Lanjut ke konten

Mau Ambil Peran Mana dalam Kampanye Keselamatan Jalan?

30 Juli 2018

URUSAN keselamatan berlalu lintas jalan (road safety) memiliki dimensi sangat luas. Hal ini tentu saja terkait dengan penyebab dan dampak kecelakaan yang juga demikian luas. Mari kita kenali dimensi tersebut dengan merujuk pada Lima Pilar Keselamatan Jalan yang dirumuskan oleh pemerintah.

Pengenalan dimensi penting bila seseroang ingin mengambil peran dalam kampanye keselamatan jalan sesuai porsi, kompetensi, dan tentu saja minat yang bersangkutan. Hal ini tidak berlaku bagi institusi pemerintah yang memang terkait erat dengan masalah keselamatan jalan.

Pilar Pertama, yakni Manajemen Keselamatan Jalan sebagai penanggung jawab adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap Pilar Kedua yaitu Jalan yang Berkeselamatan. Menteri PU bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan. Bagaimana caranya? Ternyata dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi jalan dan perasional jalan.

Khusus pada pilar ketiga, yakni Kendaraan yang Berkeselamatan, penanggung jawabnya adalah kementerian perhubungan (kemenhub). Kementerian ini mesti fokus pada beberapa aspek. Di antaranya, kemenhub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah memenuhi standar keselamatan. Selain, tentu saja membangun manajemen transportasi umum yang aman, nyaman, dan selamat.

Sedangkan pilar keempat adalah Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan dimana penanggungjawabnya adalah Kapolri. Bagi saya, inilah kunci penting dari seluruh pilar yang ada, yakni faktor manusia.

Terkait pilar keempat ini, terdapat beberapa fokus yang cukup dalam. Pertama, kepatuhan pengoperasian kendaraan. Kedua, pemeriksaan kondisi pengemudi. Ketiga, pemeriksaan kesehatan pengemudi. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana sistem uji surat izin mengemudi dan kelima, penyempurnaan prosedur uji SIM. Selain itu, keenam, pembinaan teknis sekolah mengemudi. Ketujuh, penanganan terhadap lima faktor risiko utama. Kedelapan, penggunaan elektronik dalam penegakan hukum. Kesembilan, pendidikan formal keselamatan jalan. Dan, terakhir, kesepuluh, kampanye keselamatan.

Terakhir, Pilar Kelima menitikberatkan pada Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan. Wilayah ini penanggungjawabnya adalah kementerian kesehatan.

Fokus hal ini mencakup pertama, penanganan pra kecelakaan. Kedua, penanganan pasca kecelakaan. Ketiga, penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit rujukan. Selain itu, keempat, pengalokasian sebagian premi asuransi untuk dana keselamatan jalan. Terakhir, kelima, riset pra dan pasca kejadian kecelakaan pada korban.

Oh ya, kelima pilar itu diatur secara rinci di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 itu diberi nama ‘Program Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia.’ Ini merupakan aturan turunan dari Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kedua aturan itu diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: