Skip to content

Hiruk Pikuk Pembatasan Sepeda Motor di Jakarta

6 September 2017

HIRUK pikuk pemberitaan seputar rencana perluasan pembatasan lalu lintas jalan bagi sepeda motor di Jakarta begitu terasa memasuki September 2017. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diberitakan bakal memperluas pembatasan itu hingga ke Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Berita di berbagai media juga menyebutkan bahwa sebelum perluasan pembatasan diterapkan, bakal ada tahap sosialisasi dan ujicoba. Nah, soal ujicoba ini kabarnya masih simpang siur. Sempat meruyak bahwa ujicoba digelar sepanjang 12 September 2017 hingga 11 Oktober 2017. Lalu, implementasi pembatasan dimulai pada 12 Oktober 2017. Namun, kabar itu pun masih simpang siur.

Oh ya, pembatasan lalu lintas jalan bagi sepeda motor telah diterapkan di Jakarta terhitung sejak 16 Desember 2014. Hal itu seiring dengan diundangkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub itu ditandatangani oleh Gubernur Basuki T Purnama pada 12 Desember 2014.

Sedangkan tindakan penilangan bagi pelanggar aturan itu dimulai sejak 18 Januari 2015. Belakangan, Pergub 195 tahun 2014 direvisi oleh Pergub 141 tahun 2015. Hal yang direvisi adalah soal waktu pembatasan, yakni dari 24 jam menjadi mulai pukul 06.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Dan, seingat saya, Pergub 195 tahun 2014 diteken oleh Gubernur setelah melalui tahapan sosialisasi dan ujicoba. Untuk ujicoba seingat saya digelar selama sepekan pada minggu kedua Desember 2014.

Artinya, ketika ujicoba dianggap efektif, Pergub-nya pun keluar. Kalau saya tidak salah ingat.

Kini, memasuki September 2017, perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor kian santer. Hiruk pikuknya terasa hingga media arus utama dan media sosial. Pro dan kontra pun bergulir. Bahkan, sekelompok masyarakat yang menyebut dirinya Gerakan Aliansi Menentang Pembasan Motor (Gampar) menyatakan menolak perluasan. Gampar dalam pernyataannya juga meminta Pergub 195 tahun 2014 ikut dicabut. Nah.

Oh ya, ini tuntutan dan pernyataan Gampar.

1. Menghentikan seluruh bentuk informasi yang membuat panik dan tidak solutif, yang justru memperkeruh kondisi masyarakat

2. Rakyat masih NYAMAN dengan beraktifitas dan mencari pendapatan dengan menggunakan motor, dibandingkan menggunakan tranportasi publik yang karut-marut

3. Agar Pemerintah MENCABUT Pergub Pemprov DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 dan MEMBATALKAN rencana Penerbitan PERGUB baru perluasan PEMBATASAN SEPEDA MOTOR, hingga adanya naskah akademik yang menunjukkan dasar pertimbangan yg teruji, menghitung dampak ekonomi dan tidak diskriminatif

4. Wujudkan transportasi publik massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan

5. Penuhi ketentuan perundangan akan angkutan alternatif atas pembatasan lalu lintas kendaraan, yakni SPM head way 15 menit pada jam sibuk

6. Angkutan umum berbasis bahan bakar gas dan Ramah Lingkungan

7. Angkutan umum dengan syarat usia kendaraan tidak boleh melebihi 10 tahun


Kelompok ini juga berniat menggulirkan aksi damai pada Sabtu, 9 September 2017. Rencananya, aksi diawali dengan konvoi dari kawasan Patung Panahan, Jakarta menuju kawasan Monas, Jakarta Pusat mulai pukul 12.00 WIB.

Bagi saya, upaya pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor, entah itu sepeda motor maupun mobil, seyogyanya diiringi dengan pemenuhan ketentuan regulasi. Terutama terkait dengan kendaraan substitusinya, yakni penyediaan angkutan umum di kawasan jalan yang dibatasi.

Setidaknya bila merujuk pada Undang Undang (UU) No 22/2009, Perda DKI Jakarta No 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Perda DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transporasi, dan Pergub No 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta ada tiga hal penting terkait angkutan umum yang mesti disediakan;

Pertama, waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan bus pada waktu puncak maksimal tujuh menit, sedangkan nonpuncak 15 menit.

Kedua, angkutan umum yang dipakai menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Ketiga, masa pakai kendaraan bermotor umum bus paling lama 10 tahun.

Tidak mudah memang memangkas kemacetan lalu lintas jalan di Kota Jakarta. Maklum, selain dihuni oleh belasan juta kendaraan milik warga Jakarta, kota berusia 467 tahun itu juga terus digeruduk kendaraan bermotor dari warga kota di sekitarnya. Mudah ditebak bahwa kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta.

Upaya mereduksi kemacetan lalu lintas jalan memang lazimnya dibarengi dengan penyediaan transportasi umum massal yang memadai. Angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, persoalan yang tidak juga kecil adalah soal kebiasaan. Maksudnya, kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi harus diubah dengan perilaku menggunakan angkutan umum. Membangun budaya menggunakan angkutan umum menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Untuk yang satu ini bukan melulu urusan pemerintah, melainkan juga persoalan warga kota itu sendiri.

(edo rusyanto)

foto:ntmcpolri
grafis: rsa

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: