Lanjut ke konten

Tiap Hari, 48 Pesepeda Motor Meninggal Akibat Kecelakaan

27 Juni 2019

JALAN raya di Indonesia masih memiliki catatan kelam. Setiap hari kita disodori fakta bertumbangannya pengendara akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), pada 2018, setiap hari, rata-rata terjadi 298 kasus kecelakaan. Ironisnya, kecelakaan demi kecelakaan itu merenggut 81 orang per hari.

Dari jumlah korban meninggal dunia tersebut, tahukah kita bahwa sekitar 59% adalah para pesepeda motor. Artinya, setiap hari, rata-rata 48 orang pengguna sepeda motor meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Masih merujuk dari data yang sama, kondisi 2018 dibandingkan dengan 2017 terlihat bahwa jumlah pengguna sepeda motor yang meninggal menyusut sekitar 4,16%.

Hal serupa terlihat dari sisi pengguna sepeda motor yang menderita luka berat akibat kecelakaan di jalan. Tahun 2018, jumlah korban luka berat dari kalangan pesepeda motor anjlok sekitar 7% dibandingkan dengan 2017. Namun, mereka yang menderita luka ringan justeru melonjak sekitar 9%.
Jumlah penurunan pengendara sepeda motor, baik pengemudi dan penumpangnya yang meninggal dunia sempat tercatat juga pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Kala itu penurunannya tipis, yakni sekitar 1%.

Semoga tingkat keselamatan pengguna sepeda motor kian membaik pada 2019. Tentu saja diawali dengan mendongkrak kesadaran pesepeda motor tentang pentingnya berlalu lintas jalan yang aman dan selamat. Terus meningkatkan cara berkendara rendah risiko. Salah satunya, lewat senantiasa fokus dan waspada saat berkendara guna terus mempertahankan konsentrasi. Semoga. (edo rusyanto)

Butuh Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

25 Juni 2019

Indonesia dinilai membutuhkan peningkatan edukasi dan penegakan hukum guna menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan. Pada 2018, korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan sebanyak 29.458 jiwa, turun dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 30.663 jiwa.

“(Perlu) Program edukasi dan penegakan hukum dalam penanganan terhadap tujuh pelanggaran berat yang menjadi penyebab kecelakaan dengan korban fatal. (edukasi dan penegakan hukum) Dilakukan secara terus menerus atau simultan, dan konsisten,” ujar Direktur Keselamatan dan Keamanan Korlantas Polri Brigjen (Pol) Chrysnanda Dwilaksana, kepada Investor Daily, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/6).

Dia menjelaskan, ketujuh pelanggaran berat itu mencakup tidak memakai helm (helmet), tidak memakai sabuk keselamatan (seat belt), dan pelanggaran batas kecepatan maksimal (speed). Lalu, mabuk saat berkendara (drink driving), child restrain, melawan arus, dan penggunaan handphonesaat berkendara.

Guna menekan menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia, kata Chrysnanda, juga sangat perlu membangun sistem-sistem terpadu pada IT for road safety untuk adanya big data danone gate service. “Lalu, perlu adanya peningkatan sistem pembelajaran safety driving dan safety riding,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, perlu adanya peningkatan kualitas sistem uji untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) yang dikaitkan dengan traffic attitude record dan merit point system. “Selain itu, penegakkan hukum dengan memanfaatkan elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE),” tutur Chrysnanda.

Dia menegaskan, kesemua hal di atas harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan target-target yang disudah disusun.

RUNK Jalan

Sementara itu, merujuk pada Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035, pemerintah memiliki target mengurangi tingkat fatalitas per kendaraan dan juga per penduduk sebesar 50% pada 2020 dan 80% pada 2035. Sebagai dasar penurunan target itu adalah tingkat fatalitas tahun 2010.

“Hasil analisis data kecelakaan tahun 2010 menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 86 orang meninggal setiap harinya. Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22-50 tahun),” seperti dikutip dari buku Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Tahun 2018, yang diperoleh Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini.

RUNK Jalan dicetuskan pada 2011 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203. RUNK Jalan juga selaras dengan Decade of Action (DoA) yang dideklarasikan oleh PBB. Pada 10 tahun pertama RUNK adalah bagian dari DoA untuk keselamatan jalan Indonesia (2011 – 2020).
Penyusunan RUNK Jalan bertujuan untuk memberikan panduan/pedoman bagi pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinasi dan selaras.

Selain itu, RUNK Jalan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya.

Pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam mendorong perlunya pengarusutamaan keselamatan jalan dengan menjadikannya sebagai prioritas nasional. Guna mewujudkan hal tersebut, masing-masing pemangku kepentingan yang terkait dengan keselamatan jalan, harus memastikan bahwa program-program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mengnyinergikan semua potensi yang ada. Penyusunan dan pelaksanaan program dilakukan secara terkoordinasi dalam semangat kebersamaan.

Para pemangku kepentingan keselamatan jalan itu mencakup Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

“Kalau bagi saya, sejauh mana target RUNK Jalan dapat tercapai mengingat tahun 2020 sudah di depan mata. Kita tahu, saat ini, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan masih cukup tinggi dan nyawa di jalan bukan sekadar statistik,” ujar Alfred Sitorus, koordinator Koalisi Pejalan Kaki, kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (21/6).

Dia berharap, seluruh para pemangku kepentingan bahu membahu sehingga target di dalam RUNK Jalan dapat tercapai. “Selain itu, perlu transparansi ke publik,” tegas dia.

Laporan Asian Development Bank (ADB) Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari penyelenggara keselamatan jalan di Indonesia adalah buruknya koordinasi dan manajemen. Koordinasi merupakan kunci sukses bagi tercapainya keselamatan jalan di suatu negara. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara selaras dan terkoordinasi dengan menetapkan prinsip-prinsip orkestra.
(tulisan ini dimuat di harian Investor Daily dan portal Beritasatu.com, edisi Jumat, 22 Juni 2019)

Mencuat Isyarat Pengendalian Kepemilikan Kendaraan di Jabodetabek

17 Juni 2019

KAWASAN Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dikenal sebagai pusat pergerakan ekonomi di Pulau Jawa. Bahkan, menjadi sentral perputaran bisnis di Indonesia.

Triliunan rupiah berputar setiap hari di kawasan tersebut. Tak heran jika pergerakan warganya pun cukup tinggi. Tak kurang dari 50 juta pergerakan orang setiap hari.

Mayoritas pergerakan orang di kawasan berpenduduk tak kurang dari 25 juta jiwa ini didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi, baik kendaraan roda dua, maupun roda empat. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak dipakai warga Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan bermobilitas sehari-hari.

Hal itu dimungkinkan mengingat populasi sepeda motor mencapai sekitar 21 juta unit atau setara dengan sekitar 78% dari total populasi kendaraan bermotor di Jabodetabek yang mencapai sekitar 27,6 juta unit. Sementara itu, jumlah mobil pribadi tercatat sekitar 5,2 juta unit atau setara dengan 19% dari total kendaraan bermotor.

Data kendaraan bermotor tersebut baru untuk tahun 2015 (Bogor, Depok, Bekasi Kabupaten, dan Bekasi Kota) serta tahun 2016 (Jakarta, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan). Tentu jumlahnya akan lebih besar jika memakai data tahun 2018.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor boleh jadi karena daya beli masyarakat Jabodetabek memang cukup mumpuni. Bisa jadi juga ditopang oleh kemudahan dalam membeli dengan skema mencicil lewat multifinance, khususnya untuk sepeda motor.

Begitu banyaknya kendaraan bermotor di Jabodetabek dapat dilihat juga dari kemacetan lalu lintas jalan yang terjadi terutama pada jam-jam sibuk seperti saat pagi dan sore hari. Walau, di jalan-jalan tertentu kemacetan yang muncul nyaris tidak mengenal jam sibuk lagi. Hampir setiap saat terjadi kemacetan.

Kemacetan yang menggila tentu saja berbuntut pada banyak hal. Sebut saja misalnya tingkat polusi dan pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi berdampak pada tingkat stress warga kota serta dampak kesehatan lainnya, seperti kecelakaan lalu lintas jalan.

Sontak pemerintah melontarkan sejumlah jurus untuk menata transportasi kota. Kini, sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang sibuk merancang dan merealisasikan rancangan untuk menata transportasi agar lebih aman, nyaman, selamat, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Tentu saja BPTJ juga bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya dengan kementerian perhubungan (kemenhub).

Penataan Transportasi Jabodetabek

Peran pemerintah pusat cukup kuat untuk menata transportasi dan mengurai kemacetan di Jabodetabek. Maklum, kawasan ini masuk dalam wilayah tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena itu, pada 20 Juli 2018, pemerintah menelorkan Peraturan Presiden (Perpres) No 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018 -2029 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek dalam Perpres itu adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif. Sedangkan misi penyelenggaraan dan pengelotraan transportasi Jabodetabek mencakup 1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra
moda maupun antar moda. 2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam sahr kesahran wilayah perkotaan. 3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan, dan 4. Mengintegrasikan riencana pembiayaan transportasi perkotaan.

Sementara itu, sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama entara pemerintah pusat, pemerinteh provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Jabodetabek mencakup; pertama, pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% dari total pergerakan orang. Kedua, waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah satu jam tiga puluh menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan. Ketiga, kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 kilometer/jam. Keempat, cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan. Kelima, akes jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Lalu, keenam, setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi perkotaan. Ketujuh, simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidok lebih dari 500 m (lima ratus meter); 8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal tiga kali.

Sementara itu, cakupan rencana induk ini meliputi sembilan pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi; pertama, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan. Kedua, pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan. Ketiga, pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan. Keempat, pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel. Kelima, pengembangan transportasi terintegrasi.

Keenam, peningkatan kinerja lalu lintas. Ketujuh, pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan. Kedelapan, pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang. Dan, kesembilan, pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Pengendalian Kepemilikan

Nah, khusus untuk pilar kesembilan, dilaksanakan dengan empat strategi yang salah satunya adalah peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, car free day) dengan program meliputi:

1). Pembatasan usia kendaraan, 2). Pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi, dan 3). Penyelenggaraan hari bebas kendaraan/car free day.

Implementasi strategi ini dalam rentang 2018 hingga 2029, sedangkan penanggung jawab setiap strategi berbeda-beda. Untuk pembatasan usia kendaraan angkutan umum, khususnya penyusunan regulasi pembatasan usia kendaraan penanggung jawabnya adalah kemenhub. Begitu juga dengan penyusunan SOP/mekanisme tata cara penerapan usia pembatasan kendaraan. Sedangkan untuk penerapan pembatasan usia kendaraan di Jabodetabek penangungjawabnya adalah pemerintah daerah (pemda).

Kemudian, untuk pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi (car ownership, penyusunan regulasinya menjadi tanggung jawab kemenhub dan Kepolisian RI. Untuk penyusunan SOP/mekanisme tata cara penerapan pengendalian kepemilikan kendaraan (kemenhub dan pemda). Lalu, penerapan pengendalian kepemilikan kendaraan di Jabodetabek (pemda).

Untuk strategi penyelenggaraan hari bebas kendaraan diterapkan di seluruh Jabodetabek dengan penanggung jawab adalah pemda. (edo rusyanto)

Kampanye Mudik Minim Polemik di Televisi

3 Juni 2019

SUATU siang, penghujung Mei 2019, sebuah pesan whatsapp masuk ke ponsel saya.

Selamat sore.
Saya April dari MNC NEWS. Mengundang untuk hadir sebagai narasumber di Indonesia Bicara (MNC NEWS ) , Jumat , 31 Mei 2019
Pukul 15.30 WIB (Harap hadir pukul 15.00 WIB untuk briefing dan make up) lokasi iNews Tower lt.10.

Respons saya tentu saja mengamini karena talkshow itu dapat menjadi salah satu medium menyebarluaskan kampanye keselamatan jalan (road safety). Maklum, tema yang diusung dalam talkshow kali ini adalah seputar mudik dan keselamatan jalan. “Tema kita kali ini adalah ‘Mudik Minim Bahaya’,” ujar Herjuno Syaputra, sang pembawa acara, menjelang talkshow yang disiarkan langsung, Jumat, 31 Mei 2019 di studio stasiun televisi tersebut.

Saya tidak sendiri, narasumber lainnya dalam ‘Indonesia Bicara’ kali ini adalah pengamat transportasi, Yayat Supriatna. Jadilah kami berdiskusi tentang keselamatan pemudik dan transportasi yang dominan digunakan para pemudik.

“Saat ini, ada tol Trans Jawa yang bisa dimanfaatkan para pemudik untuk pulang kampung. Fasilitas jalan tol itu pun cukup baik,” sergah Yayat, dalam salah satu penggalan diskusi.

Jalan tol tersebut menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa mulai dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut guna memangkas waktu tempuh. Mereka yang menggunakan mobil pribadi hingga angkutan umum seperti bus antarkota hingga rombongan mudik gratis, dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun sepanjang Indonesia merdeka tersebut.
“Bus (mudik gratis) PGN Jakarta-Malang (membutuhkan) 18 jam. Tak beda jauh dengan KA Jayabaya 15 jam. Normal 22-24 jam sebelum Tol Trans Jawa operasi. Tol Pandaan-Malang operasi, waktu tempuh bisa kepangkas 2 jam lagi,” ujar Totok, kolega saya yang ikut rombongan mudik gratis dengan bus, via pesan grup WA.

Pengalaman lain juga dilontarkan kolega saya yang menggunakan mobil pribadi. “Saya sudah sampai Pasuruan, Jawa Timur. Berangkat jam 2 siang (dari Jakarta) sampe jam 2 dini hari. Kepotong istiahat sekitar tiga jam,” ujar Euis.
Ya. Kehadiran Tol Trans Jawa menjadi pilihan pemudik tahun 2019. Tentu saja pengemudi tetap harus fokus waspada saat melintas di jalan. Serta, menentukan waktu istirahat secara tepat agar tubuh tetap bugar sehingga konsentrasi dapat terjaga. “Saat istirahat, apa yang mesti dilakukan oleh pemudik?” Tanya Herjuno.

Saya paparkan berdasarkan pengalaman selama ini bahwa saat istirahat dimanfaatkan untuk memulihkan tubuh dengan menggerak-gerakkan tubuh serta tidur sejenak, berkisar 5-15 menit. Tentu, selain itu, juga menyempatkan diri memeriksa kondisi kendaraan.

Jauh sebelum itu, persiapan saat hendak menempuh perjalanan juga harus diperhatikan. Salah satunya, tidur berkisar 6-8 jam agar tidak terserang kantuk di perjalanan. Memastikan kendaraan dalam kondisi prima. “Intinya, siap orangnya dan siap kendaraannya,” tutur Yayat.

Talkshow yang mengangkat tema ‘Mudik Minim Bahaya’ juga menyoroti penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut untuk perjalanan mudik. Yayat mengaku, selain tidak seluruh pemudik dapat diangkut angkutan umum, kehadiran sepeda motor juga dimanfaatkan pemudik untuk bertransportasi di kampung halaman.

Bagi saya, terpenting adalah mengajak para pemudik bersepeda motor agar menerapkan manajemen perjalaman yang aman dan selamat. Selain persiapan, ketika menempuh perjalanan juga mengatur ritme istirahat dengan tepat. Setidaknya, setiap dua jam beristirahat. Hal ini guna menghindari rasa lelah yang berlebihan yang dapat merongrong konsentrasi. Maklum, bersepeda motor jarak jauh butuh stamina dan kemampuan menjaga keseimbangan yang prima.

Di sela talkshow saya juga membagikan buku ‘Mudik Minim Polemik’ yang saya luncurkan pada awal Mei 2019. Buku itu saya bagikan kepada narasumber, pembawa acara, dan penyiar MNC News. “Wah, bang Edo sudah membuat buku. Terimakasih mau berbagi,” kata Herjuno. (edo rusyanto)

Gaya Kelompok Motor Menebar “Pahala” di Jalan Raya

2 Juni 2019
tags:

PULUHAN anak-anak muda Adventurous Riders Club (ARC) R15 Jakarta antusias membentangkan spanduk dan berorasi. Mereka berdiri di tengah-tengah kendaraan bermotor yang sedang berhenti di perempatan lampu merah di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur.

“Mari kita memakai helm di kepala saat naik sepeda motor,” ujar Okta, salah seorang anggota ARC 15 di hadapan para pengendara sepeda motor, Rabu, 30 Mei 2019 sore.

Aksi simpatik yang diikuti puluhan anggota kelompok pesepeda motor berusia empat tahun ini dilabeli “Pahala” yakni akronim dari “Pakai Helm di Kepala”. Ini merupakan kali kedua setelah pada 2018 digelar aksi serupa bersama Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman). Selain mengkampanyekan pentingnya memakai helm saat bersepeda motor, aksi simpatik juga dilengkapi dengan membagikan tajil untuk berbuka puasa, serta membagikan beberapa unit helm.

Perhatian para pengguna jalan yang sedang berhenti di perempatan jalan tersedot pada aksi simpatik yang digelar kelompok pesepeda motor tersebut. Ada yang terlihat penasaran dan sebagian lainnya menanggapi biasa saja. “Bagi dong helmnya supaya kita terus pakai helm,” ujar seorang pesepeda motor menimpali orasi anggota ARC R15.

Peserta aksi menimpali dengan senyum mengingat saat itu memang hanya membagikan lima unit helm kontribusi dari Jarak Aman. Pemberian helm hanya sebagai simbolis untuk mengingatkan pentingnya memakai perlindungan kepala saat bersepeda motor. Maklum, cedera di kepala dan leher merupakan pemicu utama kematian pesepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam aksi Pahala kali ini helm diberikan kepada pesepeda motor yang kedapatan tidak memakai helm. “Jangan lupa ya bu, kalua naik motor selalu pakai helm,” ajak Okta, usai memberi helm kepada seorang ibu yang menjadi penumpang sepeda motor dan tidak memakai helm pada sore itu.

Aksi simpatik Pahala bagi saya merupakan salah satu partisipasi publik untuk membangun kesadaran berlalulintas jalan yang aman dan selamat. Rasanya amat mustahil mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Kehadiran partisipasi publik menjadi penting. “Kami ingin mengajak dan mengingatkan sesama anggota masyarakat untuk selalu memakai helm waktu naik motor,” kata Anshor, salah satu pendiri ARC R15.

Ajakan kali ini bertepatan dengan musim mudik Lebaran. Karena itu, kampanye memakai helm diharapkan juga memberi inspirasi kepada calon pemudik maupun pemudik yang melintasi kawasan Kalimalang, Jakarta Timur untuk selalu mengingat pentingnya memakai helm. Kawasan Kalimalang merupakan pintu keluar dan masuk warga Jakarta dan sekitarnya ke kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Usai aksi simpatik dan pembagian tajil, saya dan anggota ARC R15 duduk bersama di pelataran rumah took (ruko) di dekat area aksi untuk beristirahat sekaligus berbuka puasa bersama. Usai menyantap hidangan buka puasa, petang ini saya diminta untuk bertukar pikiran. Sontak saya manfaatkan untuk saling menguatkan semangat menebar kebaikan, termasuk mensosialisasikan mudik aman, nyaman, dan selamat yang saya tuangkan dalam buku “Mudik Minim Polemik”. Buku yang baru saja saya luncurkan awal Mei 2019 itu saya serahkan kepada ketua ARC R15, Didit dan perwakilan Alanbikers, Davi.

“Terimakasih bukunya pak Edo dan masukannya buat kami,” jar Didit.

Terus bergerak. Jangan lelah menebar kebaikan. (edo rusyanto)

Catat Lima Titik Helipad di Tol Trans Jawa

12 Mei 2019

LALU lintas jalan di Tol Trans Jawa pada musim mudik Lebaran 2019 diperkirakan cukup tinggi. Para pemangku kepentingan berupaya mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk dalam mengurai kemacetan dan evakuasi kecelakaan lalu lintas jalan.

Sebelum lebih jauh melihat upaya apa yang diupayakan, mari kita lihat sejenak sosok Tol Trans Jawa.

Jalan bebas hambatan yang menghubungkan Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur itu sehari-hari dilintasi 1,7 juta kendaraan bermotor. Panjang jalan yang beroperasi sekitar 964 kilometer (km) pada Mei 2019 dari Merak (Banten) hingga Probolinggo (Jawa Timur). Sepanjang 174 km di antaranya dalam tahap konstruksi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bahwa pada 2019, jumlah penumpang yang menggunakan mobil pribadi dalam musim mudik Lebaran mencapai sekitar 3,76 juta. Angka itu naik sekitar 17,59% dibandingkan periode sama 2018 yang sekitar 3,19 juta penumpang. Amat mungkin pengguna mobil pribadi tersebut menggunakan jalan tol sebagai rute perjalanan mudik maupun balik ke kota asal.

Jumlah pemudik pada 2019 diprediksi mencapai sekitar 51,57 juta orang . Dari jumlah tersebut sekitar 22,83 juta atau 44,26% memanfaatkan angkutan umum. Angkutan itu mencakup bus, kereta api, kapal laut hingga pesawat terbang.
Mayoritas pemudik masih memanfaatkan angkutan pribadi yakni sekitar 28,74 juta penumpang atau sekitar 55,73% dari total pemudik 2019. Penggunaan kendaraan pribadi terdiri atas mobil 35,43% dan sepeda motor 64,57% atau setara dengan sekitar 6,85 juta penumpang.

Kembali soal jalan Tol Trans Jawa. Bagi para pemudik yang melintas di tol tersebut disediakan 71 rest area yang mencakup 55 sudah beroperasi dan 16 dalam tahap konstruksi. Rata-rata jarak antar rest area sekitar 20 kilometer di jalur A, sedangkan di jalur B sekitar 23 kilometer.

Nah, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, pemerintah menyediakan lima lokasi helipad. Penggunaan helikopter diharapkan mampu mengevakuasi dengan cepat korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan. Kelima titik helipad itu terletak di Cikarang Utama, Cikampek, Ciperna (Bandara Pengging), Kali Klungkung, dan Nganjuk.

Kita berharap jumlah kecelakaan dan fatalitasnya dapat terus ditekan selama musim mudik Lebaran. Sinergisitas para pemangku kepentingan diharapkan terus solid sehingga fatalitas kecelakaan lalu lintas dapat terus dipangkas. Selamat mudik. (edo rusyanto)

Mudik Minim Polemik

11 Mei 2019


ANTREAN kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas jalan menjadi pemandangan rutin saat musim mudik Lebaran. Para pemudik menikmatinya sebagai hal yang lumrah. Bahkan, ada yang bilang, nggak terasa mudik kalau tidak menemui kemacetan. Menikmati kemacetan menjadi sebuah perjuangan tersendiri sebelum tiba di kampung halaman. Keceriaan saat beranjangsana dan bersilaturahim dengan sanak famili memupus rasa lelah dan letih saat perjalanan menuju kampung halaman.

Meski begitu, perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat selalu menjadi dambaan banyak pemudik ketika hendak berlebaran di kampung halaman. Karena itu, persiapan untuk menempuh perjalanan mudik dilakukan jauh-jauh hari. Menabung untuk bekal pulang kampung dilakukan dengan segenap hati. Bagi pemudik yang naik angkutan umum seperti kereta api, bahkan harus memesan beberapa bulan sebelum jadwal keberangkatan.

Risiko terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan masih mewarnai musim mudik Lebaran. Maklum, saat itu, puluhan juta orang bergerak dalam waktu yang berdekatan. Dalam rentang waktu puncak musim mudik Lebaran, jutaan kendaraan bermotor pun membanjiri jalan-jalan di jalur mudik. Sepeda motor masih dengan mudah terlihat sebagai alat transportasi untuk pulang kampung. Saat yang sama, ancaman hadirnya kecelakaan lalu lintas jalan aromanya sudah terasa.

Data Kepolisian Republik Indonesia memperlihatkan bahwa dalam rentang 16 hari musim mudik Lebaran tahun 2017, yakni H-7, H1, H2 hingga H+7 kecelakaan demi kecelakaan lalu lintas jalan mewarnai rute-rute pemudik. Setiap hari, rerata empat puluhan jiwa menjadi korban petaka jalan raya. Sedangkan dari sisi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan didominasi oleh sepeda motor. Kontribusi kendaraan roda dua berkisar 70-72% terhadap total kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan saat musim mudik Lebaran.

Faktor manusia masih menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan tersebut. Dua aspek yang memicu kecelakaan adalah mengantuk dan lelah. Hal itu dapat terjadi bila sebelum berkendara tidak beristirahat dengan cukup atau mengemudi dalam kondisi tidak bugar. Atau, kelelahan akibat menghadapi kemacetan lalu lintas jalan yang menggila.

Kemacetan yang menggila hingga puluhan jam dan jatuhnya korban jiwa sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2016 yang terkenal dengan peristiwa “Brexit”. Sebutan itu mengingat lokasi kejadiannya di sekitar kawasan pintu keluar jalan tol Brebes timur. Pemberitaan media massa bahkan dihiasi dengan komentar-komentar minor dan sinis terhadap penanggung jawab transportasi dan keselamatan lalu lintas jalan. Peristiwa itu sempat menjadi polemik di media arus utama (mainstream).

Upaya memangkas segala potensi yang dapat menimbulkan polemik saat musim mudik terus digulirkan berbagai pihak terutama dari para penanggung jawab keselamatan lalu lintas jalan. Pemerintah pusat dengan segenap instrumennya terus berupaya menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas sekaligus mewujudkan perjalanan yang nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Sebut saja misalnya Operasi Ketupat yang digulirkan Kepolisian Republik Indonesia atau sigapnya Kementerian Perhubungan yang memastikan angkutan Lebaran layak beroperasi. Bahkan, Kementerian Kesehatan, instansi terkait, dan badan usaha menyiapkan pos-pos peristirahatan maupun kesehatan. Langkah Kementerian Kesehatan dalam hal ini termasuk memeriksa kesehatan pengemudi angkutan umum di terminal-terminal bus.

Di sisi lain, kalangan dunia usaha, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun kalangan swasta ikut berpartisipasi lewat program mudik bersama secara gratis. Mereka tak semata memfasilitasi para pemudik dengan angkutan umum seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara, namun juga sebagian memberi jaminan asuransi selama dalam perjalanan. Ada juga yang tak semata menyediakan bus, namun juga memastikan para pengemudi bus dalam kondisi bugar melalui pemeriksaan kesehatan para pengemudi termasuk menyediakan pos istirahat bagi pemudik yang masih memakai sepeda motor.

Di luar badan usaha, partisipasi publik juga tak kalah sengit dalam mengajak para pengguna jalan untuk mewujudkan mudik yang aman, nyaman, sehat, dan selamat. Mereka menyuarakan hal itu dalam forum-forum informal maupun formal seperti diskusi yang melibatkan media massa arus utama.

Tanggapan Menhub

Hal itu semua saya coba tuangkan ke dalam buku “Mudik Minim Polemik”. Buku ini hadir sebagai catatan kecil atas beragam jurus yang dikeluarkan pemerintah, swasta, maupun publik dalam mewujudkan lalu lintas jalan yang aman, nyaman, dan selamat.

“Kunci sukses angkutan Lebaran adalah bagaimana kita dapat memberikan layanan yang lebih baik dari apa yang diekspektasikan masyarakat. Penyelenggaraan angkutan lebaran memerlukan koordinasi dan kerja sama tidak hanya dari insan perhubungan, tetapi juga kementerian maupun lembaga terkait,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kata pengantarnya di buku Mudik Minim Polemik.

Dia menuturkan, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki peran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan tol yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan pemudik menjadi lebih pendek. Kepolisian Republik Indonesia mengatur lalu lintas di berbagai titik sepanjang jalur mudik untuk mengurai kemacetan dan menjamin kelancaran dan Pertamina yang menjamin ketersediaan bahan bakar selama mudik.


Ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), pembatasan angkutan barang, dan memperpanjang masa liburan ketika angkutan Lebaran juga menunjang kelancaran selama mudik.

Manfaatnya pemudik dapat sampai ke tujuan dengan aman, nyaman, dan selamat. Meskipun terjadi kemacetan atau kepadatan kendaraan di beberapa titik, tapi hal tersebut dapat teratasi dengan baik.

Jumlah insiden baik di jalan, laut, udara maupun kereta api pun mengalami penurunan. Pemerintah konsisten menegakkan aturan keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi untuk semua moda angkutan umum.
Mengevaluasi penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun sebelumnya juga dilakukan agar penyelenggaraan tahun ini dapat berjalan lebih baik dan lancar. Kita pelajari dan perbaiki hal-hal dari evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun sebelumnya.

“Saya berharap buku Mudik Minim Polemik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun para pemangku kepentingan sebagai masukan evaluasi agar penyelenggaraannya menjadi lebih baik di tahun-tahun selanjutnya,” kata Menhub.
Bagi Direktur Institute of Transportation Studies Darmaningtyas, buku Mudik Minim Polemik dapat menjadi referensi untuk menulis soal lika-liku mudik Lebaran di Indonesia. Buku ini dapat menjadi panduan bagi orang yang ingin menulis tentang mudik. “Buku ini berisi pengamatan dan pengalaman penulis yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin tahu lebih jauh soal mudik Lebaran,” papar dia, dalam Peluncuran Buku dan Diskusi Mudik Minim Polemik, di Hotel Ibis Sentral Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 7 Mei 2019.

Sementara itu, Kepala sub Bidang Operasional dan Pemeliharaan II Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Joko Santoso mengaku, tulisan dalam buku Mudik Minim Polemik mengingatkan akan pengalaman kemacetan yang parah saat musim mudik Lebaran. “Dari catatan ini kita bisa belajar untuk terus berbenah agar lalu lintas jalan, khususnya di jalan tol dapat lebih lancar dan selamat,” papar dia yang juga hadir sebagai pembicara.

Lewat buku ini saya juga ingin menyuarakan bahwa sinergisitas yang diperlihatkan para pemangku kepentingan selama mengantisipasi musim mudik Lebaran hendaknya bisa menjadi tradisi sehingga terimplementasi dalam keseharian, tak sebatas seremonial musiman. Sejak 2017, hal itu kerap saya lontarkan dalam berbagai ksempatan, termasuk seperti dalam dialog di Metro TV.

Pentingnya mendorong hal itu mengingat sinergisitas yang terjadi selama musim mudik Lebaran diklaim mampu menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan. Bila sinergisitas itu diterapkan sepanjang tahun, semoga dapat memangkas fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan yang setiap hari merenggut 80-an jiwa. Semoga. (edo rusyanto)

foto: ole dan fiyan