Skip to content

Menguak di Balik Pembatasan Kendaraan di Jakarta

4 April 2016

macet jakarta gatsu 2015

SAAT kebijakan pembatasan kendaraan berupa 3 in 1 tahun 2003 digulirkan banyak yang memaklumi. Setahun kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan moda transportasi Trans Jakarta. Semangat keduanya sama, meredam pergerakan kendaraan pribadi dan mendongkrak penggunaan angkutan umum massal.

Kini, setelah 13 tahun kebijakan 3 in 1 berjalan laju penggunaan kendaraan pribadi makin meruyak. Infrastruktur jalan tak mampu menampung. Saat jam-jam sibuk kemacetan lalu lintas terjadi disana-sini. Barangkali akan ada yang berujar, jika 3 in 1 tidak ada bakal lebih karut marut lagi. Entahlah.

Pastinya, 3 in 1 adalah pembatasan pergerakan kendaraan dengan memaksa mobil diisi oleh minimal tiga orang. Mobil-mobil pribadi yang melintas di jalan protokol Jakarta sepertiJl MH Thamrin, Jl Jenderal Sudirman, dan Jl Jenderal Gatot Subroto wajib diisi minimal tiga orang. Tentu saja aturan itu berlaku pada jam sibuk, yakni pagi dan sore hari.

Oh ya, soal pembatasan pergerakan kendaraan sepeda motor juga tidak luput. Si roda dua tidak boleh melintas di jalan protokol Jl MH Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kini, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta setidaknya mencapai angka 16 juta unit. Tentu saja mayoritas adalah sepeda motor yang konttibusinya mencapai sekitar 70%-an. Selebihnya mobil termasuk mobil pribadi.

Di sisi lain, jumlah angkutan umum sekitar 107 ribu unit pada saat ini. Angkutan itu terbagi dua, yakni angkutan barang dan angkutan orang. Tak perlu tanyak berapa yang layak beroperasi, faktanya lebih banyak kendaraan pribadi yang wira-wiri di jalan-jalan Jakarta.

Sebuah penelitian menyebutkan, hanya kurang 10% pergerakan orang di Jakarta yang menggunakan angkutan umum. Saat ini, setiap hari setidaknya ada 20 juta pergerakan orang. Mudah ditebak bahwa mayoritas pergerakan tadi difasilitasi oleh kendaraan pribadi mencakup mobil dan sepeda motor.

Penghapusan 3 in 1

Kini, memasuki April 2016 ada niat menghapus kebijakan 3 in 1, tentu saja dengan sejumlah alasan. Termasuk alasan eksploitasi anak dalam praktik joki 3 in 1. Niat penghapusan muncul dari Pemprov DKI Jakarta sang otoritas transportasi kota. Sejumlah argumen pro dan kontra pun mencuat. Jalan tengah, uji coba penghapusan digelar sebagai bahan evaluasi.

“Namun yang lebih penting pada saat uji coba, harus betul-betul dihitung kepadatan arus lalu lintas (kondisi eksisting- selama- pasca) sehingga hasil uji coba benar-benar menunjukan angka-angka yang dapat digunakan sebagai dasar memutuskan kebijakan lebih lanjut,” papar AKBP Budiyanto, kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, dalam pesan tertulisnya, Minggu, 3 April 2016.
Dia menjelaskan, uji coba dilaksanakan selama satu minggu terhitung mulai Selasa, 5 April 2016.

Lalu, hasil evaluasi uji coba ini akan digunakan sebagai pertimbangan final, apakah 3 in 1 akan dilanjutkan atau dihapus. Alternatif penggantinya adalah 4 in 1, electronic road pricing (ERP), atau tetap mempertahankan 3 in 1.

trans jakarta halte kota1

Khusus mengenai ERP, kata Budiyanto, instrumen ini dapat sebagai alternatif yang efektif menggantikan program 3 in 1. Namun, ERP perlu diformulasikan dengan segera, walaupun disadari prosesnya memerlukan waktu cukup panjang. Tahapannya mulai dari menentukan lelang ERP untuk menghasilkan waktu pemberlakuan ERP, siapa yang berhak menggelar lelang, persiapan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Selain itu, payung hukum, back office atau data base.

“Program ERP bisa segera diwujudkan/dilaksanakan sepanjang ada komitmen yang kuat dari instansi yang berkompeten untuk terlaksananya program tersebut,” tukas dia.

Pergerakan Orang

Seingat saya ada dua kelompok besar kebijakan terkait transportasi dan lalu lintas jalan, yakni kebijakan pergerakan orang (people movement) dan pergerakan kendaraan (vehicle movement).

Kebijakan pertama memudahkan pergerakan orang lewat sistem transportasi umum massal. Tentu saja angkutan yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terintegrasi, terjangkau, dan ramah lingkungan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah membangun transportasi sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab negara kepada warganya.

Sedangkan kebijakan kedua berorientasi memperlancar pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi. Kebijakan ini sarat dengan pembangunan infrasruktur seperti underpass atau fly over dan tentu saja infrastruktur jalan. (edo rusyanto)

Iklan
One Comment leave one →
  1. aganwidodo permalink
    4 April 2016 12:13

    Imho, Soal macet intinya sih angkutan umum harus aman, nyaman, tepat waktu, dan tarif terjangkau. Masyarakat akan pindah dengan sendirinya ke angkutan umum daripada mobil pribadi. Kalo angkutan umum masih amburadul (preman, todong, palak, copet, pengamen, pelecehan seksual, bahkan sampai pemerkosaan) ya jangan harap masyarakat akan pindah haluan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: