Skip to content

Kenali Ini Supaya Diskresi di Jalan Raya Tidak Kebablasan

19 Februari 2016

DALAM sebuah diskusi keselamatan lalu lintas jalan (road safety) muncul pertanyaan seperti ini. Apakah kita mesti ikuti perintah polisi lalulintas (polantas) untuk maju hingga melewati garis setop?

Padahal, kata siempunya pertanyaan, para pengguna jalan wajib berhenti di belakang garis setop di persimpangan jalan. Kalau melewati berarti melanggar peraturan. Lalu, kenapa polantas mengajarkan untuk melanggar aturan?

Dalam diskusi itu juga mencuat bahwa tindakan yang dilakukan polantas tadi adalah ‘diskresi’ polisi. Diskresi bernakna tindakan yang diambil menurut penilaian sendiri polantas demi kepentingan umum.

Dalam kasus perintah maju melampaui garis setop bahkan hingga mengangkangi zebra cross, boleh jadi untuk mencairkan stagnasi antrean kendaraan bermotor. Keputusan itu diambil dengan harapan kemacetan lalu lintas jalan dapat sedikit diurai. Barangkali loh yah.

Ironisnya, pada kesempatan lain ketika tidak ada perintas polantas, ada pengguna jalan yang ‘mendiskresikan’ dirinya sendiri. Menanti pergantian lalu lintas di persimpangan jalan dengan berhenti di atas zebra cross. Inilah dramatisnya kehidupan kota.

Nah, bagaimana sosok ‘diskresi’ itu sesungguhnya?

"Diskresi hadir dalam keseharian lalu linatas jalan," kata Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, dalam pesan tertulisnya, baru-baru ini.

Hal itu, jelas dia, dalam rangka menciptakan dan mempertahankan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas yang dinamis. "Kadang-kadang masih banyak belum dipahami oleh masyarakat pengguna jalan secara umum," tutur Budiyanto.

Buntutnya, sering menimbulkan debat kusir, kesalah pahaman, dan debat pada forum-forum diskusi resmi. Dia mencontohkan kasus;

1.Perdebatan pengemudi taxi dengan petugas belum lama ini yang mempermasalah rambu-rambu parkir dan larangan.

2.Pelanggar tidak mau ditilang
karena mempermasalahkan payung hukum rambu-rambu.

3.Parkir di bahu dan badan jalan yang tidak dipasang rambu-rambu.

Menurut dia, aturan dan makna diskresi polantas sudah sangat jelas diatur oleh perundangan.

Pertama, pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Untuk kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya polisi dapat bertindak menurut penilaian
sendiri.

Kedua, pasal 5 huruf a ayat ( 4 ) UU No 8 tahun 1981 ttg KUHAP.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketiga, pasal 104 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan.

Dalam keadaan tertentu untuk kamseltibcarlantas, petugas dapat melakukan tindakan :

a.Memerintahkan pengguna
jalan untuk jalan terus.
b.Memberhentikan arus lalu lintas.
c.Mempercepat arus lalu lintas.
d.Memperlambat arus lalu lintas .
e.Mengalihkan.arus lalu lintas.

Nah, kata Budiyanto, tentunya petugas dalam melaksanakan tindakan kepolisian tidak boleh sewenang-wenang sehingga tindakan tersebut;

1.Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2.Selaras dengan kewajiban hukum
3.Tindakan harus patut dan masuk akal.
4.Pertimbangan yang layak.
5.Berdasarkan keadaan memaksa.
6.Menghormati HAM.

Kesamaan pemahaman diharapkan dapat mengurangi ekses yang akan timbul di lapangan. "Terutama pada saat proses penegakan hukum," katanya.

Ok komandan. Noted. Apalagi poin nomor tiga. (edo rusyanto)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: