Lanjut ke konten

Angkot Ngetem Sembarangan Didenda Rp 250 Ribu

21 Maret 2016

angkot dan pangkalan ojek

BERITA menghebohkan muncul dari Bandung, Jawa Barat, Minggu, 20 Maret 2016. Walikota Bandung, Ridwan Kamil dilaporkan ke polisi karena dituduh menampar sopir angkutan kota (angkot).

Sejumlah media online memberitakan, peristiwa terjadi Jumat, 18 Maret 2016 pagi. Sang pelapor yang mengaku ditampar, TH, mengaku telah berbuat salah dengan ngetem di lokasi yang bukan pada tempatnya. Hanya saja, dia juga merasa risih diperlakukan kasar oleh Walikota.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengaku berang melihat perilaku oknum pengemudi angkot pelat hitam. Angkot itu, katanya, mobil pribadi yang dipakai mengangkut penumpang. Sudah berulang kali ditertibkan, namun selalu saja membandel. “Tidak ada pemukulan. Ini ada preman maksa warga masuk mobilnya. Kepergok wali kota mau kabur. Saya dadah-dadah aja gitu?” tuturnya.

Walikota yang dikenal sebagai arsitek ini juga memaparkan dirinya tidak bisa menerima perilaku preman yang memaksa warga Kota Bandung seperti itu. “Saya pasti kasar. Support kota tertib,” tegas Ridwan.

Nah, merujuk pada Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pasal 1 ditegaskan bahwa perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sangat jelas bahwa angkutan umum berupa badan hukum. Bisa saja berupa perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, maupun koperasi.

Di sisi lain, UU No 22/2009 tentang LLAJ juga menegaskan bahwa angkot tidak boleh ngetem sembarangan. Coba saja tengok pasal 126 UU yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Ditegaskan bahwa sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang mencakup; a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

Lazimnya sebuah aturan, UU tersebut juga mencantumkan ancaman sanksi. Hal itu bisa disimak di pasal 302. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Angkot yang ngetem sembarangan bukan monopoli kota Bandung. Di kota-kota lain amat mudah kita jumpai, termasuk di Jakarta. Tentu ini adalah pekerjaan rumah dinas perhubungan (dishub) masing-masing kota. Harapannya, sang pengemudi dapat lebih menaati aturan, sedangkan para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Jadilah penegak hukum yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: