Skip to content

Menanti Gebrakan Program Road Safety Usai Reshuffle

28 Juli 2016

iklan dekade keselamatan jalan 2020

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merombak susunan Kabinet Kerja nya dengan mengganti dan menggeser 12 menteri dan Kepala BKPM, di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016. Kabinet akan bekerja dalam tiga tahun sisa dari periode Presiden Jokowi, yakni 2014-2019.

Bongkar pasang alias reshuffle tersebut adalah kali kedua. Setahun sebelumnya, yaitu Rabu, 12 Agustus 2015, Jokowi melakukan reshuffle pertamnya. Bedanya, sekitar setahun lalu ada enam menteri yang diganti, termasuk yang bertukar posisi.

Reshuffle kedua itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Kabinet. Ujung-ujungnya tentu saja diharapkan mampu membuat Indonesia lebih sejahtera dan adil. Tentu saja itu bukan pekerjaan yang mudah bila melihat kondisi Tanah Air saat ini. Tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan dua dari beberapa persoalan Negara kita yang masih membayangi Kabinet Jokowi.

Salah satu permasalahan yang serius, bagi saya, problema di jalan raya, khususnya masalah kecelakaan lalu lintas jalan. Bagaimana tidak, Indonesia mencatat setidaknya ada 270-an kecelakaan yang merenggut 70-an korban jiwa per hari.

Masalah ini tentu saja, sekali lagi bagi saya, mutlak menjadi perhatian Kabinet. Saat Jokowi merombak kabinetnya pada kuartal ketiga 2015, dampaknya tingkat fatalitas kecelakaan menurun 6%. Bila pada 2014, setiap hari 78 jiwa tewas, setahun kemudian turun menjadi 73 korban tewas. Walau, dari sisi kasus kecelakaan justeru naik tipis, yakni 3,2% menjadi 271 kasus per hari.

Lantas, apa hubungannya dengan reshuffle?

Dalam perombakan tahun 2016, ada dua menteri yang bertautan langsung dengan program keselamatan jalan alias road safety. Keduanya adalah menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas dan menteri perhubungan (menhub). Kepala Bappenas berganti dari Sofyan Djalil kepada Bambang Brodjonegoro yang semula adalah menteri keuangan. Sedangkan menhub kini dijabat oleh Budi Karya Sumadi menggantikan Ignatius Jonan. Budi Karya semula adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

Posisi menhub dan kepala Bappenas amat strategis dalam urusan keselamatan jalan. Merujuk Inpres No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 bertajuk Program Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia, posisi Kepala Bappenas adalah penanggung jawab Pilar Pertama, yakni Manajemen Keselamatan Jalan.
baliho keselamatan jalan1
Sedangkan menhub adalah penanggung jawab pilar ketiga, yakni Kendaraan yang Berkeselamatan.
Bambang Brodjonegoro yang mantan menteri keuangan semoga bisa meneruskan dengan baik fungsi sebagai koordinator dari pelaksanaan Lima Pilar Keselamatan Jalan. Perencanaan pembangunan yang dirancang mestinya memperhatikan dengan serius problem keselamatan jalan. Maklum, Bappenas pernah melontarkan tentang dampak kecelakaan terhadap denyut perekonomian nasional.

Merujuk data pada 2010, loss productivity dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1% dari total produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp 205–220 triliun dengan total PDB mencapai Rp7.000 triliun.

Hal itu selaras dengan pernyatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa sebagian besar kematian akibat kecelakaan berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Catatan WHO menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat telah disertai dengan peningkatan motorisasi dan mencuatnya kasus kecelakaan lalu lintas jalan. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah kehilangan sekitar 3% dari PDB mereka akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Sementara itu, menhub tentu tak berkutat pada persoalan kendaraan yang berkeselamatan tapi juga mampu mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terintegrasi, terjangkau, dan ramah lingkungan. Maklum, mayoritas kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan pribadi. Bila pergerakan orang lebih banyak memanfaatkan angkutan umum massal diharapkan mampu menekan kasus kecelakaan sekaligus fatalitasnya.

Tentu saja, setiap menteri maupun instansi terkait pemangku kepentingan keselamatan jalan mesti manut pada Presiden. Artinya, bila Presiden juga sangat antusias dalam melaksanakan program keselamatan jalan, para menteri dan pembantunya bekerja lebih maksimal.

Oh ya, para pemangku kepentingan keselamatan jalan lainnya adalah juga pembantu presiden yaitu Kapolri, kementerian kesehatan, dan kementerian PUPR. Mereka kita harapkan dapat bersinergi dengan maksimal serta berkesinambungan. Apalagi Negara punya target menurunkan fatalitas hingga 50% pada 2020 dengan basis tahun 2011. Semoga terwujud. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: