Skip to content

Sisi Lain Merokok di Angkutan Umum Jakarta

2 Agustus 2017

SESEKALI dia menghembuskan asap rokoknya ke udara. Angin dengan cepat membawa asap entah kemana, walau sebagian mampir ke bagian belakang mobil tempat para penumpang duduk. Tidak ada yang protes. Semua menerima saja, termasuk saya.
Peristiwa itu saya saksikan di dua angkutan umum yang berbeda di dalam satu hari, yakni angkutan kota (angkot) dan bus sedang Kopaja. Keduanya masih tergolong berusia muda.

Siang itu Senin, 31 Juli 2017 lalu lintas jalan demikian padat merayap. Saya berpikir bahwa pengemudi yang memilih merokok sambil berkendara itu untuk mengusir kejenuhan akibat kemacetan lalu lintas jalan yang menggila.
Bayangkan, untuk menempuh jarak sekitar 20 kilometer (km) dari pinggiran Jakarta Timur menuju pusat bisnis Kuningan, Jakarta Selatan, saya membutuhkan waktu tempuh sekitar dua jam dan empat puluh lima menit. Luar biasa.
Pemandangan sopir angkutan umum yang merokok sambil mengemudi menjadi lumrah di Jakarta. Barangkali merokok menjadi katup sosial atas tekanan hidup yang dijalani. Sekalipun aktifitas itu bisa dibidik oleh dua peraturan daerah (perda) sekaligus.

Seingat saya, di era Gubernur Sutiyoso, DKI Jakarta menelorkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda PPU) dengan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya. Perda No 2 tahun 2005 itu menegaskan bahwa pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta. Sadis.

Oh ya, di Jakarta aturan itu terus dilengkapi. Pada 2005 juga keluar Perda No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Perda ini menegaskan, sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Lima tahun kemudian, pada era Gubernur Fauzi Bowo, DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 88/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Tidak cukup dengan itu, keluar lagi Pergub No 50/2012 tengan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Tak hanya Jakarta, pemerintah daerah (pemda) di sekitarnya juga aktif menggelontorkan aturan serupa. Sebut saja misalnya Pemda Bogor. Pemda Kota Bogor mengatur soal larangan merokok di angkutan umum lewat Perda Kota Bogor No 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Para pelanggar aturan ini bakal diganjar penjara maksimal tiga hari atau denda maksimal Rp 1 juta.

Lalu, Pemerintah Kota Depok. Kota satelit Jakarta ini menelorkan Perda Kota Depok No 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Sanksi bagi mereka yang merokok di angkutan umum lebih berat lagi, yakni diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta.

“Saya suka ngeri naik angkot yang sopirnya merokok, takut kecelakaan,” tutur Tuti, perempuan penumpang angkot saat berbincang dengan saya di Jakarta, belum lama ini.

Ya, selain soal kesehatan dan kenyamanan, akibat merokok sambil mengemudi bukan mustahil bisa memicu insiden atau kecelakaan lalu lintas jalan. Aktifitas merokok bisa saja mengganggu konsentrasi pengemudi ketika membawa kendaraannya di jalan raya. kalau sudah begitu yang rugi bukan saja sang pengemudi, penumpang, tapi juga orang lain di sekitar lokasi maupun keluarga sang pengemudi. (edo rusyanto)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: