Skip to content

Sembilan Hal Penting Soal Angkutan Berbasis Online

28 April 2016

busway gatsu dilibas kejepit

ANGKUTAN menggunakan teknologi informasi atau kondang disebut berbasis online belakangan ini terus bergemuruh. Apalagi kalau bukan lantaran angkutan itu dianggap lebih nyaman dibandingkan angkutan legal yang beroperasi saat ini. Puncak gemuruh angkutan itu terjadi ketika gelombang penolakan mencuat di jantung kota Jakarta.

Belakangan, pada 1 April 2016 Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menelorkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan itu mencabut Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Permehub anyar itu dengan lugas mengatur penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang belum diatur oleh KM 35/2003.

Permenhub No 32/2016 mengatur angkutan orang tidak dalam trayek yang mencakup taksi, angkutan sewa, angkutan carter, angkutan kawasan tertentu, dan angkutan untuk keperluan pariwisata. Bisa jadi angkutan berbasis online yang beroperasi saat ini bakal memilih ranah angkutan sewa yang tarifnya disepakai antara perusahaan angkutan dengan konsumen.

Nah, dalam aturan baru ini ada sejumlah hal yang barangkali kita perlu ketahui terkait dengan angkutan berbasis online.

Pertama, angkutan orang orang dengan kendaraan umum tidak boleh lagi oleh perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). Artinya, usaha angkutan wajib berbadan hukum bisa berupa badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas, atau koperasi.

Kedua, perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Ketiga, perusahaan aplikasi yang tidak bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum praktis tidak boleh merekrut pengemudi, besaran penghasilan pengemudi, menetapkan tarif, dan memungut bayaran.

permen 32 syarat angkutum

Keempat, memiliki minimal lima kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama perusahaan.

Kelima, kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang wajib lolos uji kendaraan.

Keenam, memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool).

Ketujuh, menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Kedelapan, perusahaan angkutan umum harus memberi layanan yang baik setidaknya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Kesembilan, bila perusahaan angkutan umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin dikenakan sanksi tidak diberikan pengembangan usaha selama dua tahun oleh pemberi izin.

Oh ya, ternyata Permen anyar itu baru berlaku enam bulan setelah diundangan loh. Artinya, jika diundangkan pada 1 April 2016, baru berlaku pada 1 Oktober 2016 yah? (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: