Skip to content

Menengok Sejenak Aturan Pembatasan Mobil dan Motor

12 Januari 2018

PENGATURAN lalu lintas jalan dapat dilakukan salah satunya dengan pembatasan pergerakan kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang dibatasi mencakup kendaraan perseroangan, kendaraan barang, dan sepeda motor.

Hal itu jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. PP ini merupakan turunan dari Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Artikel ini dibuat untuk sekadar menengok pembatasan kendaraan perseroangan dan sepeda motor.

Pembatasan Mobil

PP 32/2011 menyatakan bahwa kendaraan perseorangan meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Khusus mobil barang dalam kategori ini adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.
Nah, pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
c. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
Lalu, ditegaskan pula bahwa pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria tersebut juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Sementara itu, cara membatasi lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan berdasarkan: a. jumlah penumpang; dan/atau b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Di Jakarta sempat dilakukan pembatasan berdasarkan jumlah penumpang dengan apa yang disebut kebijakan three in one. Artinya, setiap kendaraan minimal mengangkut tiga orang. Tentu, pembatasan itu berdasarkan koridor jalan tertentu dan di jam tertentu.

Kini, aturan itu digantikan oleh pembatasan berdasarkan tanda nomor kendaraan atau yang populer disebut kebijakan ganjil genap. Artinya, pada tanggal ganjil, mobil yang boleh melintas adalah yang memiliki tanda nomor ganjil. Begitu juga sebaliknya.

Pembatasan Sepeda Motor

Untuk membatasi lalu lintas sepeda motor disebutkan bahwa apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
b. telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Selain itu, sama dengan pembatasan mobil, pembatasan lalu lintas sepeda motor juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Merujuk pada PP 32/2011 pembatasan lalu lintas sepeda motor dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Aturan ini tidak menyebutkan pembatasan berdasarkan tanda nomor kendaraan maupun pemungutan biaya atau retribusi pengendalian lalu lintas.

Khusus pemungutan biaya, misalnya adalah electronic road pricing (ERP). Kriteria dan ketentuan lainnya lebih kompleks lagi.

Hal yang tak kalah penting jika membicarakan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor adalah bahwa pembatasan itu wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Lalu, ditetapkan dengan peraturan daerah. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: