Skip to content

Menggugat Rasionalitas Berlalu Lintas

24 Mei 2017

ADA sebab, ada akibat.

Saat berlalu lintas jalan hukum sebab akibat demikian melekat. Misal, gara-gara menerobos lampu merah, akibatnya bisa ditilang, bahkan bukan tidak mungkin memicu kecelakaan.

Contoh lain, gara-gara tidak konsentrasi, menyenggol orang yang menyeberang jalan.

Akal sehat kita bekerja dan menyimpulkan bahwa konsentrasi yang terganggu menciptakan insiden dan kecelakaan. Kesadaran berintrospeksi pun menjadi tahapan selanjutnya sebelum akhirnya memutuskan, ada kekeliruan yang sudah dilakukan.

Sangat jelas bahwa kelakuan tadi melanggar aturan. Maklum, regulasi yang berlaku saat ini mewajibkan setiap pengendara untuk terus berkonsentrasi saat berlalu lintas jalan.

Itulah logika alias rasionalitas saat berlalu lintas. Meminjam contoh menyenggol penyeberang jalan di atas, amat picik saat persoalan digeser ke orang atau pihak lain, jika jelas-jelas masalahnya ada di diri pengendara yang tidak berkonsentrasi. Perilaku yang buru-buru menyalahkan pihak lain justeru mengerdilkan sang pelaku. Amat kentara kelakuan egois, mau menang sendiri.

Menggeser persoalan ke pihak lain tanpa mau introspeksi diri mencerminkan runtuhnya nurani dan akal sehat. Apalagi jika motivasinya sebatas tidak ingin disalahkan. Gertak sambalpun menjadi pilihan. Kelakuan yang menyedihkan.

Bekerjanya akal sehat tidak terlepas dari kemapanan cara berpikir yang diekspresikan lewat tindakan. Nalar yang logis tercermin lewat cara berlalu lintas jalan yang etis dan elegan. Bukan serampangan hingga ugal-ugalan yang justeru mempertontonkan naluri kebiadaban.

Runtuhnya akal sehat bukan mustahil menyeret nurani jatuh terjerembab. Kesantunan berubah menjadi keliaran. Rasa menghargai hak sesama pengguna jalan pun tercabik-cabik. Hukum rimba menjadi panglima, si kuat menindas yang lemah. Tak peduli orang susah yang penting diri sendiri terpuasi.

Jangan-jangan hal itu yang mendasari perampasan trotoar oleh kendaraan bermotor. Trotoar yang notabene hak pedestrian dengan entengnya dijarah.

Rasa malu menjadi barang mewah. Tak ada rasa sungkan melanggar aturan. Hak orang lain dirampas, ketika ditegur justeru bringas. Tak ada rasa menghormati sesama pengguna jalan, juga terhadap para penegak hukum. Kalau sudah begitu tinggal soal waktu meledaknya gesekan sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas jalan.

Padahal, ibarat pepapatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. (edo rusyanto)

Grafis: akun instagram kemenhub

Jangan Lupa, Bikers Dilindungi Dua Asuransi Ini

23 Mei 2017

BARANGKALI lupa, para pesepeda motor atau sering disebut bikers, sejatinya punya dua asuransi. Apa saja itu?

Sebelum sampai ke jawaban atas pertanyaan itu mari tengok sekeliling kita. Amat jarang perbincangan yang mengangkat topik soal asuransi alias proteksi. Entah itu di kedai, tempat kopdar bahkan di lingkungan kerja.

Dalam urusan berlalu lintas jalan, khususnya terkait kecelakaan, masalah asuransi ada diurutan paling belakang. Bahasa kerennya, penanganan pascakecelakaan. Dia berurusan dengan biaya pengobatan hingga soal ahli waris bagi korban yang meninggal dunia. Ketika menyinggung soal ini, rasanya amat langka yang mau celaka.

Kembali soal asuransi yang dimiliki para bikers. Coba periksa isi dompet kita, ternyata disitu tersimpan dua jenis asuransi.

Pertama, asuransi Jasa Raharja. Setiap bikers yang memiliki sepeda motor mutlak membayar yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp 35 ribu. Nah, SWDKLLJ yang dibayar setiap satu tahun sekali inilah sumber premi asuransi Jasa Raharja.

Saya merasa filosofi Jasa Raharja adalah melindungi orang lain atas tindakan kita. Karena itu, kecelakaan tunggal yang timbul karena diri kita dan menimpa kita tidak mendapat santunan.

Berbeda dengan sejumlah asuransi lain yang beredar di masyarakat saat ini, yaitu memikul semua risiko. Maksudnya, menanggung risiko mulai dari kecelakaan tunggal, karambol hingga beruntun.

Besaran santunan Jasa Raharja beragam. Mulai dari Rp 2 juta, Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Bahkan, memasuki Juli 2017, santunan digandakan 100% oleh pemerintah.

Kedua, asuransi Bhayangkara. Para pesepeda motor yang surat izin mengemudi (SIM) biasanya mengantongi asuransi yang satu ini. Asuransi diperoleh saat membuat atau memperpanjang SIM. Bikers membayar Rp 30 ribu untuk mendapatkannya. Santunan bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia sebesar Rp 2 juta.

Bagi para bikers yang berstatus karyawan, mereka punya perlindungan lain, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Bahkan, bagi bikers yang kemudian membeli produk asuransi lainnya, berarti memiliki proteksi lebih dari dua.

Tentu, produk asuransi yang ada saat ini fiturnya berbeda-beda. Misal, ada yang proteksi digabungkan dengan tabungan alias tapro. Sedangkan dua asuransi yang ‘melekat langsung’ kepada bikers saat membeli sepeda motor atau membuat SIM, sifatnya berupa santunan atas kecelakaan yang menimpa dirinya. Apakah perlu proteksi lain? Pilihan ada di tangan sang bikers. Betul? (edo rusyanto)

Penampakan Motor Para Penjaga Makam

21 Mei 2017

KENDARAAN bermotor hilir mudik. Di beberapa titik tampak terjadi penumpukan. Deru mesin dan asap knalpot berebutan ke udara.

Begitulah suasana tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu, 21 Mei 2017 siang. TPU dipadati oleh para penjiarah. Apalagi, saat ini menjelang bulan Ramadan. Menjadi kebiasaan kaum muslim untuk berziarah ke makam orang tua, anak, atau sanak family untuk mendoakan mereka yang sudah berpulang lebih dahulu ke pangkuan Nya.

Kendaraan bermotor yang digunakan macam-macam. Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi hingga angkutan umum yang disewakan. Di bagian lain, mereka yang bersepeda kayuh dan berjalan kaki pun tumpah ruah.

Di tengah hiruk pikuk kendaraan para penjiarah tampak sejumlah sepeda motor yang menggoda perhatian. Si roda dua diberi sedikit sentuhan modifikasi untuk mengangkut air. Tempat air dari semacam ember plastik ditaruh di kanan dan kiri bagian belakang sepeda motor dengan tumpuan berupa kerangka kayu.

“Ngambil airnya di sungai yang ada didekat pemakaman,” ujar seorang pria penjaga makam saat berbincang dengam saya, Minggu siang.

Air itu dimanfaatkan untuk merawat dan membersihkan makam. Rerumputan dibersihkan disiram agar tetap terawat dengan baik. Tak heran jika mayoritas makam yang ada membentuk pemandangan bak karpet hijau. Menyejukan mata yang memandang.

Motor para penjaga makam jumlahnya juga tak kalah banyak dengan para penjiarah. Hampir setiap saat tampak melintas.

Pengendaranya tak semata membawa tempat air. Terlihat ada yang membawa gunting pemotong rumput, cangkul, golok, bahkan alat semacam garpu penggali tanah. Hampir semua penunggang motor itu tidak memakai helm pelindung kepala.

“Cuma dekat ini kok, lagian nggak ada polisi,” seloroh seorang pengendara.

Ya. Pemakaian helm menjadi bukan prioritas. Alasan jarak dekat dan tidak ada petugas menjadi dua alasan yang paling atas. Mereka lebih memprioritaskan kepraktisan dan mengejar uang sumbangan dari keluarga yang makamnya diurus. Sumbangan sukarela dari warga menjadi lebih penting untuk menyambung hidup ketimbang pakai helm. (edo rusyanto)

Angkutan Umum Dituntut Punya Sistem Manajemen Keselamatan

19 Mei 2017

BABAK baru perusahaan angkutan umum di Indonesia bakal dimulai. Perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki sistem manajemen keselamatan jalan.

Hal itu mencuat dalam draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) yang saya peroleh baru-baru ini. Bila draf itu sudah disahkan dan diberlakukan inilah babak penting untuk meningkatkan kualitas keselamatan perusahaan angkutan umum.

“Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ,” tulis draf itu.

Oh ya, RUNK LLAJ adalah Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rencana ini dirancang di tingkat pusat dan berlaku nasional.

Balik lagi soal perusahaan angkutan umum. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi 10 aspek. Hal itu mencakup komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan, serta dokumentasi dan data. Lalu, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, dan pelaporan kecelakaan internal. Selain itu, monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja.

Dari 10 aspek tadi, perhatian saya terfokus pada empat aspek yang tidak bisa dianggap sepele. Pertama, manajemen bahaya dan risiko yang merupakan standar prosedur operasi untuk: a). menetapkan prosedur analisis risiko; b). melakukan analisis risiko setiap kegiatan; c). mendokumentasikan semua hasil analisis risiko; dan d). melakukan pengendalian risiko.

Kedua, fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan. Perusahaan angkutan umum harus menyediakan fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Ketiga, tanggap darurat yakni berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi: a). pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat; b). identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi; dan c). sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.

Keempat, pelaporan kecelakaan internal, yakni laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat: a). lokasi kejadian kecelakaan; b). kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan c). identifikasi faktor penyebab kecelakaan.

Bagi perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi administratif berupa; peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Ngomong-ngomong, entah kapan draf RPP KLLAJ itu bakal disahkan oleh pemerintah. Kita lihat saja nanti. (edo rusyanto)

Perlawanan Warga Pada Penjarah Trotoar

18 Mei 2017

FAKTA di lapangan saat ini memang memprihatinkan. Para pengguna jalan saling merampas ruang.

Ada yang menjarah hak pedestrian. Kendaraan bermotor meluber hingga trotoar. Pedestrian pun kocar kacir. Deru mesin kendaraan bermotor meluluhlantakan pejalan kaki.

Di sudut lain, ada yang dengan gagah melibas busway yang notabene hak pengguna angkutan umum bus Trans Jakarta. Kendaraan pribadi merangsek dengan penuh kesadaran. Lagi-lagi dalihnya adalah memangkas waktu tempuh. 

Di bagian lain ada aksi melawan arah. Merampas hak pengguna jalan yang semestinya melintas. Melabrak rambu dan marka jalan. Kita pun lunglai menghadapi serbuan para perampas hak. 

Tidak demikian bagi warga di sekitar Jl Dewi Sartika, Jakarta Timur. Perlawanan mereka terhadap para penjarah trotoar diekspresikan dengan membuat tanggul beton. Tujuannya mudah ditebak, menghambat tergerakan sepeda motor yang memakan jalur pejalan kaki. 

Bila melihat komposisi tanggul tadi praktis membuat para penjarah trotoar tak bisa melintas. Berbeda dengan dua tanggul serupa yang ada di dekatnya, seperti saya lihat Rabu, 17 Mei 2017 siang. 

Miris memang, sesama warga harus saling ‘berperang’. Kesadaran untuk saling menghargai runtuh oleh ego sektoral. Nuansa keputusasaan demikian kentara. Pihak yang satu putus asa atas kemacetan lalu lintas jalan yang menggila. Sedangkan pihak yang satu putus asa atas perilaku permisif yang dilakukan berulang-ulang. 

Kita pun dipaksa untuk bertanya, “kemana akal sehat dan nurani sehingga harus merampas hak sesama di jalan raya?”

Perjuangan mewujudkan lalu lintas jalan yang humanis terasa masih panjang. Sulit memang, walau sesulit apa pun bukan berarti tidak bisa. Setuju?  (edo rusyanto) 

Pemerintah Siapkan PP Keselamatan Jalan

17 Mei 2017

SINERGISITAS antar lembaga pemerintah dalam menggulirkan program keselamatan jalan bakal lebih mapan. Kini, mereka jalan sendiri-sendiri, sekalipun dikesankan bersinergi.

Tidak bermaksud nyinyir, tapi amat mungkin sinergisitas itu saat ini masih lemah karena perangkat hukum yang mengikat belum sepenuhnya kokoh.

Kemapanan sinergi antar institusi pemerintah seperti, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan diharapkan kian kuat ketika peraturan pemerintah (PP) disahkan Presiden Republik Indonesia.

Bahkan, sinergisitas antara mereka dengan dunia usaha dan masyarakat bisa kian kokoh. Maklum, dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) dunia usaha dan publik dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) di tingkat kementerian.

Kelak, RAK LLAJ ada di tingkat kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota. Khusus untuk di tingkat pemerintah daerah mengacu pada aturan di tingkat nasional, yakni Rencana Umum Nasional KLLAJ (RUNK KLLAJ) dan RAK KLLAJ. Bedanya, untuk RUNK KLLAJ berjangka waktu 20 tahun, sedangkan RAK KLLAJ berlaku selama lima tahun. Kedua rencana itu dapat dievaluasi, untuk RUNK KLLAJ setiap lima tahun atau waktu tertentu yang dianggap perlu. Untuk di tingkat pemerintah daerah dievaluasi setiap satu tahun sekali atau waktu tertentu yang dianggap perlu.

Seorang sumber di pemerintahan mengaku bahwa saat ini draf Rancangan PP KLLAJ sudah ada di tangan Sekretariat Kabinet untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi PP. Kalau aturan ini sudah keluar, sejatinya gerakan keselamatan jalan secara nasional sudah semakin lebih massif dan terkoordinasi dengan baik.

Publik berharap kesemua itu dapat terwujud sehingga upaya mewujudkan lalu lintas jalan yang aman dan selamat kian mendekati realitas. Maklum, hingga kini kecelakaan lalu lintas jalan masih menjadi catatan kelam di jalana raya kita. Setiap hari masih terdapat 250-an kasus kecelakaan. Ironisnya, kecelakaan tersebut setiap hari merenggut 70-an jiwa anak bangsa. Masih mau berpangku tangan? (edo rusyanto)

Melongok Kontroversi Merokok Saat Mengemudi

16 Mei 2017

BANYAK rupa perilaku pengendara saat berlalu lintas di jalan raya. Dari sekian banyak tingkah polah itu sejatinya mengerucut pada dua hal, yakni berkendara yang baik dan benar.

Baik dan benar memiliki dua rujukan berbeda, sekalipun nafasnya sama yakni demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Rujukan cara berlalu lintas jalan, tentu saja termasuk berkendara yang baik, bertumpu pada etika dan sopan santun yang berlaku di masyarakat kita.

Ada contoh ekstrim tentang hal ini. Misal, etika di banyak perkotaan kita sulit menerima pesepeda motor memakai pakaian minim seperti sebatas pakaian dalam, apalagi tanpa busana. Tapi, di sejumlah lokasi, terlebih area wisata pantai, memungkin pengendara memakai busana minim hingga nyaris telanjang. Dan, masyarakatnya dapat menerima karena dianggap ikut menggairahkan industri pariwisata setempat.

Sementara itu, berlalu lintas jalan yang benar merujuk pada regulasi yang berlaku dalam hal ini Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tentu, beserta perangkat turunannya seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen) atau peratuean kapolri (perkap).

Banyak contoh untuk hal yang ini. Sebut saja misalnya mengemudi sambil berponsel. Regulasi yang berlaku saat ini dengan tegas melarang aktifitas berponsel disambi mengemudi. Aktifitas itu dinilai bisa merusak konsentrasi pengendara. Pada gilirannya, konsentrasi yang terganggu dapat merusak kenyamanan, keamanan, bahkan keselamatan. Sudah banyak contoh kecelakaan yang dipicu aktifitas berponsel di Tanah Air kita.

Lantas, bagaimana misalnya dengan mengemudi yang disambi dengan merokok? Atau, bersepeda motor hanya dengan memakai sendal jepit?

Mari kita telaah sejenak. Orang yang merokok sambil mengemudi mobil atau sepeda motor pasti punya alasan. Entah guna menghilangkan kebosanan lantaran macet berkepanjangan, atau sekadar iseng karena tak mampu menahan ketergantungan untuk merokok.

Apa pun alasannya, aktifitas merokok bukan tanpa risiko. Dampaknya bisa menimpa sang perokok, atau pengguna jalan yang lain. Debu atau bara rokok dapat beterbangan kemana-mana dan hingga di wajah pesepeda motor. Kondisi menjadi runyam manakala abu atau bara tadi sampai mengenai mata. Selain menimbulkan luka terhadap orang yang kena buangan rokok tadi, namun tak menutup kemungkinan memicu terjadinya insiden atau kecelakaan.

Bila memakai asumsi merokok dapat merusak konsentrasi pengendara, patut dipertimbangkan untuk tercantum secara damblang dalam daftar hal yang pantang dilakukan pengendara. Saat ini, merokok tidak disebutkan secara eksplisit seperti berponsel atau sehabis meminum minuman beralkohol.

Padahal, ada sejumlah peraturan daerah (perda) di kawasan Jabodetabek yang melarang aktifitas merokok, walaupun baru sebatas di angkutan umum. Sanksi bagi para pelanggar pun tak tanggung-tanggung. Dendanya mencapai jutaan rupiah yang bisa bikin isi dompet terkuras.

Masih soal merokok. Pesepeda motor dapat mencegah terkena risiko abu atau bara rokok dengan memakai helm yang berpelindung wajah. Memakai helm yang melindungi seluruh bagian wajah (full face) tentu lebih baik sebagai sebuah ikhtiar.

Kalau soal pemakaian sendal jepit saat bersepeda motor, lebih banyak berkutat pada kesadaran meminimalisasi risiko. Tidak ada aturan yang mewajibkan pemakaian sepatu, tapi juha tidak ada larangan memakai sendal.

Ngomong-ngomong, regulasi yang berlaku juga tidak mewajibkan pesepeda motor memakai baju. Tapi, banyak diantara kita memakai busana, bahkan dilengkapi jaket saat bersepeda motor. (edo rusyanto)