Lanjut ke konten

Begini Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

14 November 2018

KECELAKAAN lalu lintas jalan berdampak luas. Selain menimbulkan kerusakan barang, serta korban luka dan meninggal dunia, juga dapat berujung pada persoalan ekonomi, sosial, bahkan hukum.

Korban atau keluarga korban bakal merogoh kocek cukup dalam. Bukan mustahil, keluarga korban kecelakaan yang meninggal dunia dapat goyah perekonomiannya. Terlebih bila sang korban adalah tiang ekonomi keluarga. Berbagai rencana bisa berubah dalam sekejap, termasuk urusan pendidikan anak.

Terkait hal itu, tahukah bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan berhak menerima santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan?

Lantas, apa saja manfaat dan bagaimana mekanisme mengurus santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tersebut?
Mari kita simak.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Sejak 2011, kita mengenal BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Undang Undang (UU) No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Para pekerja formal dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan empat manfaat, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun. Sementara itu, untuk pekerja informal, berhak dan wajib mengikuti JKK dan JKM, sedangkan untuk JHT bersifat opsional.

Dalam tulisan ini saya fokus melihat JKK, khususnya dari sisi kecelakaan lalu lintas jalan, yakni saat pekerja pergi maupun pulang dari tempat kerja. Maklum, defenisi kecelakaan kerja berdasarkan aturan yang berlaku saat ini adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya serta perjalanan dinas. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI No 26 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematin, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah.
Selain itu, dapat juga dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


Bagi korban yang meninggal dunia manfaat JKK diberikan kepada ahli waris berupa;
1. Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
2. Biaya pemakaman Rp 3 juta
3. Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp 200 ribu = Rp 4,8 juta
4. Jika pekerja tersebut memiliki anak, maka diberikan bantuan beasiswa kepada anaknya yang masih sekolah sebesar Rp 12 juta untuk setiap pekerja.

Sementara itu, ahli waris yang dimaksud adalah; a. janda, duda, atau anak;
b. Namun, dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
1. keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2. saudara kandung;
3. mertua;
4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; dan
5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Soal ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan sedikit berbeda dengan santunan bagi korban kecelakaan yang diberikan oleh Jasa Raharja. Santunan dari badan usaha milik negara (BUMN) itu hanya kepada suami, isteri, anak, dan orang tua dengan besar santunan korban meninggal sebesar Rp 50 juta.

Cara Mengurus

Secara umum cara mengurus klaim JKK mencakup, Pertama, apabila peserta mengalami kecelakaan pada saaat bekerja, perusahaan/perusahaan wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap 1). Lalu, dikirimkan ke kantor BPJS Ketenagakerajaan paling lambat 2×24 jam sejak kecelakaan itu terjadi.


Kedua, setelah pekerja/tenaga kerja dinyatakan telah sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat. Perusahaan atau pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap 2) dan dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaaan paling lambat 2×24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang terjadi menjadi hak tenaga kerja/ahli waris sesuai ketentuan.

Ketiga, form BPJS Ketenagakerjaan 3a yang telah diisi tadi memiliki fungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti sebagai berikut : Fotocopy kartu peserta (KPJ), surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk 3a atau 3c, kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kuitansi pengangkutan.

Nah, jika kecelakaan kerja itu saat hendak ke tempat kerja atau sebaliknya, yakni kecelakaan lalu lintas jalan, perlu dilengkapi surat dari kepolisian atau keterangan dari dua orang saksi jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian, korban atau keluarga harus melapor langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir kecelakaan kerja (KK) untuk satu laporan awal.

“Setelah selesai semua perawatan dan pengobatan, dilanjutkan pelaporan KK 2 sampai dengan KK 4,” ungkap Utoh.

Nyaris tak ada pengguna jalan yang ingin kecelakaan. Langkah mengurus hak korban atau ahli waris terkait santunan Jasa Raharja maupun JKK dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi upaya mereduksi dampak dari kecelakaan yang bisa meluas. Khususnya, terkait dengan dampak finansial yang kemungkinan melanda keluarga korban kecelakaan, terlebih bila korban yang meninggal adalah tiang ekonomi keluarga. (edo rusyanto)

Sumber:
Cara mengajukan klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan (Panduanbpjs.com)
Saat Kecelakaan, Tagih Jasa Raharja dan BPJS! (cnnindonesia.com)
Hukumonline.com

Wajah SCA Dulu dan Kini

14 Oktober 2018

SAFETY Campaign Award (SCA) memasuki tahun kelima pada 2018. Program kampanye keselamatan jalan yang bergulir secara konsisten dan terukur tersebut konsepnya terus dipertajam dari tahun ke tahun.

Pertamakali bersentuhan dengan program besutan Adira Insurance tersebut saya sempat ragu apakah kegiatan ini dapat konsisten bergulir. Keraguan saya kian pupus saat program yang melibatkan anggota kelompok pesepeda motor tersebut memasuki tahun kelima. Sinyal untuk terus mempertahankan program kian kuat. Bahkan, setiap tahunnya mendapat suntikan darah segar.

Antusiasme penyelenggara, khususnya dari kalangan karyawan Adira yang ditunjuk menangani program itu nyaris tak kalah dengan kelompok pesepeda motor yang terlibat. Bongkar pasang manajemen tak menggoyahkan perjalanan program, setidaknya sampai 2018. Aspek ini pula yang turut memupus keraguan saya yang muncul saat masa-masa awal SCA digulirkan.

Gagasan Awal

Sebelum bernama SCA, sempat mencuat gagasan agar kegiatan itu diberi nama Safety Campaign Competition (SCC). Saat itu, yakni tahun 2014, perdebatan nama akhirnya menyepakati SCA ketimbang SCC. Maklum, bila penekanan pada ‘competition’ substansi kegiatan cenderung menjadi sekadar ajang adu konsep untuk meraih yang terbaik. Padahal, program itu sejatinya merupakan apresiasi yang diberikan Adira Insurance kepada kelompok pesepeda motor yang telah menggulirkan kampanye keselamatan jalan secara konsisten dan terukur. Sekaligus menjadi ajang menyemai kepedulian kepada keselamatan lalu lintas jalan di kalangan kelompok pesepeda motor.

Tahun pertama SCA digulirkan, yakni pada 2014, ada tiga tahapan yang harus dilalui para peserta sebelum akhirnya memperoleh anugerah (award). Tahap pertama, setelah melakukan registrasi daring, komunitas/klub pesepeda motor diwajibkan membuat proposal usulan satu kegiatan kampanye keselamatan jalan (road safety). Proposal tadi dikirim ke panitia pelaksana, lalu diseleksi untuk memilih 15 besar.

Untuk tahap pertama, kriteria penilaian mencakup; public exposure (20%), manfaat dan keterlibatan pihak lain/ multiplier effect (25%), konsep kegiatan (25%), dan kegiatan kampanye keselamatan di jalan yang pernah dilakukan sebelumnya (15%). Selain itu, inovasi & keunikan (10%) serta lolos verifikasi kelengkapan administrasi (5%).

Tahap kedua, yakni implementasi. Pada tahap ini 15 komunitas/klub dengan proposal terbaik yang telah terpilih pada tahap sebelumnya diharuskan mengimplementasikan kegiatan tersebut sesuai dengan proposal yang telah diberikan. Pada tahap ini komunitas/klub diberikan subsidi dana kegiatan sebesar Rp 1 juta untuk implementasi kegiatan.

Selanjutnya akan dipilih 10 komunitas/klub terbaik berdasarkan kriteria penjurian. Oh ya, kriteria di tahap ini adalah kesesuaian waktu berdasarkan proposal (5%), public exposure (25%), manfaat & keterlibatan pihak lain (multiplier effect) (30%), konsep kegiatan (25%), dan keterlibatan anggota (15%).

Setelah melewati dua tahap, selanjutnya masuk ke tahap yang menentukan, yakni tahap ketiga atau tahap presentasi.Di tahap ini, ke-10 kelompok pesepeda motor yang lolos diharuskan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Bobot penilaian di tahap ini terdiri atas public exposure (25%), manfaat & keterlibatan pihak lain/multiplier effect (30%), dan konsep kegiatan (25%). Selain itu, inovasi & keunikan (5%), pengetahuan terkait konsep road safety (10%), dan kemampuan presentasi (5%).

Dari tahap tersebut bakal dipilih tiga terbaik yang bakal mendapat penghargaan SCA 2014. Mereka memperoleh uang penghargaan hadiah pertama Rp 7 juta, kedua Rp 5 juta, dan ketiga Rp 2 juta. Selain itu, ada dana subsidi kegiatan untuk tiga bulan masing-masing sebesar Rp 3 juta.

Perubahan Wajah

Lima tahun kemudian, yakni pada 2018, wajah SCA berubah bentuk. Jika semula hanya tiga tahap, kini terdapat empat tahap. Sejatinya penambahan itu lebih berupa pengembangan pada tahap pendaftaran. Setelah registrasi daring atau registrasi fisik dengan mengisi formulir, calon peserta SCA barulah membuat proposal. Bedanya, dalam pembuatan proposal, kelompok pesepeda motor akan didampingi oleh mentor yang ditunjuk oleh panitia pelaksana (panpel).

Konkretnya, dari 121 pendaftar, panpel menyaring 50 besar calon peserta SCA. Lalu, ke-50 kelompok tadi mendapat mentor. Khusus tahun 2018, satu mentor menangani lima kelompok.

Proposal yang masuk tercatat 35 kelompok karena 15 lainnya mengundurkan diri dengan beragam alasan. Ke-35 proposal tadi diseleksi oleh panpel untuk memilih 10 besar. Peserta yang lolos 10 besar tadi didampingi satu mentor untuk mempertajam rencana sekaligus memuluskan implementasinya.
Para mentor sebelum bertugas dibekali sejumlah materi dalam workshop yang digelar di Jakarta. Mulai dari materi seputar keselamatan jalan, pembuatan proposal hingga strategi komunikasi digital. Begitu juga dengan para kelompok yang lolos 10 besar. Bersama para mentor, mereka dibekali materi terkait tema SCA 2018 yang mencakup pengetahuan seputar helm, strategi komunikasi digital, dan pengalihan risiko lewat BPJS Tenaga Kerja.

Sementara itu, kriteria atau pembobotan dalam penyaringan tiap tahap nyaris sama dengan tahun 2014. Untuk menyeleksi peserta masuk dalam 50 besar kriterianya mencakup; road safety concept (25%), road safety knowledge (25%), dan communication tools (25%). Selain itu, road safety experience (20%) dan lolos verifikasi kelengkapan administrasi (5%).

Pembobotan untuk lolos 10 besar mencakup multiplier effect (25%), road safety concept (20%), dan communication strategy (20%). Selain itu, public exposure (15%), penulisan proposal (15%), dan inovasi/keunikan (5%).

Peserta 10 besar atau finalis akan mengikuti presentasi setelah melalui tahap implementasi. Di tahap untuk menentukan tiga besar penerima anugerah itu kriteri penilaiannya mencakup; impact (30%), public exposure (20%), serta road safety concept dan road safety knowledge (20%). Selain itu, digital communication (15%), pengukuran kampanye (10%), dan presentation skill (5%).

Terkait uang penghargaan, untuk SCA 2018 terdiri atas hadiah pertama sebesar Rp 10 juta dengan dana subsidi kegiatan untuk tiga bulan Rp 6 juta atau setiap satu kegiatan per bulan Rp 2 juta. Lalu, hadiah kedua Rp 7 juta plus Rp 6 juta dan hadiah ketiga Rp 5 juta plus Rp 6 juta. Sedangkan dua hadiah khusus masing-masing Rp 2,5 juta per kelompok.

Perbedaan lain SCA 2018 dengan SCA 2014 adalah wilayah cakupan peserta. Semula wilayah peserta kegiatan adalah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Kini, ditambah dengan Bogor sehingga mencakup Jabodetabek.

Secara umum, SCA menjadi satu-satunya gerakan keselamatan jalan yang konsisten dan terukur dengan melibatkan anggota kelompok pesepeda motor. Duet masyarakat dengan dunia usaha ini menempati posisi strategis di tengah masih kelamnya jalan raya kita. Membangun budaya berlalulintas jalan yang aman dan selamat mutlak terus digulirkan mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan. Kita tahu, Indonesia masih menghadapi 280-an kasus kecelakaan per hari yang merenggut 70-an jiwa per hari. Terus bergerak. (edo rusyanto)

foto:
elangjalanan, koster, dan stircom

Terjerembab Usai Hindari Tabrakan

10 Oktober 2018

SUARA nyaring benda jatuh terdengar. Brak!!!

Sepeda motor bersama pengendaranya jatuh bersamaan di atas permukaan jalan aspal. Kami yang ada di belakangnya saling mengerem. Berhenti.

Sang pengendara sepeda motor tergeletak di atas aspal. Beberapa orang di dekat situ sontak membantu memindahkan ke tepi jalan. Sebagian lagi memindahkan sepeda motor perempuan tadi.

“Ada kecelakaan. Silakan lanjut,” kata pria bersepeda motor yang membantu arus lalu lintas agar mengalir, Kamis (15/8/2018) sore.

Arus kendaraan pun akhirnya mengalir. Orang-orang yang ingin menonton kejadian itu jadi sungkan. Maklum, rasa ingin tahu yang berlebihan justeru bisa menambah kemacetan.

Sebelum melanjutkan perjalanan sore itu, saya lihat perempuan yang tadi jatuh dari sepeda motornya tampak sadar. Tak ada luka serius di tubuhnya. Dugaan saya, dia mengalami shock.

Jarak Aman

Saya menduga kecelakaan ringan tadi lantaran sang pesepeda motor panik, lalu mengerem dan akhirnya terjungkal.

Mengapa panik?

Sepintas saya lihat pesepeda motor yang terjerembab itu awalnya mencoba menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang ada di depannya. Namun, justeru terjerembab. Saat kejadian, laju kendaraan sangat lambat karena ramainya kendaraan bermotor selepas lampu merah.

Perkiraan saya konsentrasi sang pengendara tidak maksimal. Bila konsentrasi penuh, daya antisipasi dapat lebih baik lagi. Selain itu, tentu saja butuh menjaga jarak aman agar tidak terjadi tabrak belakang. (edo rusyanto)

Agen Keselamatan Kampung Kelana Kota

7 Oktober 2018

MENGAJAK orang untuk berlalulintas jalan yang aman dan selamat tak selalu berjalan mulus. Riak itu bisa berupa apatisme hingga resistensi. Khusus soal resistensi, biasanya mencuat ketika ajakan tadi dikaitkan dengan segala aturan yang berlaku dalam lalu lintas jalan.

Misal, ajakan untuk senantiasa memakai helm saat bersepeda motor. Di masyarakat masih mudah dijumpai resistensi dengan dalih soal jarak. Rasionalitas yang sejatinya rendah itu meluncur dengan mudah lewat kata-kata, “jarak dekat nggak perlu pakai helm.”

Padahal, aturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jelas mewajibkan pesepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm. Tak peduli berkendara untuk jarak kurang dari satu kilometer (km), maupun berkendara hingga 1.000 km.

Nah, saat diajak untuk memahami aturan tersebut, mereka yang resisten dengan dalih soal jarak, menggesernya ke soal lain, penegakan hukum. Maksudnya, kalau tidak ada yang menindak, mereka merasa aman-aman saja bersepeda motor tanpa memakai helm.

Kelana Kota

Problem resistensi dari pihak yang diajak untuk lebih aman dan selamat, juga bukan tidak mungkin dialami para agen keselamatan jalan dalam program Kelana Kota yang digulirkan di kawasan Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Program besutan PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) dan Radio Suara Surabaya itu sampai-sampai membekali para agen keselamatan jalan yang dicetaknya dengan materi kemampuan berkomunikasi di hadapan publik (public speaking).


Kemampuan mengkomunikasikan pesan keselamatan jalan memang amat penting. Tentu saja agar pesan ajakan yang digulirkan berjalan dengan lancar. Tujuan untuk membangun budaya berlalulintas jalan yang rendah risiko pun menjadi kian mudah terwujud.

Saya diminta ikut membekali 30 agen keselamatan jalan yang dicetak lewat program Honda Safety Riding Kelana Kota Surabaya dalam diskusi keselamatan jalan di Surabaya, Sabtu, 6 Oktober 2018. Program itu digulirkan MPM dalam rentang September hingga Desember 2018. Tahun ini merupakan kali ketiga distributor sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur dan NTT itu masuk ke kampung-kampung di Surabaya.

Untuk menjadi agen keselamatan dalam program Kelana Kota ternyata tidak serta merta. Ada proses yang mesti dilalui oleh calon agen. Pertama, sang calon harus mendaftar dengan mengajukan gagasan yang akan dilakukan setelah terpilih menjadi agen. Kedua, mengikuti pelatihan dan program pembekalan wawasan dan ketrampilan berkomunikasi. Ketiga, mengimplementasikan gagasan yang diusulkan. Tahap terakhir adalah penjurian yakni untuk menentukan penerima penghargaan satu hingga tiga, serta penerima penghargaan harapan satu dan dua.

Saya diminta untuk memberi suntikan motivasi dan pemetaan masalah seputar kecelakaan lalu lintas jalan serta strategi menjadi agen keselamatan. Mirip dengan yang saya lakukan bersama Adira Insurance di Jakarta lewat program Safety Campaign Award (SCA) sejak 2014.

Mendengar apa yang sudah dilakukan selama Kelana Kota dua tahun terakhir, saya coba bertukar pikiran agar dalam mengawal implementasi gagasan, MPM memberi pendamping kepada para agen. Tujuannya agar implementasi gagasan sungguh-sungguh dan berjalan lancar.

“Masukan yang bagus. Kedepan kami akan terapkan sistem mentor alias pendamping bagi para agen keselamatan kampung ini,” tutur Suhari, Marcomm and Development Division Head MPM, saat berbincang dengan saya di Sidoarjo, Sabtu itu.

Salah seorang peserta yang lolos seleksi dan tengah mengikuti program pembekalan, mengaku bahwa dirinya mendaftar setelah melihat apa yang dilakukan MPM pada tahun sebelumnya. Bahkan, dia mengaku sudah menyusun rencana aksi berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2018. “Kegiatannya berupa penyuluhan keselamatan jalan lewat acara jalan sehat dan pelatihan safety riding ke warga kampung,” ujar pria yang juga ketua Rukun Tetangga (RT) di kawasan Rungkut, Surabaya tersebut.

Bagi saya, peran para agen keselamatan di kampung-kampung memiliki peran strategis. Merekalah garda terdepan dalam menyebarkan kesadaran berlalulintas jalan yang aman dan selamat.

“Dengan adanya acara Honda Safety Riding Kelana Kota dan kampanye Cari_Aman, diharapkan warga Kota Surabaya Mempunyai kesadaran menjadi untuk tertib berlalu lintas, serta patuh terhadap rambu – rambu lalu lintas, selain untuk diri sendiri juga untuk pengendara yang lain,” kata Presiden Direktur MPM, Suwito, dalam siaran pers peluncuran program Kelana Kota, beberapa waktu lalu.

Amat masuk akal, mengingat pemicu kecelakaan lalu lintas jalan kedua terbesar di Jatim adalah perilaku tidak tertib. Perilaku seperti itu di antaranya adalah melanggar rambu atau marka jalan.


Di Surabaya, pada 2017, setiap hari rata-rata terjadi empat kasus kecelakaan. Ironisnya, setiap 1,3 hari satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Sedangkan di Jatim, setiap hari terjadi 67 kecelakaan yang merenggut 15 jiwa per hari. (edo rusyanto)

foto: aris mpm

Mengenali Potensi Perusak Konsentrasi Saat Mengemudi

30 September 2018

NAMA Situ Gintung mencuat ketika 27 Maret 2009 danau buatan itu jebol. Air merangsek ke pemukiman penduduk yang ada di bawahnya. Peristiwa itu setidaknya merenggut 100 jiwa penduduk dan merusak lebih dari 150 rumah dan merendam tak kurang dari 500 rumah. Semua berduka.

Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang terletak Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Lokasi danau ini berada di sebelah barat daya kota Jakarta.

Kali ini, kedatangan saya ke Situ Gintung untuk kegiatan lain. “Kami mengundang bro Edo untuk jadi pembicara dalam acara Vario goes to campus (VGTC) 2018 di wilayah Wahana,” ujar Agus Sigit, dari Wahana, beberapa waktu sebelum acara tersebut digelar, Sabtu, 12 Agustus 2018.
Acara itu, tambah Sigit, selain mengenalkan produk Vario juga menyisipkan pesan keselamatan jalan dan pengetahuan seputar narkoba.

Perusak Konsentrasi

Puluhan anak-anak muda duduk dengan tertib. Mereka duduk menghadap nara sumber yang siang itu dihadirkan untuk bertukar pikiran, salah satunya saya.
Hal menarik kali ini adalah topik bahasan yang diusung oleh panitia pelaksana, yaitu Narkoba dan Keselamatan Jalan. Kehadiran narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memang ahlinya seputar dunia narkoba membuka mata peserta diskusi untuk lebih jauh tentang dampak narkoba terhadap konsentrasi.


“Pengaruh halusinogen berdampak pada halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan kondisi sekitar. Lalu, distorsi waktu dan ruang serta tekanan darah dan detak jantung meningkat,” papar Ade Jun Firdaus Panjaitan, pembicara dari Direktorat Interdiksi BNN, dalam diskusi bertajuk Honda Vario Goes to Campus, di Situ Gintung, Tangerang Selatan, Sabtu, 12 Agustus 2018.

Acara diskusi digelar oleh agen utama (main dealer) sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang, yakni Wahana. Sedangkan para pesertanya adalah anggota kelompok pesepeda motor yang bernaung dalam Asosiasi Honda Jakarta (AHJ).

Kembali ke diskusi. Ade Jun membeberkan bagaimana dampak jangka pendek dan jangka panjang dari mengonsumsi narkoba. Untuk efek jangka pendek di antaranya adalah distorsi sensor tubuh, gelisah, koordinasi tubuh gerak memburuk, dan waktu untuk reaksi rendah. “Selain itu, setelah berakhirnya ‘high’ pengguna merasa mengantuk atau depresi,” papar pria muda itu.

Tentu, selain memaparkan efek dari mengonsumsi narkoba, Ade Jun juga memaparkan jenis-jenis narkoba. Bahkan, mengurai sejarah masuknya narkoba di Indonesia.

Sangat boleh jadi, dampak-dampak itu dapat merusak konsentrasi saat mengemudi. Padahal, kita tahu, saat konsentrasi terganggu dapat membuka peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.

Fakta data memperlihatkan bahwa faktor manusia masih menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sebut saja misalnya aspek lelah, ngantuk, sakit, lengah, hingga perilaku tidak tertib.


Bila merujuk paparan narasumber dari BNN dalam diskusi, potensi perusak konsentrasi saat mengemudi boleh jadi bertambah. Kita selaku pengguna jalan, khususnya pengendara, mutlak untuk pandai-pandai menjaga konsentrasi. Kesemua itu dengan harapan mampu memperkecil celah terjadinya kecelakaan, bahkan memangkas potensi fatalitas bila terpaksa terjebak dalam kecelakaan.

Indonesia masih mencatat kelamnya jalan raya akibat kecelakaan. Setiap hari, rata-rata terjadi 280-an kecelakaan yang merenggut 70-an jiwa. Dalam 20 tahun terakhir, lebih dari 300 ribu jiwa direnggut oleh kecelakaan lalu lintas jalan. Belum lagi lebih dari setengah juta orang korban yang menderita luka ringan dan luka berat. (edo rusyanto)

Supaya Nggak Lupa, Ini Pemilik Hak Utama di Jalan

16 September 2018

KITA tahu bahwa di jalan raya ada yang memiliki hak utama untuk diprioritaskan. Merujuk pada Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pasal Pasal 134 setidaknya ada tujuh kelompok pengguna jalan memiliki hak utama.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan mencakup pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit dan ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Kemudian yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Dan, keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Terakhir, ketujuh, konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pemahaman saya, ketika merujuk aturan tersebut mengerucut pada dua alasan besar, yaitu genting dan penting. Mereka yang mendapat prioritas alias hak utama didasari kedua hal tadi.

Misal, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans yang sedang bertugas, berada dalam posisi genting. Maksudnya, pemadam hadir untuk mengatasi situasi genting obyek kebakaran yang bukan mustahil mengancam keselamatan jiwa penduduk. Begitu pula dengan ambulans.

Kita berharap penggunaan hak utama juga senantiasa memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Berlalu lintas jalan yang minim risiko menjadi upaya semua pihak untuk menekan fatalitas yang disebabkan kecelakaan.

Di sisi lain, di atas aturan hukum kita juga mengenal etika. Perilaku beradab yang mengedepankan nurani dan akal sehat tidak mencabik-cabik rasa keadilan publik.

Oh ya, sekadar menerka-nerka, boleh jadi, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas ditempatkan di urutan teratas dalam para pemilik hak utama karena dilandasi situasi genting. Begitu juga dengan ambulans yang berada di urutan kedua sang pemilik hak utama.

Sekali lagi, itu sekadar menerka-nerka. (edo rusyanto)

info grafis: IG budaya disiplin

Roller Crash Barrier dan Sinergi Pemangku Kepentingan

13 September 2018

PENERAPAN sistem keselamatan tabung berputar (safety roller crash barrier) atau (rolling barrier system) diharapkan mampu mencegah fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Sejumlah negara di dunia sudah menerapkan hal itu. Kemampuan alat itu untuk meredam kejut dinilai sangat efektif. Bahkan, di India disebutkan mampu menjaga kendaraan tetap di jalur dan mengindarkan terjadinya penyimpangan.
Upaya pemerintah untuk menciptakan fitur-fitur meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan mutlak untuk didukung. Ketika mencuat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan safety roller crash barrier, tentu perlu didukung. Penerapan sistem ini menjadi logis ketika dikaitkan dengan kondisi jalan berkelok, menanjak, dan menurun yang banyak dijumpai di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Barat. Maklum, di kawasan pegunungan itu pula banyak destinasi wisata yang menyedot banyak kunjungan warga atau turis.

Di Jawa Barat, dalam rentang 2012-2018 terjadi sejumlah kecelakaan menonjol yang merenggut banyak korban jiwa. Misal, kecelakaan bus yang masuk ke jurang pada 1 Februari 2012. Kejadian di Jalan Raya Malangbong, Kabupaten Sumedang itu menyebabkan 12 tewas dan 19 luka-luka. Pada Pada 2013, terjadi kecelakaan bus pariwisata di Ciloto, Cianjur yang merenggut 17 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka. Bus itu kedapatan mengangkut 82 penumpang.

Lalu, ada dua kecelakaan paling memprihatinkan dan membuat kita semua tercengang adalah kasus bus pariwisata yang terguling di kawasan tanjakan Emen, Subang pada 10 Februari 2018 yang menewaskan 27 orang penumpang bus. Kemudian, kecelakaan bus pariwisata di kawasan Cikidang, Sukabumi yang merenggut 21 korban jiwa dan belasan lainnya terluka pada 8 September 2018.

Kecelakaan-kecelakaan fatal tadi tentu perlu diantisipasi oleh segenap pemangku kepentingan keselamatan jalan. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat hendak menerapkan rolling barrier system, itu merupakan satu dari banyak aspek yang perlu terus kita tingkatkan. Misal, penyediaan jalur penyelamat (emergency safety area) seperti di turunan Selarong, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, tak kalah penting adalah membangun manajemen keselamatan di perusahaan transportasi. Hal ini mencakup pengawasan kondisi kendaraan lewat uji KIR hingga manajemen keselamatan dalam menjaga ritme kerja sang pengemudi. Butuh keseriusan dan kesungguhan perusahaan transportasi dan instansi pemerintah terkait mewujudkan hal ini.

Terwujudnya manajemen keselamatan angkutan seperti itu diharapkan mampu menjaga kebugaran dan ketrampilan pengemudi sehingga memperkecil terjadinya kecelakaan yang dipicu faktor manusia.

Singkat kata, kita ingin para pemangku kepentingan keselamatan jalan, yakni pemerintah daerah, kepolisian hingga perusahaan transportasi dengan sungguh-sungguh terus mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas jalan. Tahun 2017, rata-rata 70-an jiwa melayang akibat kecelakaan di jalan.

Upaya memperkecil fatalitas adalah ikhtiar untuk mencegah jangan lagi Nusantara kehilangan warganya di jalan raya akibat kecelakaan. Semua harus bersinergi. (edo rusyanto)

foto: ksiglobal.com.au