Skip to content

Menelusuri Rekam Jejak Pembatasan Sepeda Motor di Jakarta

29 Agustus 2017

SEPULUH tahun lalu, persisnya Januari 2007, santer beredar isu pembatasan sepeda motor. Ruang gerak lalu lintas pesepeda motor dipersempit, tidak boleh memasuki jalur protokol di DKI Jakarta.

Alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kala itu dipimpin Gubernur Sutiyoso kemacetan lalu lintas jalan sudah demikian meruyak. Fakta memperlihatkan bahwa rasio jumlah kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum adalah 98% dibanding 2%. Lalu, rasio penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum adalah 44% dibanding 56% dari total 17 juta perjalanan.

Kala itu, pada tahap awal, sepeda motor tidak bisa melintas pararel di koridor I bus Trans Jakarta, yakni, sepanjang jalan dari Blok M menuju Kota. Artinya, jalur protokol seperti Jl Jenderal Sudirman dan Jl MH Thamrin terlarang bagi sepeda motor. Selanjutnya, dalam rancangan Pemprov saat itu, seluruh koridor Trans Jakarta yang berjumlah tujuh jalur, terlarang bagi sepeda motor. Miris.

Oh ya, Sutiyoso yang menjabat Gubernur DKI Jakarta dalam rentang 6 Oktober 1997 – 7 Oktober 2007 memang dikenal sebagai pembuat busway atau angkutan Trans Jakarta yang bergulir hingga 2017 di era Gubernur DKI Jakarta dipimpin Djarot Saiful Hidayat.

Dalam sebuah kesempatan diskusi yang saya pandu selaku Ketua Independent Bikers Club (IBC) Jakarta, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta kala itu, Udar Pristono mengatakan, pembatasan sepeda motor bagian dari penataan lalu lintas jalan kota. Oh ya, diskusi bertajuk Haruskah Pembatasan Sepeda Motor di Jakarta? digelar pada Senin, 5 Februari di Jakarta Media Center (JMC) Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Selain diskusi, IBC juga menggulirkan gagasan penolakan pembatasan. Para peserta dari anggota masyarakat dan kelompok pesepeda motor menandatangani spanduk penolakan. ”Siapa yang membuat spanduk penolakan ini,” tanya Wakadishub saat itu.

Penolakan serupa digulirkan oleh Aliansi Bikers Anti Disriminasi (ABAD). Bahkan, ABAD menggelar konvoy aksi simpatik. Laman detikcom menulis, konvoi ABAD dimulai dari Halaman Parkir Timur Senayan, Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, Sabtu, 17 Januari 2007. Dari Senayan, mereka menuju Bundaran HI kemudian melewati Jl. Thamrin, dan menuju Balai Kota yang berada di Jl. Medan Merdeka Selatan. Di Balaikota mereka menancapkan sanduk yang bertuliskan “Fight For Our = Hak-hak Sepeda Motor”.

Selain itu, dibacakan juga petisi yang meminta Pemprov DKI Jakarta dan Polda mengevaluasi kebijakan transportasi di ibukota yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. ABAD juga mengimbau seluruh pengendara motor untuk mengutamakan keselamatan dan disiplin di jalan.

Seluruh penolakan dari masyarakat tadi membuahkan hasil. Pembatasan lalu lintas jalan sepeda motor batal diterapkan. Maklum, kala itu, Pemprov DKI Jakarta baru berbekal dua regulasi, yakni Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Provinsi DKI Jakarta. Dan, kedua, SK. GUB. DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta.
Payung hukum utamanya, Undang Undang (UU) No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berlaku kala itu belum memberi ruang pembatasan sepeda motor.

Babak baru isu pembatasan sepeda motor lalu mencuat di era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Gubernur yang berkuasa sepanjang 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012 itu melontarkan gagasan serupa seperti pendahulunya,Sutiyoso.

Bekal Fauzi Bowo lebih kuat. Maklum, saat itu, telah dilahirkan UU No 22/2009 tentang LLAJ yang salah satu substansinya dapat membatasi pergerakan lalu lintas jalan bagi sepeda motor.

Lagi-lagi, penolakan masyarakat pun cukup santer. Termasuk salah satunya dari kelompok Road Safety Association (RSA). Saat itu, saya yang masih menjadi ketua Litbang RSA, ikut menyusun konsep penolakan, aksi simpatik, termasuk orasi penolakan pembatasan sepeda motor. Sekitar 700-an bikers dari sekitar 53 kelompok pesepeda motor di Jakarta dan sekitarnya menggelar Aksi Damai Menolak Pembatasan Sepeda Motor, di Jakarta, Sabtu, 28 Agustus 2010 sore. Aksi diawali dengan konvoi dari kawasan Patung Panahan Senayan melintasi Jl Sudirman dan Jl MH Thamrin hingga area IRTI Monas, Jakarta Pusat.

Penolakan demi penolakan anggota masyarakat membuahkan hasil. Pembatasan sepeda motor batal digulirkan.

Ya. Bisa jadi batal diterapkan karena saat gagasan pembatasan motor mencuat, UU No 22/2009 tentang LLAJ belum memiliki aturan pelaksana setingkat peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri perhubungan dan (permenhub). Bahkan, belum tersedia peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) nya.

Kondisi justeru berbeda ketika isu pembatasan sepeda motor kembali santer di DKI Jakarta pada 2014. Kala itu, Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama memiliki setidaknya lima perangkat hukum. Kelima aturan itu mencakup ;

Aturan Terkait Pembatasan Sepeda Motor di Jakarta:

1. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). UU ini ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni 2009.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Perda No 5/2014 tentang Transportasi.
PP ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juni 2011.

3. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang.
Permenhub ditandatangani oleh Menteri Perhubungan EE Mangidaan pada 30 Desember 2013.

4. Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2014 tentang Transportasi.
Perda ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 28 April 2014.

5. Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.
Pergub ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama pada 13 Maret 2015.

Saat itu gelombang penolakan pembatasan sepeda motor oleh sejumlah anggota masyarakat, tidak membuahkan hasil maksimal seperti tahun 2007 dan 2010. Saya yang saat itu Ketua RSA Indonesia melontarkan kritik dan masukan lewat sikap resmi RSA Indonesia.

Ada empat point yang disampaikan saat itu, yakni;

1. Sosialisasikan alasan-alasan pembatasan sepeda motor kepada masyarakat luas melalui media massa dan media sosial. Materi sosialisasi mencakup seberapa besar tingkat kecelakaan di kawasan yang akan diterapkan pembatasan. Selain itu, sejauhmana tingkat kemacetan yang ditimbulkan oleh sepeda motor di kawasan yang dimaksud.

2. Sampaikan ke publik hasil uji coba. Sejauhmana dampaknya terhadap masalah kecelakaan dan kemacetan di kawasan yang diujicoba.

3. Penuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) maupun aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Perda No 5/2014 tentang Transportasi.

4. Sesegera mungkin wujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, aman, selamat, tepat waktu, terjangkau secara akses dan finansial, serta ramah lingkungan. Angkutan umum yang sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang sepadan.


Pembatasan sepeda motor pun akhirnya diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Dua area yang tidak bisa dilintasi pesepeda motor adalah Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat. Keduanya di Jakarta Pusat. Aturan itu berlaku sepanjang rentang jam 06.00-23.00 WIB.

Kini, di era Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mencuat lagi isu pembatasan sepeda motor. Jalur pembatasan akan diperluas menjadi ke Jl Sudirman. Bahkan, sempat muncul pula isu pembatasan di Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Aroma ‘perlawanan’ pun menyengat. Warga menilai pembatasan sepeda motor kental dengan tindakan diskriminatif. Bagi saya, pembatasan yang diperluas masih belum tepat.

Setidaknya perlu dilakukan tiga hal sebagai berikut;

Pertama, perlu sosialisasi yang massif sehingga publik dapat memahami latar belakang dan tujuan kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor. Perlu disampaikan kepada publik hasil evaluasi pembatasan yang diujicobakan, maupun yang sudah diterapkan sebelumnya.

Kedua, butuh penyediaan moda angkutan pengganti yang aman, nyaman, selamat, terjangkau, tepat waktu, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Ketiga, menyediakan kantong-kantong parkir yang memadai dan aman di titik terminal bus.

Salah satu hal penting adalah bagaimana dengan angkutan umum massal sebagai alternatif atas pembatasan tersebut?

Merujuk pada PP 32/2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, angkutan umum yang disediakan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Defenisi SPM bila merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 98 tahun 2013 yang diteken Menteri Perhubungan EE Mangidaan pada 30 Desember 2013 meliputi:; keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Salah satu aspek dalam keteraturan, khususnya dalam jarak antara kendaraan angkutan perkotaan disebutkan bahwa pada waktu puncak paling lama 15 menit dan non puncak paling lama 30 menit. Penentuan waktu puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Sudahkah terpenuhi?
(edo rusyanto)

foto:
dokumentasi IBC Jakarta dan Kompas

One Comment leave one →
  1. 6 September 2017 11:15

    kerennn tuh..

    pijat terapi kejantanan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: