Skip to content

Ramai Lagi Soal Pembatasan Motor Saat Mudik

21 Juni 2016

mudik2_fajar

SETELAH sempat ramai beberapa tahun belakangan, kini mencuat lagi wacana pembatasan sepeda motor untuk alat angkut lintas wilayah. Wacana itu tentu saja kian santer manakala terkait dengan pemakaian sepeda motor dalam musim mudik Lebaran. Maklum, saat itu jutaan roda dua bergerak nyaris serentak wira-wiri melintas antar wilayah.

Menteri Perhubungan (Menhub) Iganatius Jonan memberi isyarat soal adanya kajian pembatasan sepeda motor antar wilayah dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin, 20 Juni 2016. “Setelah Lebaran kita akan tinjau, atau membuat PP kalau memang tidak mau mengubah Undang-Undang LLAJ, karena ini prosesnya tidak bisa sebentar,” kata Jonan, seperti dilansir Antara, saat rapat koordinasi dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin.

Nafas dari pembatasan itu guna mengurangi kecelakaan lalu lintas jalan termasuk selama musim Lebaran. Maklum, keterlibatan sepeda motor masih dominan dalam kecelakaan musim arus mudik dan balik Lebaran. Apalagi tahun ini kemenhub menaksir terjadi lonjakan penggunaan sepeda motor hingga 50%, yakni menjadi sekitar 5,6 juta unit dibandingkan.

Kajian yang dilakukan Kemenhub tentu saja diharapkan mampu sebijaksana mungkin. Maksudnya, bila ternyata membuat kontraproduktif kehidupan masyarakat, rasanya jadi aneh. Misal, pelarangan saat mudik Lebaran mengingat moda transportasi yang ada belum mampu mengakomodasi mobilitas masyarakat. Baik itu untuk perjalanan dari kota ke daerah. Atau, mobilitas di daerah tujuan mudik.
Menhub sejatinya juga menyadari hal itu bila membaca pemberitaan yang merebak Senin, 20 Juni 2016. Kalau demikian tantangan yang harus dijawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Banyak hatapan agar kajian akan pembatasan sepeda motor, termasuk untuk angkutan mudik Lebaran, benar-benar komprehensif. Saya termasuk yang optimistis bila angkutan umum seperti di atas dapat terwujud, mayoritas mobilitas masyarakat akan bertumpu pada angkutan umum. Tidak seperti saat ini, manakala angkutan umum belum mampu mengakomodasi, masyarakat harus mencari solusi sendiri hak dasarnya untuk bermobilitas. Kemampuan kebanyakan orang jatuh pada si roda dua yang dianggap familiar dengan kocek mereka. Sekalipun, kita tahu ada risiko yang harus dipikul seperti kecelakaan lalu lintas jalan.

Di sisi lain, jika penggunaan sepeda motor dibatasi lintas wilayah, akan membuat rumit penyuka touring. Kelompok yang ini juga tidak sedikit dan punya andil tidak kecil dalam mendorong pariwisata Nusantara. Tidak terbayang jika untuk melintasi sejumlah wilayah harus berganti-ganti pelat nomor, eh… berganti-ganti sepeda motor.

Sekali lagi, pemerintah seyogyanya mampu menyediakan angkutan umum yang memadai serta infrastruktur jalan yang berkeselamatan. Tak perlu terus menggencet rakyat kebanyakan yang posisinya sedang mencari solusi sendiri atas masalahnya yang rumit. Terkait kecelakaan, mari gencarkanlah membangun perilaku berlalulintas jalan yang humanis. Perilaku yang mengedepankan keselamatan sebagai prioritas. Peran pemerintah cukup lengkap, sosialisasi, edukasi, hingga menjamin keselamatan pengguna jalan. Semoga. (edo rusyanto)

foto:fajar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: