Skip to content

JPO Jakarta dan Pernak-perniknya

26 September 2016

jpo-di-jakarta3

ROBOHNYA jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 September 2016 membuat geger warga Jakarta. Bagaimana tidak, peristiwa itu menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan menderita luka-luka.

Tahukah kita bahwa JPO merupakan fasilitas bagi pejalan kaki yang mutlak disediakan oleh pemerintah?

Di Jakarta, JPO diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2014 tentang Transportasi. Perda yang ditetapkan pada 28 April 2014 itu ditandatangani oleh Djoko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

Perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pejalan kaki atau pedestrian wajib memanfaatkan fasilitas tersebut.

Di sisi lain, pemda berkewajiban menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki. Hal itu untuk menjamin keselamatan para pengguna fasilitas tersebut.
Apa saja fasilitas bagi pedestrian menurut Perda tersebut? Ini dia;

a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
b. lajur pejalan kaki dengan marka jalan;
c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan lalu lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi road humps dan/atau sinyal lalu lintas (pelican crossing); dan/atau
d. tempat penyeberangan pejalan kaki.

Beberapa hal perlu digarisbawahi, yaitu;

a. Fasilitas pejalan kaki dibangun dengan menerapkan prinsip universal design, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
b. Pembangunan fasilitas pejalan kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti stasiun kereta api, halte Transjakarta, dan konektivitas antar keduanya.
c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.
d. Pengemudi kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Nah, terkait dengan JPO ditegaskan bahwa fasilitas itu dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Di sisi lain, guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itulah seputar JPO dan pernak-perniknya. Semoga bermanfaat. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: