Skip to content

Heboh Larangan Roda Enam Tidak Boleh Melintas di Jalur Puncak

5 Mei 2017

BELAKANGAN ini netizen heboh soal munculnya larangan kendaraan roda enam atau lebih melintas di jalur wisata Puncak, Jawa Barat. Beragam komentar pun bermunculan.

“Rombongan bus carteran udah ga bisa lagi donk, nanti kebanyakan dispensasi, malah jadi diskresi,” tutur Radito Hikmawan di media sosial facebook.

Komentar lainnya, dilontarkan pemilik akun facebook Ayi Junaedi, “Permasalahan satu terselasaikan tapi akan timbul permasalahan lain..harus diakui puncak menjadi magnet bagi wisatawan baik dari jakarta atau daerah lain ketika bis tidak boleh masuk wilayah puncak akan sedikit mengganggu perekonomian.”

Larangan membawa beban berlebih sudah diatur lama dan tertera dalam Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Begitu juga soal kelaikan jalan semua jenis kendaraan termasuk bus dan truk.

Nafas regulasi itu guna mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas jalan. Persoalannya, sejauhmana para pengguna jalan mentaati aturan itu. Atau, sejauh mana penegakan hukumnya di lapangan.

Dalam kasus larangan melintas di kawasan wisata Puncak, Jawa Barat ada kesan sebagai kebijakan panik. Maklum, lahirnya larangan tersebut didahului dengan bertubi-tubinya kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan bus dan truk.

Di sisi lain, kalau mengutip UU No 22/2009 tentang LLAJ khususnya di penjelasan pasal 266 ayat (3) apa yang terjadi di Puncak belakangan ini bisa masuk kategori keadaan tertentu. Nah defenisi keadaan tertentu adalah adanya peningkatan antara lain:

a. angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;
b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
d. tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
e. tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
f. tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Kawasan wisata yang membentang dari Bogor hingga Cianjur itu memiliki medan jalan berkelok, menanjak, dan menurun. Pada kondisi hujan jalan menjadi licin dan berkabut. Praktis bila kendaraan yang melintas tidak memenuhi syarat kelaikan jalan bakal menimbulkan persoalan lain. Sebut saja misalnya kemacetan lalu lintas, dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan.

Larangan dan penindakan pelanggaran ketentuan dalam UU No 22/2009 tentang LLAJ dapat dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan. Di sisi lain, ada persoalan besar yakni perilaku pengguna jalan yang abai atau nakal. Mensiasati aturan demi kepentingan sesaat, misal, pendapatan dari biaya angkutan.

Mengutip teori engineering, education, dan enforcement, kita patut menekankan lebih serius sisi edukasi. Artinya, sosialisasi yang luas dalam membangun kesadaran keselamatan sebagai prioritas dalam berlalu lintas jalan. Yakinlah saat hal itu sudah menjadi budaya, penegakan hukum tugasnya menjadi lebih mudah. (edo rusyanto)

foto: akun IG @polresbogor

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Putra permalink
    5 Mei 2017 15:51

    weleeeh…jlan ke Sumatra barat aja tdk ada pelarangan roda enam or truk lewat…and jarang kecelakaan

  2. chanchan permalink
    14 Mei 2017 13:03

    Bikin jalur MRT/LRT buat kawasan wisata Puncak biar kelihatannya sedikit lebih rapi dan enak dilihat daripada setiap weekend kaki pegel nginjek rem atw narik rem tangan sambil ketar-ketir diseruduk bis/truk blong.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: