Skip to content

Angkutan Umum Dituntut Punya Sistem Manajemen Keselamatan

19 Mei 2017

BABAK baru perusahaan angkutan umum di Indonesia bakal dimulai. Perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki sistem manajemen keselamatan jalan.

Hal itu mencuat dalam draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) yang saya peroleh baru-baru ini. Bila draf itu sudah disahkan dan diberlakukan inilah babak penting untuk meningkatkan kualitas keselamatan perusahaan angkutan umum.

“Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ,” tulis draf itu.

Oh ya, RUNK LLAJ adalah Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rencana ini dirancang di tingkat pusat dan berlaku nasional.

Balik lagi soal perusahaan angkutan umum. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi 10 aspek. Hal itu mencakup komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan, serta dokumentasi dan data. Lalu, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, dan pelaporan kecelakaan internal. Selain itu, monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja.

Dari 10 aspek tadi, perhatian saya terfokus pada empat aspek yang tidak bisa dianggap sepele. Pertama, manajemen bahaya dan risiko yang merupakan standar prosedur operasi untuk: a). menetapkan prosedur analisis risiko; b). melakukan analisis risiko setiap kegiatan; c). mendokumentasikan semua hasil analisis risiko; dan d). melakukan pengendalian risiko.

Kedua, fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan. Perusahaan angkutan umum harus menyediakan fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Ketiga, tanggap darurat yakni berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi: a). pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat; b). identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi; dan c). sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.

Keempat, pelaporan kecelakaan internal, yakni laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat: a). lokasi kejadian kecelakaan; b). kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan c). identifikasi faktor penyebab kecelakaan.

Bagi perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi administratif berupa; peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Ngomong-ngomong, entah kapan draf RPP KLLAJ itu bakal disahkan oleh pemerintah. Kita lihat saja nanti. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: