Lanjut ke konten

Babak Baru Pembatasan Motor di Jakarta

9 Januari 2018

AWAL 2018 mencuat kabar menghentak bagi pengguna sepeda motor di Jakarta. Pelarangan pembatasan lalu lintas jalan bagi sepeda motor di Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dicabut oleh Mahkamah Agung (MA). Sontak, respons dari kalangan pesepeda motor pun bermunculan.

Ada yang antusias. Ada yang gembira. Dan, tentu saja ada yang dingin alias biasa-biasa saja. Sedangkan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta justeru mengamini putusan MA tersebut.
Inilah babak baru pembatasan lalu lintas jalan sepeda motor.

Cerita pembatasan motor di Jakarta cukup panjang. Niat melakukan pembatasan sudah ada sejak lama, bahkan sempat santer pada Januari 2007. Kala itu Gubernurnya dijabat Sutiyoso.

Lalu, pada era Gubernur Fauzi Bowo, ide pembatasan motor juga mencuat, yakni pada 2010. Namun, baru pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), niat Pemprov DKI Jakarta dapat terwujud, persisnya sejak Desember 2014.
Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, ruas Jl MH Thamrin dan Medan Merda Barat, keduanya di Jakarta Pusat, terlarang bagi pesepeda motor. Persisnya, dalam rentang pukul 06.00-23.00 WIB, pesepeda motor tidak boleh melintas di kedua ruas jalan protokol tersebut.

Alasan kebijakan pembatasan motor berkutat pada dua hal utama, yakni untuk menciptakan lalu lintas jalan yang tidak macet dengan harapan terjadi migrasi ke angkutan umum. Serta, mengurangi kecelakaan lalu lintas jalan.
Maklum, di wilayah Polda Metro Jaya pada 2016 tercatat setidaknya terdapat 14,6 juta sepeda motor dan 3,67 juta mobil.

Sekalipun Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai pembatasan motor berdampak efektif bagi lalu lintas jalan, namun warga merasa hal itu merugikan.

Yuliansyah Hamid, wartawan yang tinggal di Cilebut, Kabupaten Bogor dan Diki Iskandar, warga Menteng, Jakarta seorang pengojek sepeda motor berbasis aplikasi mengajukan permohonan uji materiil kebijakan pembatasan motor ke MA. Permohonan itu tercatat pada 22 September 2017.

Sang wartawan dirugikan karena saat melintas di Jl Medan Merdeka Barat (dekat Patung Kuda/depan Gedung Indosat), Jakarta Pusat, pada 13 September 2017, ditilang oleh petugas. Lalu, Diki merasa dirugikan karena aktifitas ngojeknya terganggu.

Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan Yuliansyah dan Diki melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017 atau sekitar dua bulan sejak permohonan diajukan. Lewat putusan itu dapat disimpulkan bahwa Pergub 195 tahun 2014 batal.

Oh ya, MA berpendapat bahwa syarat tersedianya jaringan dan pelayanan transportasi publik yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang dibatasi belum terpenuhi. Hal itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum di atas Pergub, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Selain itu, masih pendapat MA, semestinya pemerintah memberikan solusi alternatif bagi pengendara kendaraan roda dua dalam memenuhi kelancaran dan keterjangkauan pada kawasan yang dibatasi. Karena itu, diperlukan adanya infrastruktur lalu lintas yang memadai bagi seluruh pengguna ruang lalu lintas di kawasan tersebut dengan menyediakan jalur khusus bagi kendaraan sepeda motor. Atau, jalur alternatif dengan aksebilitas yang seimbang guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara sama dan setara bagi segenap warga Negara yang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk dapat hidup secara layak.

“Sehingga peraturan tidak hanya melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi sebagian orang khusus tertentu yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia,” pendapat MA dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017.

Keputusan MA

Majelis Hakim M mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Yuliansah dan Diki.
Lalu, menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan itu adalah Pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia serta. Selain itu, Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis MA juga menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu, Majelis Hakim MA memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Terakhir, menghukum Termohon (Pemprov DKI Jakarta) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

MA berpendapat bahwa syarat tersedianya jaringan dan pelayanan transportasi publik yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang dibatasi belum terpenuhi. Hal itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum di atas Pergub, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Jalur Motor

Sebagai warga negara kita mutlak mengikuti keputusan hukum yang ada. Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap harus mengatur lalu lintas jalan agar aman, nyaman, dan selamat. Terkait jalur protokol Jakarta, setidaknya ada dua jurus mujarab terkait pesepeda motor.

Pertama, mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Kedua, buatlah jalur khusus sepeda motor yang memperhatikan aspek keselamatan.

Para pengguna jalan diharapkan senantiasa memprioritaskan keselamatan ketika berlalu lintas jalan. Caranya, memiliki kompetensi mengemudi, berempati, taat regulasi, dan selalu bersinergi. (edo rusyanto)

foto:
ntmc polri

One Comment leave one →
  1. 10 Januari 2018 09:15

    Pertamax

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: