JORR akan diuntungkan karena membayar tarif lebih murah dari sebelumnya. Sebanyak 61% pengguna tol itu adalah mereka yang menempuh jarak jauh atau yang biasanya melakukan lebih dari satu kali transaksi di beberapa gerbang tol.

“Ada 38% pengguna jalan yang akan membayar lebih mahal. Namun, kita kembali melihat esensi pembangunan jalan tol adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan jarak jauh dan angkutan logistik,” kata Herry saat diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Senin (2/7).
Dengan sistem integrasi, sambungnya, transaksi tol dilakukan hanya satu kali dengan tarif untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 15.000 untuk seluruh ruas tol JORR sepanjang 76,43 km yang terdiri dari empat ruas dengan sembilan seksi.

Herry mengatakan, besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR sepanjang 17,6 km dan tarif rata-rata Rp 875 per km. Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

Kebijakan integrasi transaksi tol JORR ini merupakan tahapan untuk menuju transaksi tol menerus atau multi lane free flow (MLFF ) yang diberlakukan pada 2019. Integrasi pada intinya adalah untuk peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers, Rabu, 26 Juni 2018 mengatakan bahwa integrasi tol JORR utamanya bertujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol seperti kemantapan jalan, kecepatan tempuh dan antrean transaksi tol.

Transaksi tol setelah integrasi menjadi sistem terbuka dimana pengguna tol hanya melakukan satu kali transaksi. Saat ini, pengguna tol harus melakukan 2-3 kali transaksi untuk menggunakantol JORR sepanjang 76,43 Km yang terdiri dari 4 ruas tol dan dikelola oleh badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Lima gerbang tol yang ada akan dihilangkan, sehingga mengurangi antrean di tol. Integrasi tol juga bertujuan mendukung sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing. Sosialisasi terus dilakukan dan akan diputuskan dalam waktu dekat karena sudah ditunggu oleh angkutan logistik,” kata Basuki.

Setelah integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76,43 km akan dikenakan satu tarif yakni Rp 15.000 untuk kendaraan golongan I. Lalu, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sebesar Rp 22.500. Selain itu, untuk golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp 30.000.

Besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 km dengan tarif rata-rata Rp 875 per km. Kementerian PUPR mengatakan, besaran tarif ini masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.


Tol JORR terdiri atas Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), dan Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir). Lalu, Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, dan NS (Rorotan-Kebon Bawang). Selain itu, Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Nah, kalau tarif jauh dekat sudah sama, tinggal pilih deh, mau melintas di jalan tol atau tidak. Apalagi, sebenarnya tol bukanlah jalan utama. Tol adalah jalur alternatif, tapi berbayar. (edo rusyanto)

Catat, Rute Lengkap Ganjil Genap Selama Asian Games 2018

2 Juli 2018

PERHELATAN olah raga Asian Games 2018, pada Agustus 2018, ternyata dinilai tidak semata butuh kelancaran jalannya pertandingan di dalam arena. Di luar arena, lalu lintas jalan pun dinilai perlu dilancarkan.

Terkait hal itu Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas ganjil genap di Jakarta. Aturan ini membatasi pergerakan lalu lintas dengan membolehkan kendaraan berpelat nomor genap pada tanggal genap dan sebaliknya.

“(perluasan) dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 serta untuk pemenuhan target waktu tempuh atlet dari Wisma Atlet ke venue yang dipersyaratkan,” tulis siaran pers Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta, baru-baru ini.

Dinas perhubungan (dishub) bekerjasama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk memuluskan perluasan tersebut.

Bila semula hanya beberapa ruas jalan yang dikenai aturan tersebut, kini setelah diperluas, jalur yang dikenai ganjil genap mencakup;

 Jalan Medan Merdeka Barat
 Jalan MH. Thamrin
 Jalan Jenderal Sudirman
 Jalan Sisingamangaraja
 Jalan Jenderal Gatot Subroto (simpang Kuningan – simpang Slipi)
 Jalan Jenderal S Parman (simpang Slipi – simpang Tomang)
 Jalan MT Haryono (simpang UKI – simpang Pancoran – simpang Kuningan)
 Jalan HR Rasuna Said
 Jalan Jenderal DI Panjaitan (simpang Pemuda – simpang Kalimalang – simpang UKI)
 Jalan Jenderal Ahmad Yani (simpang Perintis – simpang Pemuda)
 Jalan Benyamin Sueb (simpang Benyamin Sueb – Kupingan Ancol)
 Jalan Metro Pondok Indah (simpang Kartini – Bundaran Metro Pondok Indah – simpang Pondok Indah – simpang Bungur – simpang Gandaria City – simpang Kebayoran Lama)
 Jalan RA Kartini.

Selain rutenya yang diperluas, aturan ini juga menambah rentang waktu, kini aturan ganjil genap berlaku sepanjang Senin-Minggu dengan rentang gwaktu pukul 06.00 s/d 21.00 WIB atau setara dengan selama 15 jam terus menerus.

Sementara itu, kendaraan bermotor yang dikecualikan dari aturan ini terdiri atas;
a. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia yakni :
1. Presiden RI/ Wakil Presiden RI;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah; dan
3. Ketua Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi/ Komisi Yudisial.

b. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
c. Kendaraan dinas operasional berplat dinas, kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (sticker) Asian Games;
d. Kendaraan pemadam kebakaran;
e. Kendaraan ambulans;
f. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
g. Kendaraan angkutan umum (plat kuning);
h. Kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
i. Sepeda motor;
j. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, seperti kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri. (edo rusyanto)

Angkot Masih Jadi Andalan Warga

30 Juni 2018

KEHADIRAN angkutan kota (angkot) masih dibutuhkan warga. Mobilitas masyarakat, termasuk di Jakarta dan sekitarnya, cukup terbantu oleh angkutan umum yang satu ini.

“Saya dari rumah ke stasiun Pondok Cina di Depok, naik angkot,” tutur Ida, kita sebut saja demikian, saat berbincang dengan saya, baru-baru ini.

Ribuan orang, bahkan lebih memanfaatkan angkot di Jakarta dan sekitarnya seperti Ida. Angkutan yang satu ini demikian dekat dengan kehidupan sehari-hari warga kota. Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 25 juta jiwa, masih sulit meninggalkan angkot sebagai angkutan sehari-hari di luar kendaraan pribadi.

Tarif yang terjangkau menjadi salah satu alasan Ida untuk memilih angkot. Selain tentu saja jika hujan tidak terkena guyuran air dari langit. Berbeda dengan jika naik ojek sepeda motor yang bakal kebasahan saat hujan turun.

Ya. Angkot masih dengan mudah dijumpai di Jakarta dan sekitarnya. Di kota Jakarta, banyak warga yang memanfaatkannya untuk transportasi harian. Mulai dari yang sekadar dari rumah ke pasar, atau dari rumah ke sekolah, hingga dari rumah menuju ke stasiun kereta api. “Tapi, kadang saya juga naik ojek online. Lebih praktis dibandingkan angkot karena bisa diantar sampai depan rumah,” tutur Wati, kita siapa saja demikian, warga Jakarta, saat berbincang dengan saya, belum lama ini.

Dalam dua tahun terakhir serbuan ojek online (ojol) cukup deras di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Keunggulan ojol dibandingkan angkot adalah mampu mengantar hingga keluar masuk gang. Hal ini menjadi alasan banyak warga ketika memilih ojol dibandingkan angkot.

Saat ini, tarif angkot di Jakarta berkisar Rp 3.000-5.000 per penumpang untuk satu kali naik. Jarak tempuh berpengaruh pada besar kecilnya ongkos yang dibayar konsumen. Semakin jauh jarak yang di tempuh dalam trayek angkot bersangkutan, kian besar ongkos yang dibayar penumpang. Misal, jika trayek angkot Rp 5.000, untuk jarak maksimal membayar sebesar itu. Sedangkan jika jarak tempuh kurang dari separuh panjang trayek, biasanya penumpang dikenai ongkos Rp 3.000. 

Oh ya, tarif untuk pelajar biasanya juga di bawah orang dewasa. Misal, untuk jarak dekat, jika dewasa membayar Rp 3.000, pelajar cukup membayar Rp 2.000. 

Tarif itu relatif terjangkau oleh kebanyakan warga. Cukup menyediakan uang tunai, saat tiba di tujuan penumpang membayar ongkos kepada sopir angkot. 

Untuk urusan kenyamanan duduk, jika saya bandingkan dengan tahun 1980-an, angkot di Jakarta saat ini lebih nyaman. Maksudnya, jika semula penumpang dapat dengan mudah terpercik air saat musim hujan, kini relatif lebih terlindungi. Maklum, sebelumnya penumpang masuk dari belakang angkot tanpa ada pintu penutup. Kini, penumpang masuk dari samping angkot dan memiliki pintu. Bahkan, untuk angkot tertentu pernah ada yang memiliki pendingin ruangan alias memakai AC. (edo rusyanto)

Mengenal Rambu dan Manfaatnya

27 Juni 2018

BERKENDARA di jalan raya tak semata terampil mengemudi. Ada sejumlah aspek perlu diperhatikan untuk mewujudkan lalu lintas jalan yang aman dan selamat. Keselamatan untuk semua pengguna jalan.

Salah satu aspek penting adalah memahami rambu dan sudi mengimplementasikannya. Kehadiran rambu diharapkan ikut menata lalu lintas jalan menjadi lebih harmonis. Walau, tetap saja tergantung dari para pengguna jalan itu sendiri. Sudi atau tidak sudi menaati rambu yang ada.

Banyak rambu lalu lintas yang mesti diketahui. Terkait hal ini yang paling mendasar untuk difahami adalah apa saja sih warna rambu dan maknanya.

Mari kita lihat untuk menyegarkan ingatan kita.

Warna hijau bermakna sebagai petunjuk informasi. Misal, informasi mengenai lokasi atau tempat. Serupa dengan hijau adalah warna coklat. Bedanya, rambu warna coklat menunjukkan lokasi wisata atau ruang publik. Misalnya, museum.

Lalu, warna biru. Makna rambu ini adalah perintah. Misal, memerintahkan untuk berputar arah di lokasi yang ditentukan.

Sedangkan warna merah bermakna larangan. Misal, dilarang berhenti.

Terakhir, warna kuning. Rambu ini punya makna sebagai peringatan. Tujuannya agar pengguna jalan lebih waspada. Contoh, rambu bergambar tebing yang berguguran. Peringatan bagi pengguna jalan bahwa di area itu rawan longsor sehingga mutlak ekstra waspada ketika melintas disana.

Sejatinya memang bukan semata faham akan jenis dan makna warna rambut. Para pengendara juga diharapkan sudi mengimplementasikannya. Menerapkan dalam keseharian. Harapannya, lalu lintas jalan menjadi lebih aman, nyaman, dan selamat.

Melanggar rambu tak jarang membuat runyam. Misal, ada rambu larangan masuk ke jalur busway, lalu dilanggar. Ujungnya bisa kena tilang.

Contoh lain, ada rambu larangan parkir, tapi tetap saja parkir di area tersebut. Ujungnya mobil diderek atau sepeda motor diangkut pakai truk oleh petugas. Suasana menjadi runyam.

Pada situasi yang lebih buruk, gara-gara melanggar rambu, berujung pada kecelakaan lalu lintas. Misal, rambu menyatakan batas kecepatan maksimal 80 kilometer per jam (kpj), namun dilanggar dengan memacu kendaraan di atas 100 kpj. (edo rusyanto)

Parkir Tarif Khusus di Sisi Jalan Bogor

22 Juni 2018

KEBUTUHAN ruang parkir untuk kendaraan bermotor dirasakan terus bertambah. Ruang parkir itu tak hanya di dalam gedung (off street), namun juga di sisi jalan (on street). Tingginya kebutuhan ruang parkir tentu saja berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota bersangkutan.

Salah satu kota yang saya lihat terus membutuhkan ruang parkir adalah Bogor, Jawa Barat. Tetangga Jakarta itu terus mencatat pertumbuhan kendaraan bermotor yang pada gilirannya mendorong peningkatan kebutuhan ruang parkir yang memadai. Pada 2017, Kota Bogor sedikitnya memiliki 473.587 kendaraan bermotor. Mirip dengan kota lainnya, dari total kendaraan tersebut mayoritas adalah sepeda motor, yakni sekitar 79% atau sekitar 373.501 unit.

Setahun sebelumnya, yakni pada 2016, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bogor tercatat sekitar 434.044 unit. Artinya, jumlah kendaraan bermotor di kota tersebut tumbuh sekitar 9% pada 2017.

Praktis kota berpenduduk sekitar satu juta jiwa ini memiliki pemandangan kemacetan lalu lintas jalan, mirip dengan tetangganya, yakni Jakarta. Beban jalan kian bertambah ketika akhir pekan atau hari libur, manakala wisatawan dari kota tetangga menyerbu obyek-obyek wisata yang ada di Kota Hujan tersebut.

Di tengah kondisi seperti itu tak dapat disangkal kebutuhan ruang parkir di Kota Bogor juga ikut terkatrol. Sampai-sampai, target pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun dinaikkan. Misal, pada 2017, target pendapatan dari retribusi parkir sekitar Rp 2,3 miliar. Tahun ini, target penerimaan diperkirakan tak jauh dari angka tersebut.

Nah, untuk mencapai target tersebut tarif parkir pun menjadi kata kunci. Tahukah kita bahwa setidaknya ada dua jenis tarif parkir yang berlaku di Kota Bogor. Tarif parkir khusus nilainya lebih besar dibandingkan tarif parkir biasa. Misal, bila tarif biasa Rp 3.000, tarif khusus sebesar Rp 6.000.


Bicara soal tarif khusus, baru-baru ini saat berkunjung ke Kota Bogor, saya melihat pemandangan di sekitar Jl Pengadilan, Bogor Tengah, Bogor. Pengguna kendaraan dapat memarkir di sisi jalan, namun dikenai tarif khusus. Untuk sepeda motor Rp 3.000, sedangkan mobil Rp 6.000 untuk sekali parkir. Lalu, kendaraan di bawah satu ton Rp 12.000 dan kendaraan di atas satu ton Rp 16.000. Tarif itu berlaku untuk satu kali parkir.

Di jalan tersebut terpasang rambu berwarna biru yang bertuliskan tentang tarif khusus parkir. Lalu, terdapat marka jalan berwarna putih yang membentuk kotak untuk tanda area parkir. Mobil di parkir pararel di sisi jalan. Tentu dengan cara parkir seperti itu diharapkan tidak mengganggu atau menghambat pergerakan kendaraan lain.

Ternyata lokasi tarif parkir khusus bukan hanya di Jl Pengadilan. Laman lovelybogor.com menyebutkan setidaknya ada jalan yang menerapkan hal serupa di antaranya Jl Suryakencana dan Jl Siliwangi.

Oh ya, panjang jalan yang dimiliki Kota Bogor tercatat sekitar 564.193 kilometer dengan yang berkondisi baik sekitar 129.573 km.

Ngomong-ngomong, mirip dengan soal parkir khusus, pada 2017, ketika berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur, saya juga pernah melihat sebuah rambu khusus. Rambu itu bertuliskan ‘Kawasan Bebas Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Kab. Sidoarjo.’ Rambu tersebut saya lihat di Jl. Raya Malang – Surabaya, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. (edo rusyanto)

Pengalaman Melintas di Tol Fungsional Bocimi

20 Juni 2018

PAGI baru saja merangkak menuju siang. Cuaca terlihat cerah. Awan putih menghiasi langit nan biru.

Kendaraan bermotor melaju di atas jalan tol fungsional, yakni sebutan untuk jalan tol yang belum beroperasi penuh alias masih gratis. Mayoritas mobil yang melintas adalah kendaraan pribadi, mulai dari jenis sedan, multi purpose vehicle (MPV) hingga sport utility vehicle (SUV). Hanya satu dua kendaraan angkutan umum yang melintas, khususnya jenis angkutan kota (angkot).

Saya menumpang di salah satu mobil yang melaju diantara ratusan kendaraan di Tol Bocimi pada pagi itu. Bocimi adalah kependekan dari Bogor-Ciawi-Sukabumi. Kelak, saat keseluruhan ruas tol itu rampung menghubungkan Bogor hingga Sukabumi lewat Ciawi. Diharapkan waktu tempuh dapat menyusut dibandingkan dengan ketika pengemudi melintas di jalan arteri, yakni Jl Raya Sukabumi yang kini menjadi andalan untuk wira-wiri.

Bocimi terhubung dengan Tol Jagorawi, tol yang menghubungkan kota Jakarta dengan Bogor dan Ciawi. Sekeluar dari Tol Jagorawi, kami berbelok ke kiri memasuki tol fungsional Bocimi. Di mulut Bocimi terdapat tulisan di atas gerbang darurat yang berbunyi ‘Tol Bocimi’. Sepanjang jalan Seksi I Tol Bocimi yang menghubungkan Ciawi dengan Lido/Cigombong sepanjang 15,35 kilometer (km) tampak membentang cukup mulus.

Perjalanan cukup lancar. Lazimnya jalan tol fungsional, di sana-sini tampak masih bertengger sejumlah alat berat, bahkan material pembangunan seperti beton cetakan untuk gorong-gorong jalan. Di sejumlah titik, tebing-tebing yang tampak memerah tanahnya masih terlihat cukup jelas. Ada juga sejumlah rumah penduduk yang bertengger di sisi tebing. Boleh jadi hal itu menjadi pemandangan menarik bagi sejumlah orang.

Untuk urusan rambu, tentu saja belum maksimal. Sekalipun ada, bentuknya masih sementara. Begitu juga dengan fasilitas di jalan tol pada umumnya, seperti rest area, masih belum tersedia. Setidaknya itu yang saya lihat.

Jelan pintu keluar di Cigombong, Sukabumi jalan agak sedikit menanjak dan ukuran jalan mengecil. Praktis antrean kendaraan mengular. Sejumlah petugas jalan tol membantu mengarahkan pengendara yang hendak keluar ke jalan arteri untuk melaju hati-hati karena jalan menanjak.

Mengingat saat saya melintas adalah musim mudik, yakni hari kedua Lebaran, Sabtu, 17 Juni 2018, praktis volume kendaraan cukup tinggi. Guna membantu arus kendaraan, ketika hendak keluar Tol Bocimi seksi I, sejumlah polisi juga ikut membantu di titik tersebut. “Silakan bagi yang mau ke Sukabumi berbelok kiri,” tutur seorang polisi, saat itu.

Ternyata itu adalah jalur alternatif. Jalannya sempit, sebelum masuk ke jalan utama. Hanya bisa dilintasi dua mobil berpapasan ukuran low MPV. Di kanan kiri jalan masih banyak pepohonan dan kebun, termasuk pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Para pengendara diharapkan bersabar dan ekstra hati-hati agar tidak saling berserempetan.

Perjalanan dari pintu gerbang tol Bocimi mengarah ke Cigombong saya perkirakan berkisar 20-25 menit. Waktu tempuh itu cukup berbeda signifikan dibandingkan melintas di jalan arteri yang bisa berkisar 50-60 menit.


Oh ya, tol yang memiliki panjang total 54 km itu ditaksir menghabiskan investasi sekitar Rp 7,7 triliun. Jalan bebas hambatan yang digarap PT Trans Jabar Tol itu ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2020. (edo rusyanto)