Skip to content

Target Ambisius Memindahkan 60% Perjalanan ke Angkutan Umum

30 September 2016

busway-dan-padatnya-arteri-harmoni

ADA cita-cita besar dan beraroma cukup ambisius dari pemerintah, yakni memindahkan 60% perjalanan orang di Jabodetabek ke angkutan umum. Saat ini, ada 47,5 juta perjalanan di kawasan berpenduduk 20 jutaan jiwa itu.

Jangan kaget bahwa kontribusi angkutan umum, saat ini, baru berkisar 15-24% terhadap total perjalanan tadi. Artinya, mayoritas perjalanan masih menggunakan kendaraan pribadi. Entah itu menggunakan mobil atau sepeda motor.

Salah satu pengguna kendaraan pribadi adalah saya. Mayoritas aktifitas keseharian menggunakan sepeda motor. Dalam sepekan penggunaan angkutan umum maksimal dua hari. Rata-rata dalam sepekan hanya satu hari. Dua alasan masih menggunakan angkutan pribadi adalah karena lebih mangkus dan sangkil.

Nah, balik lagi soal target pemerintah tadi. Hal itu mencuat dari program yang digulirkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Badan itu tidak main-main karena lahir berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 103 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bahkan, untuk menambah sepak terjangnya dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 172/2015 tentang Pedoman Penyusuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Terkait RITJ, kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengatakan, kini, pihaknya dalam tahap uji publik draf RITJ. Uji publik itu bertujuan untuk menerima aspirasi publik terkait rencana pengembangan transportasi kawasan yang merupakan pusat pergerakan ekonomi di Indonesia itu. Uji publik akan selesai pada 7 Oktober 2016 dan selanjutnya diharapkan sudah keluar keputusan presiden untuk RITJ sebelum akhir 2016.

Saat ini, di Jabodetabek kita melihat sejumlah pergerakan pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan itu mulai dari jalan, jalan tol, jalur kereta api, kereta api ringan (light rail train/LRT), mass rapid transit (MRT) hingga angkutan berbasis jalan seperti bus. Mayoritas dari infrastruktur tadi ditargetkan beroperasi secara penuh pada 2019. Artinya, ketika itu pergerakan orang diharapkan dapat lebih banyak menggunakan angkutan umum massal.

“Tapi, persoalan penggunaan angkutan umum juga masalah seputar mindset,” ujar Suharto, direktur Perencanaan & Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dalam diskusi Automated People Mover di East Corridor, di Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

Jpeg

Jpeg

Mindset bahwa angkutan umum massal saat ini kurang aman, nyaman, dan selamat harus diubah. Tentu, pararel pembangunan mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terintegrasi, dan ramah lingkungan juga harus berjalan dengan baik.

“Soal integrasi, ada dua yang diintegrasikan, yakni fisiknya dan sistemnya,” tegas dia.

Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi tentu bukan tanpa alasan. Selain persoalan mindset terkait kondisi angkutan umumnya, juga mindset lebih mangkus dan sangkilnya kendaraan pribadi. Barangkali, juga karena masih tingginya sikap individualistis di tengah masyarakat kita. Barangkali loh. (edo rusyanto)

Indonesia Siapkan Tim untuk Ikut Kompetisi Safety Riding Internasional

29 September 2016

safety-riding-2016_ahm

KOMPETISI ketrampilan bersepeda motor yang aman dan selamat (safety riding) segera digelar di Jepang, 20-21 Oktober 2016. Tahun ini, ajang itu memasuki kali ke-17. Indonesia pun berancang-ancang ikut uji ketrampilan.

Dalam ajang bertajuk ‘The 17th Safety Japan Instructors’ Competition 2016’ itu PT Astra Honda Motor (AHM) akan mengirimkan tiga instruktur binaannya. “Tahun ini adalah kali ke-12 keikutsertaan AHM dalam ajang uji kompetensi instruktur safety riding tingkat internasional tersebut,” kata GM Marketing Planning & Analysis Division AHM Agustinus Indraputra, dalam publikasinya yang saya terima, Kamis, 29 September 2016 siang.

Dia mengaku, konsistensi dilakukan karena pihaknya sadar pentingnya memiliki duta keselamatan yang punya kemampuan terbaik dalam menyebarkan virus safety riding di tengah masyarakat. “Honda berkomitmen dalam menciptakan dan menjamin skill berkendara instruktur Honda agar lebih maksimal dalam memberikan edukasi ke konsumen,” tukasnya.

Pada tahun ini AHM berpartisipasi di tiga kelas yang dilombakan, yaitu 750cc yang akan diwakilkan oleh M Ady Sucipto peraih Best of the Best kategori Big Bike kejuaraan Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2016. Lalu, kelas 400cc I Gusti Agung Budi Dharma peraih juara kedua kategori Big Bike AHSRIC 2016. Sedangkan di kelas 125cc, Dimas Satria Kelana Putra peraih juara pertama katergori Sport AHSRIC 2016.

Menurut dia, persiapan menghadapi kompetisi tersebut dilakukan mulai dari 1 Juli dan akan dilaksanakan sampai dengan 18 Oktober. Latihan dilakukan dengan empat tahapan, di area asal masing-masing instruktur yang kemudian dipusatkan untuk latihan bersama di Safety Riding Center Wahana Makmur Sejati, Tangerang. “Setelah itu latihan lebih diintesifkan lagi dengan mengirimkan ketiga instruktur untuk langsung berlatih di Jepang,” jelasnya.

Selama masa pelatihan, berbagai materi mengenai keselamatan berkendara kembali diperdalam untuk mengoptimalkan potensi para instruktur. Latihan praktik pun dilakukan rutin untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi pencapaian waktu dalam sesi braking,plank riding dan slalom course. Tidak ketinggalan, latihan fisik pun dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran.

Untuk meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian skill para instruktur, AHM memfasilitasi program latihan tersebut salah satunya dengan penyediaan tipe sepeda motor yang akan diperlombakan yaitu GROM125, CB650F dan NC750.

The 17th Safety Japan Instructors’ Competition 2016 di Jepang merupakan uji kompetensi instruktur safety riding yang diikuti oleh berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, India, Malaysia, Singapore, Taiwan, Turkey, dan Australia. (edo rusyanto)

Ternyata, Ancaman Denda Maksimal Masuk Busway Rp 50 Juta

28 September 2016

busway-motor-2a

WAJAH Dista tampak lelah. Dia mengaku baru saja melewati kemacetan lalu lintas jalan di Jakarta yang kian menggila.

“Tadi macetnya luar biasa. Karena buru-buru menuju kantor, terpaksa masuk busway. Kalau tidak masuk busway saya bisa terlambat,” kata pria yang tinggal di pinggiran Jakarta itu saat berbincang dengan saya di Jakarta, belum lama ini.

Dia berkilah, saya masuk busway karena melihat ada pesepeda motor lain yang sudah masuk lebih dahulu. “Tapi, kalau tertangkap petugas, ya saya sih pasrah saja,” tambah dia.

Bisa jadi banyak Dista-dista yang lain. Boleh jadi banyak yang memiliki alasan serupa, yakni terburu-buru tiba di tempat tujuan. Busway, dianggap sebagai alternatif menembus kemacetan lalu lintas jalan.

Tahukah Anda ternyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya aturan terkait hal itu?

“Setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan,” tegas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi.

Oh ya, sebelum mengulik soal itu Perda menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis jalan adalah menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari lalu lintas kendaraan lain sebagaimana halnya prinsip operasional kereta api di jalur kereta api.

Lazimnya aturan, ada sanksi bagi para pelanggar aturan Perda itu. Ternyata, ada ancaman denda maksimal Rp 50 juta bagi pelanggar aturan lajur dan jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan. Selain itu, bisa juga terancam pidana kurungan paling lama dua bulan.

Entah apakah aturan itu benar-benar bisa terealisasi di lapangan. (edo rusyanto)

Tidak Menurunkan Penumpang di Halte Bisa Didenda Rp 30 Juta

27 September 2016

halte-transjakarta-kota3

HALTE alias tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang memang punya peran penting bagi publik di Jakarta. Bahkan, saat musim penghujan dijadikan tempat berteduh bagi pesepeda motor.

Walau, di sebagian titik lainnya, ada juga halte yang dijadikan tempat berdagang. Entah sekadar berdagang makanan dan minuman ringan, atau barang lain yang dibutuhkan konsumen.

Kita tahu bahwa halte adalah fasilitas pendukung bagi perlengkapan jalan. Kalau merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi, ditegaskan bahwa halte dibangun dekat dengan jembatan penyeberangan pejalan kaki dan/atau terowongan penyeberangan pejalan kaki.

Dan, setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada halte.

Untuk urusan yang satu ini bahkan ditegaskan dengan ancaman sanksi loh. Tidak tanggung-tanggung, ada ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 30 juta. Seram juga yah?

Di sisi lain, halte juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Sementara itu, guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan halte tadi wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas. Selain itu, pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan halte sebagai ruang promosi/iklan diatur dengan Peraturan Gubernur,” tulis Perda No 5 itu.

Nah, segitu dulu tulisan soal halte. Semoga bermanfaat menambah wawasan pengetahuan kita. (edo rusyanto)

JPO Jakarta dan Pernak-perniknya

26 September 2016

jpo-di-jakarta3

ROBOHNYA jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 September 2016 membuat geger warga Jakarta. Bagaimana tidak, peristiwa itu menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan menderita luka-luka.

Tahukah kita bahwa JPO merupakan fasilitas bagi pejalan kaki yang mutlak disediakan oleh pemerintah?

Di Jakarta, JPO diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2014 tentang Transportasi. Perda yang ditetapkan pada 28 April 2014 itu ditandatangani oleh Djoko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

Perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pejalan kaki atau pedestrian wajib memanfaatkan fasilitas tersebut.

Di sisi lain, pemda berkewajiban menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki. Hal itu untuk menjamin keselamatan para pengguna fasilitas tersebut.
Apa saja fasilitas bagi pedestrian menurut Perda tersebut? Ini dia;

a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
b. lajur pejalan kaki dengan marka jalan;
c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan lalu lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi road humps dan/atau sinyal lalu lintas (pelican crossing); dan/atau
d. tempat penyeberangan pejalan kaki.

Beberapa hal perlu digarisbawahi, yaitu;

a. Fasilitas pejalan kaki dibangun dengan menerapkan prinsip universal design, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
b. Pembangunan fasilitas pejalan kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti stasiun kereta api, halte Transjakarta, dan konektivitas antar keduanya.
c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.
d. Pengemudi kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Nah, terkait dengan JPO ditegaskan bahwa fasilitas itu dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Di sisi lain, guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itulah seputar JPO dan pernak-perniknya. Semoga bermanfaat. (edo rusyanto)

Kepedulian Bikers Ini Patut Ditiru

25 September 2016

img-20160924-wa0032

RASA pilu menyeruak saat membaca, melihat foto dan video banjir bandang Garut, Jawa Barat. Air sungai Cimanuk bagai mengamuk. Melabrak dan melibas benda-benda yang dilaluinya. Nyawa pun bergelimpangan. Semua berduka.

Banjir bandang pada Rabu, 21 September 2016 itu belakangan setidaknya menelan 30 korban jiwa dan belasan orang lainnya dinyatakan hilang. Belum lagi mereka yang menderita luka fisik maupun trauma. Sedangkan kerugian harta benda sudah tak terbilang. Satu lagi potret bahwa bencana alam masih membayangi negeri kita tercinta, Indonesia.

Seingat saya, setidaknya dalam 20 tahun terakhir belum ada banjir seganas September 2016 ini.

Mamang MS menulis, banjir pernah terjadi pada 25 Oktober 1920. Koran De Preanger-bode memberitakan berturut-turut pada 25 dan 26 Oktober 1920. Hujan deras yang melanda Garoet sehari semalam membuat sungai Tjimanoek meluap. Areal pesawahan yang luas di cekungan Tjimanoek terendam. Kolam-kolam ikan dan jembatan-jembatan desa jebol. Ikan-ikan mati tertutup lumpur. Disebutkan, banjir besar pernah pula terjadi pada 20 tahun sebelumnya. Besok harinya dikabarkan jembatan Tjimanoek di Bajongbong jebol. Jalan menuju Pameungpeuk ditutup.

Banjir bandang sungai Tjimanoek pernah pula hampir merusak konstruksi jembatan Leuwidaoen yang sedang dibangun pada tahun 1939.

Ya. Di era kemerdekaan hingga kini, banjir bandang pada 21 September 2016 lalu menjadi peristiwa yang terdahsyat bagi Garut. Peristiwa itu membuat mereka yang terkena bencana amat menderita. Menguras simpati dan empati mereka yang mendengar dan melihat peristiwa itu sekalipun tinggal di belahan kota yang jaraknya puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer dari lokasi bencana.

img-20160921-wa0011

Ketika saya lontarkan gagasan untuk ikut meringankan berban para korban ke sejumlah pengurus Independent Bikers Club (IBC) Jakarta, mereka merespons. “Boleh bang, kita bantu para korban,” ujar bro Acoy, ketua IBC Jakarta, di Jakarta, baru-baru ini.

Saya pun mengontak kolega yang saya kenal di Garut. Sejumlah orang menginformasikan mengenai situasi, kondisi, dan apa yang dibutuhkan para korban. Maklum, sekitar 400-an orang mengungsi akibat bencana itu.

“Sebaiknya bantuan diberikan berupa barang-barang kebutuhan seperti popok bayi dan kebutuhan makanan,” tutur Donny, warga Garut yang menjadi relawan membantu para korban bencana.

Jadilah para anggota IBC Jakarta urun rembug. Mereka bahu membahu menyisihkan sedikit uang yang dimiliki untuk membantu korban bencana tersebut. Selain itu, uang kas pun dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian kelompok penunggang sepeda motor tersebut. Dalam waktu dua hari terhimpun sekitar Rp 3,75 juta. Bagaimana cara menyalurkannya?

Secara kebetulan, salah satu anggota IBC Jakarta, yakni bro Mamed sedang berada di Garut. Dia sedang meneliti sejumlah obyek wisata di Garut sebagai bagian dari tugas akhir perkuliahannya. “Siyap eyang, saya akan bantu menyalurkan bantuan dari teman-teman IBC,” tuturnya.

Caranya, uang yang terkumpul ditransfer ke rekening kerabat bro Mamed, lalu dibelanjakan sejumlah kebutuhan yang diperlukan para warga. Bantuan disalurkan melalui Posko RW 02 Kel. Suka karya, Gang Dirgahayu, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. “Lokasi posko hanya sekitar lima menit dari tempat saya tinggal di Garut,” sergah bro Mamed.

img-20160924-wa0028
Akhirnya, pada Sabtu, 24 September 2016 bro Mamed dibantu bro Donny menginventarisasi barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Lalu, mereka membelanjakan uang yang terkumpul tadi.

Bro Mamed menjelaskan, uang donasi yang masuk total Rp 3,75 juta digunakan untuk membeli minyak goreng 4 karton, sarden 4 karton, beras 80 kg, telur 45 kg, pampers 2 lusin, dan pembalut 2 lusin. Bantuan tersebut memang tidak banyak. Namun, IBC Jakarta berharap dapat sedikit meringankan beban para warga yang terkena bencana.

“Terimakasih atas bantuannya kawan-kawan, bantuan ini amat bermanfaat bagi warga,” ujar bro Donny. (edo rusyanto)

Bahas Road Safety Bareng Corona Absolut Indonesia

24 September 2016

jasinergicorona1

SUDUT Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur kali ini terasa berbeda. Belasan anak-anak muda duduk bersimpuh di atas lantai. Sesekali mereka menyantap kudapan yang ditemani air minum dalam kemasan.

“Kali ini adalah kopdar anggota se Jabodetabek. Kopdar kami gelar setiap satu bulan sekali,” papar bro Arif, ketua Corona Absolut Indonesia (CAI), saat berbincang dengan saya, Sabtu, 24 September 2016 siang.

Saya hadir atas undangan kelompok pengguna mobil besutan produsen Toyota, Jepang itu. Ketika bro Jeje, dari CAI mengundang saya sekitar sepekan sebelumnya, sempat saya tanyakan, kenapa tertarik membahas isu keselamatan jalan (road safety), dia berujar, “Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus bekal agar lebih aman dan selamat berlalulintas jalan.”

Jadilah siang itu saya bersama dua kolega dari kelompok Sinergi, yakni bro Djoko dan bro Yogi, menyambangi kopdar CAI yang sudah menyebar di berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Bagi saya dan teman-teman Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) menyambangi komunitas adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk saling berbagi pemahaman dan pengetahuan pentingnya berlalu lintas jalan yang aman dan selamat.

Kali ini, saya menyodorkan bahasan “Membangun Budaya Keselamatan di Jalan.” Sebuah topik yang terdengar cukup berat di sela kopdar yang juga dihadiri para keluarga anggota CAI.

Perbincangan pun mengalir secara informal. Pijakan pembahasan adalah bagaimana menerapkan perilaku berkendara yang mengusung akal sehat dan nurani. Keadaban kita sebagai manusia kerap diuji saat di jalan raya, termasuk bagaimana tidak terpancing emosi oleh hadirnya perilaku ugal-ugalan.
Alur perbincangan mengalir dua arah. Sesekali mencuat perbedaan pendapat. Lumrah.

“Saya kurang setuju emosi diredam saat berkendara karena sebagai manusia kita pasti emosi saat ketemu orang yang tiba-tiba nyalip seenaknya,” ujar bro Teguh, salah satu anggota CAI.
jasinergiedo1

Sudut pandang itu tidak sepenuhnya benar dan sebaliknya. Namun, akhirnya kami bermuara pada bagaimana sebagai manusia mesti memakai akal sehat dan nurani, termasuk di jalan raya. Akal sehat mengajarkan kita untuk berpikir dan bertindak, salah satunya mentaati aturan dan menghargai sesama pengguna jalan.

Kupasan siang itu juga masuk ke beragam hal, mulai dari menghilangkan kebiasaan berponsel sambil berkendara, hak utama di jalan raya, hingga persoalan ‘polisi tidur’. Soal berponsel, dalam diskusi informal itu dilontarkan risiko dan upaya meredam hasrat berponsel. Berpijak pada data bahwa kontribusi menerima telepon melonjak lebih dari 100% pada 2015, perbincangan kami bermuara pada menunda menerima telepon dan tentu saja seluruh aktifitas berponsel ketika berkendara.

“Walau, kadang terpaksa menerima telepon, terutama dari klien,” sergah bro Arif.

Di bagian lain, soal lampu hazard menjadi sorotan perbincangan. “Kalau saya, pemakaian lampu hazard semestinya ketika kondisi darurat,” tutur bro Djoko.

Perbincangan hangat dalam suasana kekeluargaan nyaris menghabiskan waktu dua jam. Mengingat masih ada agenda dari kopdar CAI kali ini, bro Arif menutup bincang-bincang kali ini dengan menghaturkan terimakasih dan memberkan cendera mata berupa kaos dan stiker CAI.
“Kegiatan ini cukup bermanfaat bagi kami,” ujarnya.

Sementara itu, sebelum ditutup, bro Heri meminta agar dibuatkan kesimpulan dari beragam perbincangan kali ini.

jasinergicoronabareng1
Saya katakan bahwa kesimpulan silakan dibuat masing-masing, namun intinya adalah membangun budaya keselamatan di jalan merupakan bagian dari upaya menghindar atau mengurangi fatalitas kecelakaan. Harapannya, ketika berkendara di jalan raya dapat terhindar dari posisi sebagai obyek, apalagi sebagai subyek kecelakaan lalu lintas jalan. Urusan bisa berantakan dan panjang. Semua bisa mengalami kerugian. (edo rusyanto)