Skip to content

Gara-gara Melakukan Hal Ini, Kendaraan Bisa Diblokir

22 Februari 2016

operasi simpatik 2011a

KENDARAAN bermotor kita bisa diblokir oleh Kepolisian RI. Salah satunya, jika kita tidak hadir dalam persidangan akibat kena tilang.

Pengendara yang melanggar aturan lalu lintas jalan bisa kena tilang oleh polisi lalu lintas (polantas). Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu terhadap ketentuan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketentuan sebagai berikut;

1.Kasat mata dan mudah diketahui.
2.Tidak memerlukan alat untuk membuktikan..
3.Tidak memerlukan keterangan ahli.
4.Ancaman pidana paling lama 3 bulan, dan/atau denda paling banyak Rp 3 juta.

“Sistem penindakan dengan tilang dapat digunakan dua cara,” kata Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, dalam pesan tertulisnya, Senin, 22 Februari 2016 pagi.

Cara pertama, pelanggar tidak hadir di sidang pengadilan. Dalam hal ini pelanggar/terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya di sidang pengadilan yang berarti pelanggar;

a.Setuju dengan sangkaan/dakwaan penyidik/penyidik pembantu atas pelanggarannya.
b.Setuju menunjuk wakil yang telah disiapkan oleh penyidik /penyidik pembantu.
c.Setuju dan bersedia menyetorkan sejumlah uang ke bank yang ditunjuk, sebesar nilai denda yang tertera pada tabel denda sesuai dengan jenis pelanggarannya ” uang titipan “.
d.Setuju dgn penetapan/putusan sidang pengadilan yang menetapkan uang titipan berubah menjadi uang denda dan akan disetorkan ke Kas Negara.
e.Menerima lembar surat tilang warna biru.

Cara kedua, pelanggar hadir di sidang pengadilan, berarti pelanggar;

a.Menolak atau tidak setuju dengan sangkaan penyidik/penyidik pembantu, atau ia ingin hadir sendiri di sidang pengadilan.
b.Menerima lembar surat tilang berwarna merah.
c.Bukti pelanggaran berupa SIM,STNK atau kendaraan.
d.Melaksanakan pembayaran denda setelah diputus oleh Hakim.

Menurut Budiyanto, sebagai peringatan bagi pelanggar apabila tidak menghadiri sidang dituntut pasal 216 ayat (1) KUHP.

Nah, tambah dia, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, Ditlantas telah melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana pelanggar/ terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum.

Contohnya, jelas dia, pertama, tidak menghadiri di sidang pengadilan dan tidak mewakilkan. Kedua, tidak mengambil barang bukti yang sampai dengan mendapatkan penetapan yang sudah diserahkan ke eksekutor, yakni Jaksa.

“Tindakan ini terpaksa diambil untuk menekan, menghindari pelanggar melakukan pelanggaran hukum baru dengan modus membuat laporan polisi dengan alasan STNK/SIM hilang (Tindak Pidana Pemalsuan),” tegas Budiyanto. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: