Skip to content

Ini Biaya Penerbitan SIM D

20 Januari 2018


INDONESIA mengenal surat izin mengemudi (SIM) untuk sepeda motor dan mobil. Khusus untuk sepeda motor, kita mengenal SIM C yang terdiri atas C, CI, dan CII.

Klasifikasi SIM bagi pesepeda motor mencakup SIM C, untuk pengendara motor hingga 250 cc. Lalu, SIM CI untuk rentang 251-500 cc dan SIM CII untuk pengendara motor di atas 500cc.

Nah, terkait sepeda motor, ternyata kita juga mengenail SIM D setara SIM C. Bedanya, SIM D berlaku untuk mengemudi kendarana bermotor khusus bagi penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus. Kendaraan dimaksud yang sering kita lihat adalah di bagian belakangnya memiliki dua roda dan satu roda di bagian depan sehingga total ada tiga roda.
Lantas, bagaimana mengajukan permohonan SIM D dan berapa biayanya?

Persyaratan untuk memperoleh SIM D setara SIM C, pengajuan SIM baru, ternyata sama dengan pengajuan SIM A dan SIM C itu sendiri. Oh ya, SIM A untuk pengemudi mobil. Misal, batas usia minimal pemohon SIM D adalah berusia 17 tahun.
Lalu, mengisi formulir pengajuan SIM. Selain itu, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

Sementara itu, bila ingin memperpanjang SIM D, selain persyaratan seperti di atas, juga harus dilampiri dengan SIM lama.
Tentu setelah melengkapi persyaratan administrasi tersebut pemohon harus mengikuti ujian SIM yang terdiri atas ujian teori, keterampilan mengemudi melalui simulator, dan praktik.

Dalam ujian teori materi yang diujikan meliputi pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup hak utama pengguna jalan. Lalu pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas, Selain itu, kedudukan hukum lalu lintas dan peringatan sinar dan bunyi.

Sementara itu, untuk ujian praktik bagi SIM D terdiri atas uji pengereman/keseimbangan dan uji slalom (zig zag). Lalu, uji reaksi rem menghindar.

“Saya waktu bikin SIM D bawa kendaraan (motor) sendiri. Tapi, sekarang sudah disediakan di Polrestabes Kota Bandung,” ujar Aden, seorang pemegang SIM D di Bandung, saat berbincang dengan saya via pesan tertulis baru-baru ini.
Nah, biaya untuk penerbitan SIM D baru sejak tahun 2016 adalah sebesar Rp 50 ribu, sedangkan untuk perpanjangan sebesar Rp 30 ribu. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan biaya penerbitan SIM C baru yang Rp 100 ribu atau perpanjangan SIM C yang sebesar Rp 75 ribu.

Memang belum semua pesepeda motor dari kelompok penyandang disabilitas memiliki SIM D. Ada sejumlah alasan, selain belum sempat mengurus ada juga yang belum tahu cara mengurusnya. “Saya belum punya SIM D. Belum tahu ngurusnya kemana,” tutur Budi, kita sapa saja demikian, seorang penyandang disabilitas saat berbincang dengan saya di Jakarta, belum lama ini. (edo rusyanto)

Sumber literatur:
Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

foto:
bisamandiri.com

Perlukah Kita Mengenal Makna Warna Rambu?

16 Januari 2018

PERNAH menanyai orang di sekitar kita tentang jumlah warna rambu lalu lintas jalan sekaligus maknanya? Saya pernah dan memperoleh jawaban yang beragam.

Ada yang menjawab warna rambu jalan ada dua, tiga hingga empat jenis. Tapi, nyaris tidak ada yang menjawab persis soal makna dari jenis warna rambu itu.

Setahu saya, ada lima warna rambu, yaitu biru, hijau, kuning, merah, dan coklat.

Makna rambu itu pun beragam. Biru bermakna perintah. Lalu, hijau artinya petunjuk informasi. Kuning bermakna peringatan dan merah bermakna larangan. Sementara itu, rambu warna coklat bermakna informasi atau petunjuk arah lokasi wisata.

Bila jadi banyak orang di sekitar kita yang belum mengetahui jumlah warna rambu dan maknanya. Itu bukan salah mereka. Bisa jadi karena memang belum tahu karena tidak ada yang mengedukasi.

Saya melihat, pemahaman soal rambu termasuk masalah mendasar dalam urusan berlalu lintas jalan. Maksudnya, jika sudah tahu makna warna rambu, setidaknya mampu mendorong pengguna jalan yang bersangkutan dapat lebih tertib ketika berlalu lintas jalan. Sang pengguna jalan lebih bertindak hati-hati dan senantiasa memikirkan apa langkah yang harus dilakukan. Tak hanya pandai nyetir, tapi juga selalu berpikir.

Di luar pemahaman soal makna warna rambu, untuk urusan keselamatan berlalu lintas jalan banyak lagi level pengetahuan dan teknis yang lebih rumit. Sebut saja misalnya bagaimana cara mengerem yang efektif, aman, nyaman, dan selamat ketika bersepeda motor. Selain butuh pemahaman soal teknisnya, juga perlu pelatihan berulang-ulang agar terbiasa dengan cara pengereman yang aman dan selamat.

Kembali soal makna rambu. Betul bahwa sebatas tahu saja tidak cukup. Butuh pengimplementasian dalam tindak tanduk berlalu lintas jalan. Kesemua itu dapat selaras manakala kita memprioritaskan keselamatan saat berlalu lintas. Menempatkan keselamatan sebagai kebutuhan. Tidak saja untuk diri sendiri, tapi juga orang lain termasuk keluarga tercinta yang menanti di rumah. (edo rusyanto)

Sopir Dihukum Karena Menabrak Penumpangnya

14 Januari 2018

PERISTIWA ini memberi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi penumpang maupun awak bus. Tentu saja, perlu menjadi perhatian besar bagi pengemudi bus.

Kejadian berawal ketika suatu siang yang cerah. Perempuan penumpang bus turun. Lalu, perempuan tadi menyeberang jalan dari sisi depan bus. Pengemudi bus yang mengaku tidak tahu ada orang menyeberang menjalankan angkutan umum itu. Kecepatan bus berkisar 10-20 kilometer per jam.

Perempuan tadi tertabrak bemper bagian depan bus. Selain pingsan, terdapat luka-luka di tubuhnya. Korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, dalam perjalanan, jiwa sang korban tak tertolong.

Belakangan, sang pengemudi bus dan manajemen perusahaan angkutan umum bertemu dengan keluarga korban. Perdamaian pun terjadi, termasuk sang pengemudi memberi santunan sebesar Rp 6 juta kepada keluarga korban.
Pihak keluarga korban pun tidak menuntut. Menerima peristiwa itu sebagai takdir.

Tapi, ternyata kasus itu berlanjut ke ranah hukum. Penegak hukum bahkan membidik pengemudi bus dengan tuntutan tujuh bulan pidana penjara. Sang pengemudi dituduh melanggar Pasal 310 ayat 4 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal tersebut intinya menyatakan bahwa seseorang yang menyebabkan kecelakaan dan membuat orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Majelis Hakim dalam dokumen putusan Pengadilan Negeri akhirnya memvonis sang pengemudi bus dengan hukuman empat bulan pidana penjara. Salah satu yang dianggap meringankan adalah adanya kesepakatan damai dan pemberian santunan dari terdakwa kepada keluarga korban.

Pembelajaran Penting

Bagi kita para penumpang bus, peristiwa di salah satu kota di Jawa Timur ini memberi pembelajaran amat berharga. Kehati-hatian saat naik maupun turun dari bus. Bahkan, termasuk ketika berada di dalam bus.

Khusus saat turun dari bus, apalagi ketika hendak menyeberang, mutlak menggandakan kewaspadaan. Mutlak untuk melihat situasi sekitar untuk memastikan pergerakan lalu lintas jalan cukup aman untuk menyeberang. Menyeberang dari sisi depan bus yang baru saja dituruni tentu berisiko tinggi. Terlebih, bila sang pengemudi tidak mengetahui ada pergerakan orang di bagian tersebut.

Kecelakaan ini menjadi pembelajaran penting bagi awak bus, terutama sang pengemudi. Saat memutuskan untuk kembali melaju, mutlak untuk memastikan tidak ada orang maupun obyek lain di bagian depannya.

Kita sebagai pengguna jalan, termasuk pengguna angkutan umum tak ingin terlibat kecelakaan lalu lintas jalan. Keselamatan merupakan prioritas. Karena itu, menempatkan keselamatan sebagai kebutuhan membuat kita lebih hati-hati dan waspada. Kita semua tahu, kecelakaan amat menyakitkan dan berdampak luas. Mari lebih waspada. (edo rusyanto)

Menengok Sejenak Aturan Pembatasan Mobil dan Motor

12 Januari 2018

PENGATURAN lalu lintas jalan dapat dilakukan salah satunya dengan pembatasan pergerakan kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang dibatasi mencakup kendaraan perseroangan, kendaraan barang, dan sepeda motor.

Hal itu jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. PP ini merupakan turunan dari Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Artikel ini dibuat untuk sekadar menengok pembatasan kendaraan perseroangan dan sepeda motor.

Pembatasan Mobil

PP 32/2011 menyatakan bahwa kendaraan perseorangan meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Khusus mobil barang dalam kategori ini adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.
Nah, pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
c. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
Lalu, ditegaskan pula bahwa pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria tersebut juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Sementara itu, cara membatasi lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan berdasarkan: a. jumlah penumpang; dan/atau b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Di Jakarta sempat dilakukan pembatasan berdasarkan jumlah penumpang dengan apa yang disebut kebijakan three in one. Artinya, setiap kendaraan minimal mengangkut tiga orang. Tentu, pembatasan itu berdasarkan koridor jalan tertentu dan di jam tertentu.

Kini, aturan itu digantikan oleh pembatasan berdasarkan tanda nomor kendaraan atau yang populer disebut kebijakan ganjil genap. Artinya, pada tanggal ganjil, mobil yang boleh melintas adalah yang memiliki tanda nomor ganjil. Begitu juga sebaliknya.

Pembatasan Sepeda Motor

Untuk membatasi lalu lintas sepeda motor disebutkan bahwa apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
b. telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Selain itu, sama dengan pembatasan mobil, pembatasan lalu lintas sepeda motor juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Merujuk pada PP 32/2011 pembatasan lalu lintas sepeda motor dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Aturan ini tidak menyebutkan pembatasan berdasarkan tanda nomor kendaraan maupun pemungutan biaya atau retribusi pengendalian lalu lintas.

Khusus pemungutan biaya, misalnya adalah electronic road pricing (ERP). Kriteria dan ketentuan lainnya lebih kompleks lagi.

Hal yang tak kalah penting jika membicarakan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor adalah bahwa pembatasan itu wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Lalu, ditetapkan dengan peraturan daerah. (edo rusyanto)

Ibu Rumah Tangga Sebagai Korban Kecelakaan Melonjak

11 Januari 2018

INDONESIA masih menghadapi problem kecelakaan, terutama kecelakaan lalu lintas jalan. Sedikitnya terjadi dua ratusan kecelakaan di jalan setiap hari. Korban pun berjatuhan. Setiap hari, 70-an jiwa melayang sia-sia di jalan raya.

Triliunan rupiah digelontorkan untuk santunan bagi korban kecelakaan. Baik itu bagi korban luka-luka, maupun korban meninggal dunia.

Data PT Jasa Raharja memperlihatkan, dalam lima tahun terakhir, 2013-2017, tak kurang dari Rp 7 triliun dana santunan yang disalurkan bagi korban kecelakaan. Mayoritas diperuntukkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Dalam rentang waktu yang sama, kelompok ibu rumah tangga yang mendapat santuan kecelakaan jumlahnya melonjak. Bila pada 2013 tercatat 6.874 ibu rumah tangga yang menerima santunan, namun pada 2017, melonjak menjadi 9.127 orang. Artinya, melonjak sekitar 33%.

Khusus untuk tahun 2017, kelompok ibu rumah tangga berkontribusi sekitar 7,49% terhadap total korban kecelakaan. Rata-rata, setiap hari ada sekitar 25 ibu rumah tangga yang menjadi korban kecelakaan.

Dari sisi lonjakan, kelompok ibu rumah tangga bahkan mengalahkan korban dari kelompok pelajar/mahasiswa. Kelompok usia muda tersebut mencatat lonjakan sekitar 29%. (edo rusyanto)

2017, Lebih Dari 19 Ribu Pedestrian Jadi Korban Kecelakaan

10 Januari 2018

KECELAKAAN lalu lintas jalan masih membayangi para pejalan kaki di Indonesia. Data PT Jasa Raharja mencatat bahwa penerima santunan dari kelompok pejalan kaki dan sejenisnya mencapai 19.337 orang pada 2017.

Artinya, setiap hari, ada sekitar 53 pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan. Mereka mencakup korban meninggal dunia dan korban yang menderita luka-luka.

Tahun 2017, kelompok pejalan kaki merupakan 16% dari total korban kecelakaan. Mayoritas korban masih didominasi penggguna sepeda motor, yakni sekitar 75%. Tahun itu, total korban kecelakaan tercatat 121.805 orang. Sekitar 24% adalah korban meninggal dunia.

Kembali soal pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan. Tahun 2017, korban dari kelompok pengguna jalan ini tercatat turun sekitar 2,1% dibandingkan setahun sebelumnya.

Di dunia, pejalan kaki termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi korban kecelakaan. Data Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyebutkan bahwa 22% korban kecelakaan afalah pejalan kaki. Angka itu setara dengan 747 pedestrian tewas per hari.

Sepatutnya kita para pejalan kaki lebih waspada ketika berlalu lintas jalan. Selalu memperhatikan situasi sekitar, baik ketika berjalan, terlebih ketika menyeberang jalan. Khusus menyeberang jalan, ketika tidak ada fasilitas seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan orang (JPO), mutlak untuk senantiasa memperhatikan pergerakan kendaraan. Serta, tentu saja memberi isyarat ketika hendak menyeberang sehingga para pengendara tahu ada pedestrian yang menyeberang jalan.

Tentu saja, di sisi lain, para pengendara mutlak memberi prioritas kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang. Kesadaran pengendara untuk memprioritaskan pejalan kaki perlu terus dipupuk. Apalagi, Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah mengatur hal itu. (edo rusyanto)

Babak Baru Pembatasan Motor di Jakarta

9 Januari 2018

AWAL 2018 mencuat kabar menghentak bagi pengguna sepeda motor di Jakarta. Pelarangan pembatasan lalu lintas jalan bagi sepeda motor di Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dicabut oleh Mahkamah Agung (MA). Sontak, respons dari kalangan pesepeda motor pun bermunculan.

Ada yang antusias. Ada yang gembira. Dan, tentu saja ada yang dingin alias biasa-biasa saja. Sedangkan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta justeru mengamini putusan MA tersebut.
Inilah babak baru pembatasan lalu lintas jalan sepeda motor.

Cerita pembatasan motor di Jakarta cukup panjang. Niat melakukan pembatasan sudah ada sejak lama, bahkan sempat santer pada Januari 2007. Kala itu Gubernurnya dijabat Sutiyoso.

Lalu, pada era Gubernur Fauzi Bowo, ide pembatasan motor juga mencuat, yakni pada 2010. Namun, baru pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), niat Pemprov DKI Jakarta dapat terwujud, persisnya sejak Desember 2014.
Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, ruas Jl MH Thamrin dan Medan Merda Barat, keduanya di Jakarta Pusat, terlarang bagi pesepeda motor. Persisnya, dalam rentang pukul 06.00-23.00 WIB, pesepeda motor tidak boleh melintas di kedua ruas jalan protokol tersebut.

Alasan kebijakan pembatasan motor berkutat pada dua hal utama, yakni untuk menciptakan lalu lintas jalan yang tidak macet dengan harapan terjadi migrasi ke angkutan umum. Serta, mengurangi kecelakaan lalu lintas jalan.
Maklum, di wilayah Polda Metro Jaya pada 2016 tercatat setidaknya terdapat 14,6 juta sepeda motor dan 3,67 juta mobil.

Sekalipun Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai pembatasan motor berdampak efektif bagi lalu lintas jalan, namun warga merasa hal itu merugikan.

Yuliansyah Hamid, wartawan yang tinggal di Cilebut, Kabupaten Bogor dan Diki Iskandar, warga Menteng, Jakarta seorang pengojek sepeda motor berbasis aplikasi mengajukan permohonan uji materiil kebijakan pembatasan motor ke MA. Permohonan itu tercatat pada 22 September 2017.

Sang wartawan dirugikan karena saat melintas di Jl Medan Merdeka Barat (dekat Patung Kuda/depan Gedung Indosat), Jakarta Pusat, pada 13 September 2017, ditilang oleh petugas. Lalu, Diki merasa dirugikan karena aktifitas ngojeknya terganggu.

Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan Yuliansyah dan Diki melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017 atau sekitar dua bulan sejak permohonan diajukan. Lewat putusan itu dapat disimpulkan bahwa Pergub 195 tahun 2014 batal.

Oh ya, MA berpendapat bahwa syarat tersedianya jaringan dan pelayanan transportasi publik yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang dibatasi belum terpenuhi. Hal itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum di atas Pergub, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Selain itu, masih pendapat MA, semestinya pemerintah memberikan solusi alternatif bagi pengendara kendaraan roda dua dalam memenuhi kelancaran dan keterjangkauan pada kawasan yang dibatasi. Karena itu, diperlukan adanya infrastruktur lalu lintas yang memadai bagi seluruh pengguna ruang lalu lintas di kawasan tersebut dengan menyediakan jalur khusus bagi kendaraan sepeda motor. Atau, jalur alternatif dengan aksebilitas yang seimbang guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara sama dan setara bagi segenap warga Negara yang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk dapat hidup secara layak.

“Sehingga peraturan tidak hanya melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi sebagian orang khusus tertentu yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia,” pendapat MA dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017.

Keputusan MA

Majelis Hakim M mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Yuliansah dan Diki.
Lalu, menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan itu adalah Pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia serta. Selain itu, Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis MA juga menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu, Majelis Hakim MA memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Terakhir, menghukum Termohon (Pemprov DKI Jakarta) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

MA berpendapat bahwa syarat tersedianya jaringan dan pelayanan transportasi publik yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang dibatasi belum terpenuhi. Hal itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum di atas Pergub, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Jalur Motor

Sebagai warga negara kita mutlak mengikuti keputusan hukum yang ada. Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap harus mengatur lalu lintas jalan agar aman, nyaman, dan selamat. Terkait jalur protokol Jakarta, setidaknya ada dua jurus mujarab terkait pesepeda motor.

Pertama, mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Kedua, buatlah jalur khusus sepeda motor yang memperhatikan aspek keselamatan.

Para pengguna jalan diharapkan senantiasa memprioritaskan keselamatan ketika berlalu lintas jalan. Caranya, memiliki kompetensi mengemudi, berempati, taat regulasi, dan selalu bersinergi. (edo rusyanto)

foto:
ntmc polri