Lanjut ke konten

Mengintip Batas Usia Anak dari Tiga Undang Undang

1 Februari 2018

KERAP kita berpapasan dengan anak-anak di bawah umur yang berkendara di jalan raya. Kesimpulan bahwa itu anak di bawah umur salah satunya dari seragam sekolah yang dipakai. Misalnya, siswa sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Bahkan, dari seragam sekolah dasar (SD).

Pemandangan yang mudah dilihat di sekitar kita adalah mereka yang mengendarai sepeda motor. Sesekali, ada juga menjumpai anak yang mengemudikan mobil.

Pertanyaannya, rentang usia berapakah yang disebut dengan anak? Usia sebelum 17 tahun? Atau, sebelum 18 tahun?

Kalau merujuk Undang Undang (UU) No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terlihat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 1 dalam UU No 35 tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Saya menyimpulkannya bahwa mereka yang masih 17 tahun adalah anak. Sama nggak dengan kesimpulan Anda?

Di sisi lain, UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya dalam pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa batas usia minimal memperoleh surat izin mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Batas usia itu khusus untuk memperoleh SIM C, yakni untuk mengendarai sepeda motor.

Nah, kalau merujuk UU No 35 tahun 2014, usia 17 tahun masuk dalam kategori anak. Artinya?

Tunggu dulu, tahukah kita bahwa UU kita yang lain, yakni UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan justeru memiliki batas usia yang lain. Lihat sajaPasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Berarti?

Oh ya, khusus terkait batas umur orang yang boleh menikah, sejumlah warga mengajukan uji materiil aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MA). Warga mengajukan agar batas umur wanita sama dengan pria, yakni 19 tahun.
Ngomong-ngomong UU No 34/2014 di dalam pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya, jika terkait perlindungan anak dari kemungkinan risiko kecelakaan lalu lintas jalan, tidak semata kewajiban orang tua. Di dalamnya ada kewajiban masyarakat.

Itu berarti, saya, Anda, dan kita semua, punya andil untuk saling mengingatkan agar anak-anak tidak menjadi korban kecelakaan. Apalagi, menjadi pelaku kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak jauh lebih buruk.
Sekadar menyegarkan ingatan kita, Di Indonesia, dari sisi penerima santunan korban kecelakaan PT Jasa Raharja untuk kelompok pelajar, tentu termasuk anak-anak, tercatat naik 4,1% pada 2017. Bila pada 2016 tercatat 32.960 orang, tahun 2017 naik menjadi 34.328 orang.

Artinya, setiap hari ada 94 anak dan remaja yang menerima santunan korban kecelakaan. Sebuah angka yang memilukan.
Hanya saja, pasti ada yang bingung, termasuk saya, soal berapa sih batas pastinya usia yang dapat dikategorikan sebagai anak? Butuh pencerahan nih. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: