Lanjut ke konten

Sembilan Pelanggaran yang Dibidik Operasi Keselamatan 2019

30 April 2019

DALAM berbagai kesempatan sering muncul pendapat bahwa salah satu jurus jitu dalam mendisplinkan para pengguna jalan adalah lewat penegakan hukum. Di sisi lain, tak sedikit yang berpendapat disiplin sebaiknya lahir atas kesadaran diri pengguna jalan.

Hingga kini, banyak cara dilakukan masyarakat untuk mengajak sesama pengguna jalan agar lebih aman, nyaman, dan selamat saat berlalu lintas. Ajakan yang muncul memang tak serta merta berbuah manis. Masih saja terjadi pelanggaran aturan di jalan.

Lihat saja pelanggaran demi pelanggaran yang dipertontonkan di sekitar kita. Sampai-sampai, pelanggaran tadi dianggap sebagai pemandangan lumrah. Misalnya, pelanggaran terhadap marka di persimpangan jalan.

Zona yang semestinya untuk pedestrian menyeberang jalan dipakai pengendara berhenti. Atau, batas garis berhenti atau garis setop dilibas dengan seksama dan bersama-sama.

Ketika itulah mencuat pendapat tentang perlu penegakan hukum untuk memangkas pelanggaran sekaligus membangun budaya disiplin. Dalam keseharian kita sering mendengar bagaimana seseorang urung melanggar aturan ketika ada petugas yang berjaga. Rasa takut mendapat sanksi akhirnya mampu memaksa kedisiplinan hadir dari diri seseorang yang berniat melanggar aturan.

Padahal, kita tahu bahwa pelanggaran dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sudah terlalu banyak contoh kecelakaan yang diawali oleh perilaku melanggar aturan. Seingat saya, Korlantas Mabes Polri pun kerap melontarkan jargon itu dalam berbagai kesempatan. Tujuannya agar pengguna jalan menyadari risiko bila melanggar aturan, terlebih risiko terjadinya kecelakaan. Sehingga terhindar dari risiko kecelakaan demi keselamatan seluruh pengguna jalan.

Atensi Korlantas Polri soal pelanggaran kini mencuat dalam Operasi Keselamatan tahun 2019. Operasi yang dilakukan serentak di Indonesia itu bergulir 29 April 2019 – 12 Mei 2019.

Ada sembilan sasaran dalam Operasi Keselamatan 2019 yang mencakup;
1. Pengemudi di bawah umur.
2. Pengemudi melawan arus.
3. Pengemudi motor berboncengan lebih dari satu.
4. Pengemudi dan penumpang motor tidak gunakan helm SNI.
5. Pengemudi kendaraan bermotor mabuk karena penyalahgunaan narkoba/miras.
6.Berkendara sambil menggunakan handphone.
7.Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.
8. Kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi kaca spion, knalpot dan TNKB non standart.
9. Kendaraan bermotor bak terbuka untuk angkut orang.

Sejatinya pelanggaran tak perlu terjadi bila pengguna jalan menempatkan keselamatan sebagai prioritas. (edo rusyanto)

Ilustrasi:
Divisi Humas Polri

Peradaban Baru Bergelayut di Pundak Ratangga

24 Maret 2019

WAJAH lalu lintas jalan di kota Jakarta memasuki babak baru. Kehadiran angkutan umum massal moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT) diharapkan ikut mengurai kemacetan lalu lintas jalan yang demikian menggila di Jakarta.

Pembangunan MRT Jakarta dicanangkan pada Kamis, 26 April 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Pencanangan itu bagian dari upaya mewujudkan mimpi memiliki MRT sejak 1985 yang oleh Gubernur Sutiyoso, pada 2004, MRT dimasukkan dalam pola transportasi makro yang akan dibangunnya selain bus Transjakarta. Lalu, oleh Gubernur DKI Jakarta selanjutnya, yakni Joko Widodo, pembangunan angkutan umum berbasis rel itu kemudian direalisasikan mulai Kamis, 10 Oktober 2013 di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Kini, pada Minggu, 24 Maret 2019, Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 2014, meresmikan pengoperasian MRT untuk fase I, yakni Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. Saat yang sama, Presiden melakukan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) untuk pembangunan MRT Jakarta fase II, yakni dari Bundaran HI ke Kota. “Dengan pengoperasian MRT Jakarta, maka dimulai peradaban baru di wilayah Ibu Kota Jakarta,” ujar Joko Widodo, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 24 Maret 2019.

Peradaban baru transportasi di Jakarta sempat bergulir ketika tampuk Gubernur DKI Jakarta dipegang Sutiyoso dengan meresmikan bus Transjakarta pada 2014. Saat itu, konsep bus kota benar-benar dirombak. Dari semula bisa berhenti dimana saja, menjadi hanya berhenti di halte atau terminal yang disediakan. Bus Transjakarta bahkan memiliki jalur sendiri. Kini, bus tersebut memiliki 13 koridor yang merajut setiap sudut kota Jakarta. Bahkan, sistem pembayaran tiketnya pun memakai e-money.

Jakarta memang terus berbenah. Selain bus rapid transit (BRT), yakni Transjakarta dan MRT, kini dibangun pula kereta ringan (light rail transit/LRT). Ada dua proyek LRT, satu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan satunya lagi oleh pemerintah pusat yang dibangun oleh badan usaha milik negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Khusus untuk versi pemerintah pusat, kelak merajut Jakarta dengan kota di sekitarnya, yakni Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Hingga Maret 2019, infrastruktur yang tengah dibangun adalah yang merajut Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Mengurai Kemacetan

Kembali ke MRT. Angkutan umum massal ini diharapkan mampu ikut menguraikan kemacetan lalu lintas jalan di Jakarta yang sudah demikian menggila, terutama pada jam-jam sibuk, yakni pagi dan sore hari. Walau, di titik-titik tertentu, kemacetan masih terlihat di sana-sini pada malam hari.


Kemacetan lalu lintas jalan tak terlepas dari tingginya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya. Menurut catatan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang membawahi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), pada 2016, terdapat sekitar 18 juta kendaraan bermotor.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam Statistik Transportasi DKI Jakarta tahun 2018 menyebutkan, pertumbuhan kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir, 2012-2016, mencapai 5,35% per tahun. Jika dirinci menurut jenis kendaraan, mobil penumpang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,48% per tahun. Lalu, sepeda motor ( 5,30%), mobil beban (5,25%), dan bus turun 1,44% per tahun.

Karena itu, lalu lintas di Jakarta tahun 2016 didominasi oleh sepeda motor (73,92%), mobil penumpang (19,58%), mobil beban (3,83%), mobil bus (1,88%), dan kendaraan khusus/ransus (0,79%).

Selain karena pergerakan warga Jakarta yang mencapai sekitar 10,18 juta juta pada 2017, lalu lintas jalan Jakarta juga diwarnai pergerakan warga dari Bodetabek yang beraktifitas di Jakarta. Pada 2015 saja, total perjalanan dari Bodetabek ke DKI Jakarta mencapai 1.419.000 perjalanan/hari.

Nah, mayoritas pergerakan orang itu masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi, baik itu mobil penumpang maupun sepeda motor.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merujuk studi Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) 1, dalam rentang 2002 hingga 2010, jumlah pengguna transportasi umum turun mencapai hampir tiga kali lipat. Sebaliknya, peningkatan jumlah pengguna sepeda motor mencapai hampir tiga kali lipat. Karena itu, peralihan moda transportasi umum ke kendaraan pribadi mengakibatkan kemacetan lalu lintas jalan yang lebih serius.

Kehadiran MRT Jakarta tentu diharapkan memberi angin segar untuk mengurai kemacetan lalu lintas jalan Jakarta. Untuk fase I sepanjang 16 kilometer dan menghabiskan dana sekitar Rp 16 triliun, diharapkan mampu mengangkut sekitar 175 ribu penumpang per hari. Laman beritasatu.com, Minggu, 24 Maret 2019, menulis, angka itu dengan asumsi satu rangkaian kereta MRT yang berisi sembilan gerbong mampu mengangkut 1.900 penumpang serta beroperasi sepanjang pukul 05.00-24.00 WIB. Jika kelak fase II (8,3 km) yang menghabiskan sekitar Rp 22 triliun telah beroperasi, tentu jumlah penumpang yang diangkut bisa lebih besar lagi.

Kini, MRT Jakarta fase I mencakup konstruksi layang (elevated section) dan konstruksi bawah tanah. Laman jakartamrt.co.id menulis, struktur layang (elevated) membentang sekitar 10 km dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Tujuh Stasiun Layang konstruksi ini adalah Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Lalu, depo kereta api dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Seluruh stasiun penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah, sementara Depo kereta api dibangun di permukaan tanah (on ground).

Sementara itu, konstruksi bawah tanah (underground) MRT Jakarta membentang sekitar 6 km yang terdiri atas terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah. Stasiun bawah tanah ini adalah Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.


Kehadiran stasiun bawah tanah MRT Jakarta yang tampak megah membuat sebagian warga yang menjajal saat ujicoba secara gratis, baru-baru ini, seperti tergagap-gagap. Sampai-sampai ada yang membawa bekal dan makan bersama di stasiun. Di dalam kereta, ada yang bergelantungan di pegangan tangan, bahkan berdiri di atas tempat duduk. MRT Jakarta memberi kesempatan warga mencoba gratis 25 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019 dalam rentang pukul 05.30 sampai 22.30 WIB.

Oh ya, rangkaian kereta MRT Jakarta diberi nama Ratangga. Nama itu diambil dari dari puisi dalam Kitab Arjuna Wijaya dan di Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam bahasa Jawa Kuno, Ratangga artinya Kereta Perang. Kereta Perang identik dengan kekuatan dan pejuang. “Dalam menjalankan tugasku, aku akan selalu tangguh dan kuat mengangkut para pejuang Jakarta yang sedang berikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik,” bunyi kalimat di papan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai simbolis pemberian nama Ratangga, 10 Desember 2018. (edo rusyanto)

foto:
jakartamrt.co.id
twitter radio elshinta

Lahir Larangan Merokok Saat Mengemudikan Motor

19 Maret 2019

 

screenshot 2017 05 16 01 15 31 com android spuer browser 1494872188445 1494872238042

screenshot 2017 05 16 01 15 31 com android spuer browser 1494872188445 1494872238042

KINI, lahir larangan merokok saat mengemudikan sepeda motor. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor,” tulis aturan yang diterbitkan dan berlaku sejak 11 Maret 2019 tersebut.

Betul, larangan itu muncul dalam pasal 6 yang mengatur pemenuhan aspek kenyamanan dalam pengguaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Larangan merokok salah satu dari tiga ketentuan pemenuhan aspek kenyamanan selain pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi. Serta pengemudi berperilaku ramah dan sopan.

Oh ya, PM No 12/2019 ini hadir untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.

Selain aspek kenyamanan, PM tersebut juga mengatur aspek keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

Nanti dalam tulisan selanjutnya, akan saya bahas bagaimana aspek keselamatan yang dimaksud PM itu.

Kembali soal aturan merokok. Sepanjang ingatan saya, baru dalam PM No 12 tahun 2019 ini yang dengan tegas melarang pengendara sepeda motor untuk merokok saat mengemudikan sepeda motor. Bahkan, dalam Undang Undang No 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) larangan itu tidak mencuat secara lugas.

UU tersebut dalam pasal 106 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Penjelasan mengenai penuh konsentrasi di pasal itu merinci bahwa yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Boleh jadi para perumus PM No 12/2019 melihat bahwa aktifitas merokok saat mengendarai sepeda motor akan mengganggu kenyamanan, walau bukan tidak mungkin juga merusak konsentrasi saat mengemudi. Saat konsentrasi terganggu dapat membuka celah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.

Oh ya, soal larangan merokok dan kendaraan bermotor, seingat saya, di era Gubernur Sutiyoso, DKI Jakarta menelorkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda PPU) dengan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya. Perda No 2 tahun 2005 itu menegaskan bahwa pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta.

Di Jakarta aturan hal itu terus dilengkapi. Pada 2005 juga keluar Perda No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Perda ini menegaskan, sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Lima tahun kemudian, pada era Gubernur Fauzi Bowo, DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 88/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Tidak cukup dengan itu, keluar lagi Pergub No 50/2012 tengan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Tak hanya Jakarta, pemerintah daerah (pemda) di sekitarnya juga aktif menggelontorkan aturan serupa. Sebut saja misalnya Pemda Bogor. Pemda Kota Bogor mengatur soal larangan merokok di angkutan umum lewat Perda Kota Bogor No 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Para pelanggar aturan ini bakal diganjar penjara maksimal tiga hari atau denda maksimal Rp 1 juta.

Lalu, Pemerintah Kota Depok. Kota satelit Jakarta ini menelorkan Perda Kota Depok No 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Sanksi bagi mereka yang merokok di angkutan umum lebih berat lagi, yakni diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta. (edo rusyanto)

Milenial dan Kampanye Keselamatan Jalan

10 Maret 2019

PAGI terus merangkak menuju siang. Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat ramai oleh warga yang berolahraga. Sebagian berjalan santai, berlari kecil, dan tak sedikit yang bersepeda. Maklum, pagi itu, Minggu, 20 Januari 2019 bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) yang memang rutin digelar di jantung kota Jakarta tersebut.

Di sudut lain kawasan CFD tampak sebuah panggung berdiri kokoh. Terdapat tulisan dengan warna-warni mencolok kalimat Millenial Road Safety Festival (MRSF). Acara apa?

“Ini acara untuk mengajak milenial ikut mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas jalan,” ujar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Yusuf, direktur lalu lintas Polda Metro Jaya (PMJ), saat berbincang dengan saya, di sela peluncuran MRSF, Minggu, 20 Januari 2019 pagi.

Orang nomor satu di urusan lalu lintas jalan PMJ itu juga bercerita tingginya angka korban kecelakaan yang melibatkan usia kelompok milenial. Dia juga menyinggung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membudayakan keselamatan berlalu lintas jalan.

Menurut informasi yang saya peroleh, MRSF digulirkan sepanjang 2 Februari 2019 hingga 31 Maret 2019. Tidak semata di wilayah PMJ yang mencakup Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), melainkan di seluruh Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi Korlantas Mabes Polri itu dinilai sebagai ajang mengedukasi masyarakat untuk berlalu lintas jalan yang aman dan selamat.

Di Jakarta, MRSF diisi oleh beragam aktifitas. Mulai dari lomba mural, lomba blog, touring keliling kota para anggota kelompok pesepeda motor, hiburan musik, perpanjangan SIM gratis bagi yang berulangtahun pada Maret, aksi terjun payung hingga pembagian hadiah (door prize) sepeda motor dan lainnya. Kegiatan puncak MRSF di Jakarta digelar pada Sabtu, 16 maret 2019.

Di sejumlah wilayah lainnya juga ada yang diisi dengan jalan sehat, senam hingga hiburan. Tentu saja, di sela kesemua itu pesan keselamatan jalan disisipkan.

“Saya ingin titip, enggak banyak-banyak. Kalau mau berkendaraan tolong dicek betul, pertama lampunya nyala enggak, spionnya harus komplit. Sebelum berkendaraan helm harus siap dan dipakai,” ujar Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Millennial Road Safety Festival di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 9 Maret 2019.

Bahkan, seperti dilansir www.berisatu.com, Presiden Joko Widodo meminta agar para pengendara tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pengendara sepeda motor, tetapi juga pengendara mobil.

“Tidak boleh loh, waktu berkendaraan tidak boleh main handphone, berbahaya sekali. Naik mobil pun berbahaya sekali, nyetir sambil main handphone. Karena kita ini kalau pas pergi ditunggu keluarga dan orang tua kita di rumah. Jadi hati-hati dalam berkendaraan. Siapkan, cek semua kelaikan kendaraan,” katanya.

Menurut Presiden, kecelakaan lalu lintas saat ini berada dalam peringkat kelima penyebab kematian di dunia. Sehingga, dia meminta agar masyarakat bisa lebih berhati-hati lagi. “Kecelakaan di dunia memakan korban, rangking lima. Pertama jantung, penyakit paru-paru, diabetes, dan lain-lain. Nomor lima itu kecelakaan lalu lintas. Hati-hati,” ujarnya.

Menurut Kaurmin Subdit Dikyasa Ditlantas PMJ AKP Sri Pamuncak, Presiden Joko Widodo juga akan hadir dalam penutupan MRSF 2019 di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu, 31 Maret 2019. “Saat itu, selain diumumkan para pemenang lomba MRSF juga akan dicanangkan hari Keselamatan Lalu Lintas Jalan,” papar Sri Pamuncak, saat berbincang dengan saya di studio Bravos Radio, di Condet, Jakarta Timur, Sabtu, 2 Maret 2019 pagi.


Dalam talk show di Bravos Radio, Sri Pamuncak juga membeberkan rencana kegiatan MRSF untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. “Kegiatan ini merupakan edukasi keselamatan lalu lintas jalan sekaligus mengajak milenial untuk lebih peduli keselamatan berlalu lintas jalan. Banyak kegiatannya, termasuk ada touring keliling kota yang akan diikuti 3.000 bikers,” paparnya.

Pesta Road Safety

Milenial dalam kamus KBBI Kemdikbud punya makna berkaitan dengan generasi yang lahir di antara tahun 1980-an dan 2000-an. Sebuah rentang usia muda.

Laman beritagar.id dalam edisi Minggu, 4 Maret 2018 menulis bahwa mereka yang terlahir antara tahun 1981 sampai 1996 adalah generasi milenial. Tulisan itu mengutip The New York Times, edisi Kamis, 1 Maret 2018. Disebutkan bahwa Pew Research Center merilis definisi baru generasi milenial. Generasi milenial dalam definisi ini memiliki rentang waktu yang sedikit lebih pendek. Ukuran baru menyatakan mereka yang terlahir antara tahun 1981 sampai 1996 adalah generasi milenial. Selama ini United States Census Bureau menetapkan rentang generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai 2000.

Artinya, jika memakai defenisi tahun kelahiran tersebut yang dimaksud dengan kalangan milenial, pada 2019 adalah mereka yang berusia 23-38 tahun. Tentu saja itu merupakan kelompok usia muda dan kelompok usia produktif.

Rentang usia itu dalam catatan Korlantas Mabes Polri merupakan kelompok yang cukup besar keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas jalan. Karena itu, sangat logis jika Korlantas Polri menginisiasi MRSF sebagai medium untuk mengajak kalangan milenial untuk lebih peka akan isu keselamatan jalan. Muaranya, kalangan milenial ikut mewujudkan lalu lintas jalan yang aman dan selamat, termasuk turut mengkampanyekannya kepada masyarakat luas.

Di sisi lain, kata festival dalam kamus bahasa Indonesia bermakna hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah. Makna lainnya adalah pesta rakyat. Sedangkan id.wikipedia menyebutkan bahwa kata festival dari bahasa Latin, berasal dari kata dasar “festa” atau pesta dalam bahasa Indonesia. Festival biasanya berarti “pesta besar” atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Atau juga bisa diartikan dengan hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah, atau pesta rakyat.

Merujuk hal itu saya memaknai MRSF sebagai pesta keselamatan jalan (road safety). Membungkus pesan keselamatan jalan di dalam pesta. Tidak ada yang keliru. Dalam suasana gembira ditularkan pesan mulia, mewujudkan lalu lintas jalan yang humanis. Lalu lintas jalan yang minim fatalitas kecelakaan lalu lintas. (edo rusyanto)

Foto:
dokumen pribadi
dokumen bravos radio
istimewa

Secuil di Balik Buku Fiqih Lalu Lintas

15 Januari 2019

MALAM terus bergulir. Kopi hangat yang saya pesan sudah mulai dingin. Beruntung, topik bahasan cukup dapat menghangatkan suasana di sudut salah satu hotel berbintang di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 13 Maret 2018.

Kami mengulas soal perilaku berlalulintas jalan dan kaitannya dengan ajaran agama Islam. Bila ajaran Islam yang demikian hangat dengan toleransi, beradab, dan menghargai nilai-nilai kehidupan diimplementasikan saat berkendara di jalan raya, tak perlu ada lagi pelanggaran demi pelanggaran. Perilaku melabrak aturan tak semata merampas hak orang lain, tapi juga membuka pintu terjadinya kecelakaan lebih lebar lagi.

Maklum, lawan bicara saya malam itu adalah dosen Universitas Islam Sunan Ampel (Uinsa), Surabaya. Kami bertemu atas undangan Wakil Ketua Yayasan Astra Honda Motor (YAHM) Ahmad Muhibbudin. Perbincangan malam itu mirip ‘pemanasan’ sebelum kami hadir sebagai pembicara dalam ajang diskusi keselamatan jalan di dalam Pesta Netizen dalam rangka Vblog Competition, tahun 2018 yang digelar di Ruang Amphiteater Uinsa keesokan harinya.

“Rasanya perlu dibuat buku fiqih lalu lintas,” ujar Helmi, sang dosen Uinsa, malam itu.

Baik saya maupun Muhibbudin mengamini pemikiran tersebut. Niat mulia itu bagai menjadi penutup perbincangan kami malam itu.

Ya. Buku yang menjadi panduan bagi pengguna jalan agar aman dan selamat dengan berpijak pada ajaran Islam memang nyaris belum saya temui. Karena itu, ketika terselip tentang niat membuat buku seperti itu saya tergolong yang cukup antusias untuk mendukungnya.

Fiqih Lalu Lintas

Sebuah pesan whats app masuk ke ponsel saya, Rabu, 9 Januari 2019 pagi.

“Pagi bang. Izin bocoran dulu. Besok baru launching di Surabaya,” tulis Muhibbudin.

Selain pesan tertulis, pria muda itu juga melampirkan sejumlah foto sampul buku yang berjudul ‘Fiqih Lalu Lintas, Tuntutan dalam Islam Berkendara secara Aman’.

Ahkirnya, lahir juga sebuah buku yang dapat memandu pengendara lebih aman dan selamat saat berlalulintas jalan.

Menurut Muhibbudin, penyampaian pesan keselamatan berkendara melalui telaah akademis menggunakan perspektif nilai-nilai relegius baru pertama kali dilakukan. Terobosan ini diharapkan dapat menjadi modal baru bagi para pegiat safety riding untuk terus mengingatkan para pengguna jalan akan pentingnya berkendara aman dan berkontriusi menciptakan kenyamanan di jalan.

“Buku Fiqih Lalu Lintas ini menggambarkan bahwa safety riding bukan hanya masalah keduniaan semata. Ini bukan sekedar skill berkendara atau kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, tapi ada perintah agama di sana. Kami mengapresiasi karya akademisi UIN Sunan Ampel ini sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat upaya bersama membangun kesadaran berkendara yang aman dan nyaman,” ujar Muhibbuddin, dalam siaran pers yang saya terima, Kamis, 10 Januari 2019.

Siaran pers itu disebar bersamaan dengan peluncuran buku di Uinsa, Surabaya. Peluncuran buku Fiqih Lalu Lintas ini dilaksanakan di sela acara #PestaCariaman 2.0 yang berlangsung di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 10 Januari 2019.

Dalam buku setebal 70 halaman itu disebutkan bahwa sumber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadis dan maslahah mursalah. Bahwa dengan mentaati fiqh lalu lintas adalah bagian dari ikhtiyar mentaati Allah dan Rasul-Nya.


Lalu lintas yang baik dan beradab, mengindikasikan muslim Indonesia baik beradab. Lalu lintas yang buruk dan penuh pelanggaran, mencerminkan perilaku muslim Indonesia yang juga buruk dan melanggar. “Bagi muslim Indonesia, menjunjung tinggi perilaku taat aturan di jalan raya adalah sama dengan menjunjung tinggi Agama Allah,” tulis buku tersebut.

Tentu hal ini menarik. Mengajak pengguna jalan agar lebih peduli terhadap keselamatan dirinya, pengguna jalan yang lain, bahkan peduli terhadap keluarga tercinta yang menanti pengguna jalan pulang dengan selamat ke rumah.
Maklum, mayoritas kecelakaan dipicu oleh faktor manusia. Kecelakaan lalu lintas jalan merenggut 70-an jiwa per hari. Dari berbagai aspek di faktor manusia, aspek tidak tertib alias melanggar aturan menjadi pemicu utama. Tidak tertib berarti melabrak aturan yang notabene dibuat agar jalan raya menjadi lebih humanis, yakni aman, nyaman, dan selamat.

“Adab berkendara adalah situasi di mana seseorang mematuhi semua aturan yang telah ditentukan selama proses berkendara,” tulis buku Fiqih Lalu Lintas.
Disebutkan juga bahwa ketika seorang pengguna jalan menjalankan prosedur yang telah diatur, maka ia telah melaksanakan praktik beradab. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau bahkan melawan aturan-aturan ini, disimpulkan sebagai pihak yang kurang atau tidak beradab. Tujuan keadaban di jalan adalah untuk memberi pengamanan dan perlindungan di lingkungan jalan raya. Ketika ini dilanggar, maka unsur pembangun kebahagiaan juga otomatis terlanggar. Jika unsur ini terlanggar, maka kebahagiaan semua orang akan terganggu, lebih-lebih kebahagiaan diri sendiri.

Buku ini layak dibaca dan tentu saja setelah itu pemahaman yang ada diimplementasikan saat berlalulintas jalan. Semua demi kehidupan yang lebih baik, terhindar dari fatalitas kecelakaan lalu lintas. Selamat membaca. (edo rusyanto)

Tabrak Belakang di Jalan Raya Bogor

3 Januari 2019

SALAH satu ruas jalan yang cukup sibuk di Jakarta adalah Jl Raya Bogor. Jalan itu menjadi pintu masuk dan keluar ke pusat bisnis Jakarta. Warga pinggiran kota dan para urban dari Bogor dan Bekasi, maupun Depok memanfaatkan jalan yang dulunya menjadi urat nadi yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Jawa Barat.

Tak heran jika pada jam sibuk, seperti pagi dan sore hari, jalan raya tersebut disesaki kendaraan bermotor. Mulai dari kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor hingga angkutan umum. Saat jam sibuk kepadatan terlihat di berbagai sudut jalan, terlebih di simpul-simpul utama seperti di ujung Jl Raya Bogor di kawasan Cililitan, Jakarta Timur.

Kepadatan menjadi santapan sehari-hari di sisi jalan yang berdekatan dengan lokasi pasar. Sebut saja misalnya, Pasar Kramat Jati dan Pasar Cisalak, Depok. Pengunjung pasar bercampur baur dengan arus kendaraan bermotor. Para pengemudi angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang. Lengkaplah sudah.
Saking ramainya lalu lintas jalan di sepanjang jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor itu, tak jarang terjadi kecelakaan antara kendaraan.

Salah satunya seperti apa yang sempat saya lihat, Kamis, 3 Januari 2019 siang. Seorang pesepeda motor terjungkal lantaran kuda besi yang ditungganginya menabrak bagian bemper belakang sebuah mobil jenis low multi purpose vehicle (MPV).

Entah apa yang memicu tabrak belakang tersebut terjadi. Pastinya, sang pesepeda motor terjungkal di atas aspal. Suara mesin sepeda motor jenis injeksi yang ditungganginya sempat terdengar menderu-deru sebelum akhirnya kuda besi itu pun rebah di atas aspal.

Ramai pengguna jalan lainnya ikut membantu menolong sang pesepeda motor. Bemper bagian belakang mobil tampak tercopot bautnya sehingga miring dan terlihat sang pengemudinya menepikan mobil.

Saat kejadian, cuaca cukup cerah dan lalu lintas jalan ramai lancar.
Entah apa yang membuat tabrakan itu terjadi. Pastinya, tabrak belakang menjadi salah satu jenis kecelakaan yang meruyak di kawasan Polda Metro Jaya yang mencakup Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Pada 2014, kecelakaan jenis ini sempat mendominasi di Jadetabek dengan porsi sekitar 21,64% atau setara dengan sekitar empat kecelakaan per hari. Entah saat ini.

Bagi kita para pengendara, memang dituntut untuk terus berkonsentrasi saat mengemudi. Lewat konsentrasi yang terjaga diharapkan tidak menabrak kendaraan yang ada di depan kita. Guna terus menjaga konsentrasi, modal utama adalah tetap fokus dan waspada.

Oh ya, barangkali bisa dicoba tiga langkah berikut ini supaya kita terhindar menabrak belakang kendaraan lain yang ada di depan.

Pertama, senantiasa melepas pandangan jauh ke depan untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Informasi soal pergerakan di depan menjadi bekal penting untuk mengambil keputusan seperti mengerem atau menambah kecepatan yang wajar.

Kedua, senantiasa menjaga jarak minimal dan jarak aman antar kendaraan. Ini juga merujuk informasi yang diserap dengan menebar pandangan jauh kedepan. Jarak aman tiga detik diharapkan mampu meminimalisasi kecelakaan tabrak belakang.

Ketiga, melakukan pengereman dengan maksimal. Guna memperkecil risiko, kemampuan mengerem kendaraan dengan baik dan benar sangat dibutuhkan setiap pengendara, terlebih dalam menghindari tabrak belakang. (edo rusyanto)

grafis:istimewa

Simak Ganjil Genap Tahun 2019

2 Januari 2019

KEBIJAKAN pembatasan lalu lintas jalan berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap kembali berlaku terhitung Rabu, 2 Januari 2019. Aturan yang disebut sebagai kebijakan antara dalam pembenahan lalu lintas jalan di Jakarta tersebut dikenal sejak 30 Agustus 2016. Saat itu, ganjil genap diterapkan sebagai pengganti pembatasan three in one.

Kini, memasuki tahun 2019, ganjil genap berlanjut. Aturan itu merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 155 tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Peraturan yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 31 Desember 2018 itu menegaskan bahwa mobil berpelat nomor akhir genap, hanya bisa beroperasi di tanggal genap dan demikian pula sebaliknya.

Sejumlah ruas jalan yang dikenai aturan tersebut mencakup Jalan Medan Merdeka Barat, Jl MH Thamrin, Jl Jenderal Sudirman, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jl HR Rasuna Said, Jl DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, sebagian Jalan Jenderal S Parman dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai Simpang KS Tubun.

Pemberlakuan ganjil genap berlangsung dalah dua periode, yakni rentang pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB.

Dan, ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Bila dicermati, aturan ganjil genap tahun 2018 dengan tahun 2019, tidak ada perubahan, baik untuk waktu maupun ruas jalan yang dikenai sistem tersebut. Begitu pula dengan kendaraan apa saja yang dikecualikan dari sistem ganjil genap.

Kendaraan yang dikecualikan alias tidak terkena ganjil genap di antaranya adalah sepeda motor, kendaraan dinas TNI/Polri, pemadam kebakaran, ambulans, dan angkutan umum berpelat nomor kuning.

Dan, sudah pasti adalah kendaraan presiden serta wakil presiden. Selain itu, sejumlah kendaraan pejabat yang terdiri atas ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, ketua mahkamah agung, ketua mahkamah konsitusi, ketua komisi yudisial, dan ketua badan pemeriksa keuangan. (edo rusyanto)