Skip to content

Polisi Akui Penegakan Hukum di Jalan Belum Maksimal

13 Februari 2016

trail polisi

JALAN raya di Jakarta dan sekitarnya masih diwarnai kecelakaan lalu lintas jalan. Bahkan, pada 2015, kasus kecelakaan meningkat sekitar 8% menjadi sekitar 18 kasus per hari.

Kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi dinilai sebagai ekses dari pertumbuhan kota yang kian modern. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli membuat jumlah kendaraan bermotor pun ikut menggeliat. Jakarta dan sekitarnya, yakni Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), kini dihuni 18,7 juta kendaraan bermotor. Jangan bandingkan dengan tahun 1970-an yang tentu saja populasi penduduk dan pertumbuhan ekonominya tak sedahsyat saat ini.

“Tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor tumbuh 7%,” papar Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, dalam pesan tertulis WA nya kepada saya, di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2016 siang.

Meruyaknya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya berdampak pada terus terjadinya kecelakaan di jalan. Selain, tentu saja berdampak pada kemacetan lalu lintas jalan. Khusus soal kecelakaan, kita tahu bahwa mayoritas pemicu kecelakaan adalah perilaku para pengguna jalan, yakni berkendara tidak tertib dan lengah.

Dalam menekan perilaku tidak tertib fakta juga memperlihatkan bahwa setiap ada operasi razia jumlah pelanggaran menurun. Artinya, bila pelanggaran dapat ditekan bkan mustahil celah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan juga bisa merosot. Namun, penegakan hukum di jalan raya masih jauh dari harapan masyarakat.

“Penegakan hukum belum maksimal,” tegas Budiyanto.

Tapi, kata dia, di bagian lain kesadaran masyarakat pengguna jalan relatif masih rendah. Dia mencontohkan, pada saat dihadapkan pada situasi macet, saling serobot, dan melawan arus. Akibatnya, jumlah pelanggaran.dan.kecelakaaan relatif tinggi.

“Tahun 2015, jumlah kendaraan yang terlibat pelanggaran naik 19%,” paparnya.
Budiyanto punya solusi. Dia menyebutkan bahwa perlu terus membangun kultur masyarakat untuk tertib hukum dengan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan (stake holders) dengan melakukan edukasi pada kelompok masyarakat yang terorganisasi maupun tidak.

Lalu, membangun sinergitas yang kuat pada seluruh stake holders dengan mengesampingkan ego sektoral. “Dan, harus ada komitmen yang kuat dari semua pilar penegak hukum sehingga menghasilkan nilai tambah pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” tegas dia. (edo rusyanto)

One Comment leave one →
  1. 18 Februari 2016 16:41

    Reblogged this on Suetoclub's Blog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: