Skip to content

Kecelakaan Dapat Memiskinkan Kita

24 Maret 2017

KECELAKAAN lalu lintas jalan berdampak luas. Mulai dari menimbulkan korban luka dan korban jiwa, kerugian material hingga persoalan hukum.

Sepanjang 20 tahun terakhir, yakni 1997-2016, Indonesia kehilangan sekitar 372 ribu jiwa anak bangsa. Mereka meregang nyawa di jalan raya.

Masih dalam rentang waktu yang sama, sedikitnya 432 ribu anak negeri yang menderita luka berat. Sedangkan mereka yang menderita luka ringan menyentuh hampir 1,3 juta orang.

Di sisi lain, kerugian material secara langsung ditaksir menyentuh hingga Rp 2,3 triliun. Sekali lagi, ini kerugian material secara langsung, yakni akibat kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas jalan memang menyakitkan. Dalam rentang waktu itu rerata setiap hari ada 59 jiwa yang tewas sia-sia akibat kecelakaan. Dan, setiap hari 230 orang menderita luka-luka. Miris.

Bagaimana kecelakaan dapat memiskinkan kita?

Mari kita pinjam data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan itu menyatakan bahwa kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan berkisar 2,9-3,1% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Pada 2011, Bappenas menghitung kerugian yang ditimbulkan secara langsung dan tidak langsung mencapai berkisar Rp 203-217 triliun. Angka itu muncul berdasarkan PDB Indonesia tahun 200 yang sebesar Rp 7.000 triliun. Luar biasa!

Masih merujuk data Bappenas. Jika PDB Indonesia pada 2016 sekitar Rp 12.406,8 triliun, artinya kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan mencapai sekitar Rp 384,5 triliun. Mengerikan.

Kecelakaan tentu saja menimbulkan dampak ekonomi secara langsung kepada korban maupun keluarga korban. Misal, pesepeda motor mengalami kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan kerusakan serius pada sepeda motornya.

Bayangkan, berapa kerugian finansial yang terjadi. Lagi-lagi, misalnya, untuk berobat menghabiskan Rp 300 juta. Lalu, nilai kendaraan Rp 30 juta dan mengganti kerugian Rp 20 juta.

Belum lagi, potensi kehilangan (potential loss) akibat tidak bekerja selama sakit. Dan, ketika sembuh dari sakit tidak lagi mampu bekerja, potential loss tadi kian membesar. Seandainya setiap bulan mestinya memiliki pendapatan Rp 10 juta, karena sakit selama lima bulan, hilang potensi pendapatan Rp 50 juta.

Kesemua itu hitung-hitungan kasar. Hal pasti yang akan dialami oleh korban dan keluarga korban kecelakaan adalah keluarnya biaya pengobatan dan kerugian material kendaraan. Besarannya berbeda.

Situasi akan lebih berat ketika tiang ekonomi keluarga hilang. Bila korban meninggal dunia akibat kecelakaan adalah sumber penghidupan keluarga, situasi dapat lebih berat. Biaya kehidupan keluarga, termasuk untuk pendidikan dan kesehatan dapat lebih berat lagi. (edo rusyanto)

Ngantuk, Pria Ini Menghantam Tiang Listrik

23 Maret 2017

PAGI baru saja merangkak menuju siang. Lalu lintas jalan dipadati kendaraan bermotor. Mereka bergerak dari pinggir menuju ke tengah kota Jakarta.
Di salah satu sudut Jl Raya Bogor, Jakarta Timur, pagi itu ada pemandangan agak tak biasa. Sejumlah orang berkerumun. Arus kendaraan melambat, termasuk saya.

Dari jarak tak lebih dari lima meter tampak seorang pria paruh baya duduk di emper toko. Posisi kakinya lurus. Tampak sejumlah goresan luka di bagian kaki. Celana panjang yang dipakainya tampak terkoyak. Saya menepikan kendaraan.

“Saya tiba-tiba jatuh. Motor nabrak tiang listrik,” ujar pria paruh baya tadi, pertengahan Maret 2017 pagi.

Dia menunjuk sepeda motornya yang terparkir di sisi jalan, tak jauh dari posisinya duduk. Tampak bagian sayap sepeda motor bebeknya patah. Ada goresan cat warna merah di tiang listrik yang ditabraknya. Bekas benturan dengan sepeda motornya.

“Bapak ngantuk?” tanya seorang pria, sebelum saya sempat merapat memberi pertolongan lebih lanjut.

Korban kecelakaan tunggal itu mengangguk. Para pria yang menolong sang bapak tampak membantu sebisanya. Ada yang memberi air putih untuk menenangkan sang bapak. Saya lihat sang bapak cedera ringan di bagian kaki.

Masalah Ngantuk

Lagi-lagi, ngantuk menjadi biang kerok terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Bukan apa-apa. Ngantuk memang potensial merusak konsentrasi para pengendara. Saat konsentrasi bertekuk lutut, jadilah insiden ataupun kecelakaan.

Saking berisikonya, ngantuk pun diatur dalam regulasi lalu lintas kita. Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mewajibkan pengendara untuk terus berkonsentrasi saat berkendara. Maklum, bila tidak konsentrasi bakal memicu terjadinya kecelakaan.

Salah satu perusak konsentrasi adalah mengantuk. Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa pengendara dilarang mengemudi ketika mengantuk. Bagi yang nekat melakukan hal itu bisa dicokok dengan sanksi pidana penjara tiga bulan atau denda maksimal Rp 750 ribu. Tapi, faktanya?

Fakta data memperlihatkan bahwa aspek mengantuk menyumbang sekitar 2% terhadap total kecelakaan di Indonesia. Setiap hari, rerata ada lima kasus kecelakaan yang dipicu mengantuk.

Masih nekat nyetir saat ngantuk? (edo rusyanto)

Peristiwa Tak Sedap Gara-gara Parkir Sembarangan

22 Maret 2017

“Kaya tapi kamseupay. Jangan ditiru.”

Begitu kalimat yang ditorehkan Walikota Bandung Ridwan Kamil di akun media sosial instagram miliknya, baru-baru ini.

Di atas tulisan kalimat itu dipajang sebuah foto mobil mewah yang sedang parkir di trotoar kota Bandung.

Sontak foto itu menjadi viral. Banyak komentar miring dari para netizen. Mayoritas menilai bahwa perilaku parkir sembarangan itu mencabik-cabik rasa keadilan para pejalan kaki.

Belakangan ini kian mencuat gaya parkir sembarangan para pengendara di Bandung maupun di kota-kota besar lainnya termasuk di Jakarta. Gaya parkir sembarangan yang dimaksud adalah nangkring seenaknya di trotoar jalan yang notabene hak para pedestrian.

Ada yang parkir di trotoar depan sekolah. Seakan-akan lembaga pendidikan formal itu ikut secara diam-diam mengajarkan perilaku melanggar aturan.

Lalu, ada juga yang parkir di depan kantor atau instansi pemerintah. Berderet sepeda motor memadati trotoar. Instansi yang semestinya ikut menegakkan aturan malah ikut merobohkan supremasi regulasi. Pokoknya lengkaplah sudah.

Peristiwa tak sedap pernah mencuat di Jakarta. Seorang bapak menolak mobilnya diderek petugas suku dinas perhubungan lantaran parkir sembarangan. Bahkan, pria tadi sampai nekat tidur di depan mobil derek sambil melemparkan sumpah serapah.

Belakangan sang pria itu menyadari kekeliruan yang sudah diperbuatnya. Penindakan atas parkir sembarangan pun berlanjut.

Tak hanya aksi tidur di depan mobil. Ada juga aroma tak sedap lainnya dari kasus parkir sembarangan. Petugas yang notabene menjalankan amanah undang undang dimaki-maki dan dipukul. Seolah kekerasan fisik menjadi solusi atas perilaku yang melanggar hukum. Dunia menjadi terbolak-balik. Mereka yang salah malah marah-marah.

Banyak peristiwa tak sedap lainnya. Tapi, kalau direnungkan lebih jauh hanya bertumpu pada satu persoalan, yakni perilaku tidak disiplin. Apapun pembenarannya, parkir sembarangan tak lepas dari kelakuan sang pelaku yang tidak mau disiplin. Herannya, saat hendak disiplinkan malah menantang. (edo rusyanto)

Foto: bro Supri

Perempuan Ini Emosi Mobilnya Diserempet di Tol

21 Maret 2017

WAJAH Dina, kita sebut saja demikian, tampak memerah. Siang itu dia menceritakan pengalaman tidak mengenakkan yang dialaminya di jalan tol. Mobilnya diserempet.

“Waktu itu, saya niat pindah lajur ke kiri. Tahu-tahu ada mobil lain. Kejadian deh, bruk!” tutur dia, pertengahan Maret 2017, siang.

Dirinya dan sang penyerempet akhirnya sama-sama menepikan kendaraannya. Mereka pun saling adu argumen. Dina ditempatkan sebagai pengendara yang melanggar aturan karena melintasi garis putih menyambung. Sang penyerempet merasa dirinya benar. “Eh, dia langsung kabur. Saya jadi bingung. Apakah saya salah? Saya kan sudah menyalakan lampu sein,” sergah dia.

Kejadian seperti Dina bukan mustahil cukup banyak di jalan raya. maksudnya, orang pindah lajur seenaknya di area yang memiliki marka jalan garis putih menyambung. Kita tahu, marka jalan itu bermakna tidak boleh dilintasi untuk berpindah lajur. Bagaimana kalau situasinya darurat?

Tentu lain cerita. Kondisi darurat seperti mengalami kerusakan mesin atau kerusakan ban. Terpaksa melintasi marka jalan garis menyambung tadi.

Di jalan tol, marka jalan mutlak diperhatikan, tentu termasuk marka jalannya. Jika Dina diserempet yang bikin mobilnya lecet, lain lagi dengan Tata, kita sapa saja demikian.

Pria muda itu melintasi marka jalan menyambung karena merasa buru-buru dan berujung kena tilang. “Saya melintasi marka jalan menyambung karena buru-buru mau ketemu klien,” tutur pria itu saat berbincang dengan saya di Jakarta, baru-baru ini.

Dia merasa tidak apa-apa melibas marka jalan itu. Apalagi, katanya, dia melihat banyak orang yang melintas di bahu jalan. “Saya mungkin apes karena tahu-tahu ada mobil polisi di dekat saya,” seloroh dia.

Rasanya masih ada pengendara seperti Tata. Permisifme demikian kental. Marka dan rambu seakan menjadi hiasan. Atau, jangan-jangan memang banyak yang belum memahami makna rambu. Misalnya, apa makna warna rambu hijau dan biru yang sering kita lihat di jalan tol? Ada yang tahu? (edo rusyanto)

Sopir Dipenjara Gara-gara Kernetnya Meninggal

20 Maret 2017

BEBAN seorang sopir tidak ringan. Apalagi jika yang dibawa adalah bus angkutan umum. Keselamatan penumpang menjadi tanggungannya, termasuk sang kernet bus.

Peristiwa yang dialami Subadi, kita sebut saja demikian, memperlihatkan hal itu. Kecelakaan lalu lintas jalan tak terhindarkan ketika suatu hari sedang membawa penumpang antar kota. Dini hari saat kejadian, bus yang dikemudikannya menghantam bagian belakang truk yang sedang mogok di kiri jalan.

“Saya tidak mendengar suara klakson maupun suara rem saat kejadian, hanya mendengar suara benturan keras,” tutur sang sopir truk yang menjadi saksi di pengadilan.

Peristiwa pada enam tahun lalu itu merenggut satu korban jiwa dan lima korban luka. Saat kejadian, bus mengangkut 51 penumpang. Korban yang meninggal adalah kernet bus alias asisten sang sopir dalam mengoperasikan kendaraan. “Saya baru melihat truk mogok di bahu jalan dari jarak kurang lebih lima meter,” tutur Subadi yang sudah berpengalaman sekitar dua puluh tahun sebagai sopir.

Dia mengaku, saat kejadian kecepatan busnya sekitar 70 kilometer per jam. Situasi lalu lintas jalan sepi, sedangkan kondisi jalan beraspal baik dan cuaca gerimis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membidiknya dengan Pasal 310 ayat 2 (dua) dan empat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tuntutan yang dilayangkan sebesar satu tahun penjara dan denda Rp 500 ribu.

Setelah melewati proses pencaharian keadilan. Tentu termasu mendengarkan para saksi-saksi, majelis hakim punya keputusan sendiri. Subadi akhirnya divonis pidana penjara sembilan bulan. Sang sopir harus mendekam di balik jeruji penjara.

Peristiwa itu tentu bukan hal ringan bagi Subadi maupun para sopir lainnya, bahkan termasuk kita. Kecelakaan lalu lintas jalan pasti menyakitkan. Apalagi jika harus ditambah dengan memikul beban dipidana penjara. Jangankan sembilan bulan, satu hari saja dikurung dalam tahanan sudah menjadi penderitaan yang menyiksa.

Oh ya, sang sopir dinilai tidak berkonsentrasi mengemudikan kendaraannya. Dia dianggap lalai sehingga menimbulkan kecelakaan yang berbuntut korban jiwa dan korban luka-luka. (edo rusyanto)

foto ilustrasi: bus penumpang pesawat di bandara

Saat ERCI Jakarta Mengkritisi Aturan di Jalan

19 Maret 2017

SUASANA Teras Rimbun, Cibubur, Jakarta Timur cukup ramai. Destinasi wisata kuliner itu, Minggu, 19 Maret 2017 siang kedatangan beragam tamu. Selain anggota kelompok musik Purwacaraka, tampak pula anggota Ertiga Club Indonesia (ERCI) Jakarta.

Kawasan kuliner ini berisi berbagai kedai makanan dan minuman. Mayoritas menu yang disodorkan berasal dari beragam kawasan di Nusantara. Tak heran jika para pengunjung yang datang memang ingin bergoyang lidah.

Di sudut lain di area itu ada juga wahana bergoyang badan sambil memeras keringat, yakni lapangan futsal. Sedangkan di bagian belakang tersedia sejumlah kolam pemancingan. Khusus yang satu ini bahkan menyediakan perlombaan bagi yang gemar hobi memancing ikan. Sekali lagi, memancing ikan yah, bukan memancing kerusuhan.

Kedatangan saya ke Teras Rimbun kali ini atas ajakan kolega saya Riezha. “Oom Edo, bisa bantu ngasih materi seputar aturan lalu lintas jalan dari persepsi pegiat keselamatan jalan di acara ERCI Jakarta,” pinta dia, beberapa pekan sebelumnya.

Saya jawab bahwa kami di Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) dengan senang hati untuk berbagi dan berdiskusi soal keselamatan jalan alias road safety. Karena itu, ajakan Riezha tadi langsung saya iyakan. Setelah mendapat waktu dan lokasi yang pasti, serta tentu saja waktunya pas buat saya, jadilah acara itu bergulir.

Saya bertemu Riezha ketika aktif di Road Safety Association (RSA) Indonesia. Pria muda itu juga sekaligus punggawa ERCI Jakarta. “Pengetahuan soal undang undang lalu lintas sangat penting buat anggota kami,” ujar dia, saat kami bertemu, Minggu itu.

Di kedai makan yang disulap menjadi arena diskusi santai, kami pun akhirnya mengulas point-point penting Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pemahaman tentang aturan menjadi penting guna mewujudkan lalu lintas jalan yang aman dan selamat. Menuju lalu lintas jalan yang humanis.

Paparan pembuka diskusi saya ajak dua puluhan anggota ERCI Jakarta untuk melihat rekam jejak kecelakaan lalu lintas jalan sepanjang 1997-2016. Indonesia masih memiliki catatan hitam di jalan raya akibat jutaan kasus kecelakaan dalam rentang waktu tersebut. Buntutnya, lebih dari satu juta pengguna jalan mengalami luka dan cacat seumur hidup. Belum lagi, sedikitnya 300 ribu jiwa meregang nyawa di jalan raya.

Setidaknya ada 41 point atau aturan terkait pengguna kendaraan pribadi, baik itu pesepeda motor maupun pengendara mobil. Tentu saja kesempatan kali ini kami tak bisa mempreteli hingga tuntas. Butuh waktu seharian untuk menguliti aturan atau ke-41 point tadi. Karena itu, saya pilih point yang berdekatan dengan anggota kelompok mobil dan terkait keselamatan berlalu lintas jalan. Sebut saja misalnya, soal penggunaan lampu penunjuk arah saat berbelok atau pindah lajur. Lalu, pentingnya konsentrasi, pemahaman soal hak utama, asuransi, dan kelengkapan surat kendaraan serta pentingnya menjaga jarak aman berkendara.

“Tapi, soal belum membayar pajak, semestinya tidak ditilang. Karena, ketika pengendara telat membayar pajak, dia dikenai sanksi denda. Jadi, polisi semestinya tidak bisa menilang orang yang telat membayar pajak,” tutur salah seorang anggota ERCI Jakarta, siang itu.

Aturan yang satu ini memang kerap menjadi topik perdebatan. Sedangkan pihak kepolisian berlindung pada aturan bahwa surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang salah satunya mencerminkan pembayaran pajak, harus disahkan setiap satu tahun sekali. Jika tidak ada pengesahan ketika perpanjangan itu maka dianggap tidak sah sehingga dapat ditilang. Menarik memang.

Soal lain yang dikritisi adalah terkait siapa saja yang mendapat hak utama di jalan raya. Apakah rombongan touring mendapat prioritas di jalan?


Hal ini penting difahami mengingat rombongan touring yang meminta prioritas dapat mencabik-cabik rasa keadilan para pengguna jalan yang lainnya. Kami coba menyamakan persepsi bahwa pemberian prioritas atau hak utama di jalan bertumpu pada dua hal, yakni genting dan penting. Pertanyaannya, apakah rombongan touring masuk kedalam dua hal itu?

Aturan lain yang disoroti adalah seputar mendahulukan orang yang sudah lebih dahulu untuk berpindah lajur atau berbelok. Hal ini merujuk pada pengalaman salah satu anggota ERCI Jakarta yang mobilnya diserempet pengguna jalan lain yang tidak sabaran. Padahal, anggota ERCI itu hendak memberi kesempatan kepada kendaraan lain di depannya yang hendak berbelok arah. “Apakah penyerempet saya itu masuk kategori tindakan sengaja atau lalai?” seloroh perempuan anggota ERCI itu.

Lalai adalah tindakan yang semestinya dilakukan, tapi tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan. Praktis, kejadian seperti yang diceritakan perempuan tadi masuk kategori lalai. Dalam hal ini bisa saja dituntut secara hukum.

Perbincangan terus mengalir dan semakin siang semakin seru. Bahkan, menyerempet hingga tips bagaimana menghadapi ulah petugas yang mencoba nakal. Terkait hal ini modal dasar pengguna jalan adalah memahami aturan secara baik sehingga tidak terjebak dalam tindakan yang tidak perlu. Setuju? (edo rusyanto)

Ini Bedanya Taksi dengan Angkutan Online

18 Maret 2017

KERAP kali saya membaca judul berita di media massa yang memakai kalimat ‘taksi online’. Lalu, ada juga yang menulis dengan kalimat ‘angkutan online’. Jadi penasaran, apa sih bedanya kedua kalimat tadi.

Sebagai orang awam, saya perlu membaca informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber untuk memahami hal ini. Sumber utama adalah Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tentu beserta aturan turunannya, termasuk yang paling anyar yakni Peraturan Menteri No 32 tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ketemulah bahwa kalimat ‘taksi online’ merupakan perpaduan dari ‘taksi’ dan aplikasi berbasis teknologi yang dipopulerkan dengan sebutan ‘online.’ Sebuah paduan yang tak terpikirkan pada 20 tahun, bahkan 10 tahun lalu. Lantas, apakah taksi itu?

UU LLAJ bilang, taksi adalah salah satu pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Lalu, taksi harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Pengertian dari pintu ke pintu adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (door to door). Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Soal wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, tarif taksi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Terkait tarif, taksi diwajibkan memasang argometer untuk konsumen mengetahui berapa biaya yang mesti dibayar.
Regulasi yang berlaku saat ini juga menegaskan bahwa taksi dioperasikan oleh entitas yang berbadan hukum.

Nah, sekarang soal angkutan online (angkol).

Kementerian perhubungan (kemenhub) menegaskan, dalam operasionalnya, perusahaan angkutan umum dapat mengunakan aplikasi berbasis teknologi informasi baik yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berbadan hukum. Perusahaan penyedia jasa aplikasi informasi yang memberikan layanan reservasi angkutan umum, harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggara angkutan. Perusahaan penyedia jasa aplikasi dilarang sebagai penyelenggara angkutan umum seperti menetapkan tarif dan memungut bayaran, merekrut pegemudi dan mementukan besaran penghasilan pengemudi.

Jadi ada dua pihak, yakni penyelenggara angkutan dan penyelenggara jasa aplikasi. Keduanya sangat berbeda. Namun, bisa saling melengkapi.

Angkol yang populer saat ini masuk kategori sebagai salah satu dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dia juga harus dioperasikan oleh badan hukum yang berlaku di Tanah Air.

Pengoperasian angkol wajib oleh entitas berbadan hukum. Entitas ini minimal memiliki lima armada serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) nya atas nama badan. Ketentuan lain lazimnya angkutan umum mutlak dipenuhi oleh sang penyelenggara.

Angkol tidak memiliki argometer seperti taksi. Lalu, tidak diberi identitas berupa mahkota, yakni tanda yang terletak di bagian atas mobil. Tampilan fisik angkol benar-benar seperti mobil pribadi pada umumnya.

Lantas, dapatkah taksi memakai aplikasi untuk memudahkan pemesanan seperti angkol?

Jawabannya bisa atau dapat. Buktinya, saat ini, salah satu penyelenggara jasa aplikasi sudah bermitra dengan operator taksi. (edo rusyanto)