Skip to content

Kalau Ditilang, Bawa Aja ke Pengadilan

26 Januari 2016

tilang jl raya bogor 2016

ADA sebuah pesan whats ap (WA) menarik yang masuk ke ponsel saya baru-baru ini. Pengirimnya, AKBP Budiyanto, kasubdit bin gakkum Polda Metro Jaya.

Saya kategorikan menarik, karena WA itu mengulas soal fenomena penilangan seorang pengemudi taksi yang dituduh parkir di jalan raya. Sedangkan sang sopir berkilah dia sedang berhenti, bukan parkir.

“Perlu adanya pelurusan berita tersebut sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” ujar Budiyanto.

Dia pun menjelaskan soal apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran tertentu di jalan raya mesti memenuhi kriteria;

1.Kasat mata dan mudah diketahui.
2.Tidak memerlukan alat untuk membuktikan.
3.Tidak memerlukan keterangan ahli.
4.Ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga )bulan dan /atau denda paling banyak Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ).

Nah, soal defenisi parkir, dia berujar, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

“Sedangkan, berhenti adalah keadaan kendaraan tdk bergerak untuk sementara dan tdk ditinggalkan pengemudinya,” katanya.

Budiyanto menjelaskan, bila melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) itu akan dikenai sanksi. Pasal 287 ayat (1) UU tersebut menyebutkan, sanksinya pidana kurungan dua bulan dan denda paling banyak Rp 500.000. “Pelanggaran ini termasuk dlm pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,” katanya.

Perdebatan Parkir dan Berhenti

Dia mengatakan, saat ini yang menjadi perdebatan antara pengemudi taxi dengan petugas adalah bahwa pengemudi taxi merasa tidak bersalah terhadap apa yang disangkakan melanggar larangan parkir. Alasanya, sang pengemudi hanya menghentikan kendaraan dan tidak meninggalkan kendaraaannya.

“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap anggota Polri memilik hak untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian,” tegas dia.

Diskresi adalah tindakan yang menurut penilaian sendiri untuk dilakukan demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No 2 th 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Budiyanto menambahkan, hal ini dipertegas dalam UU No 22/2009, yakni di pasal 104. Aturan itu mengatakan, bahwa dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara RI dapat melakukan tindakan ;

1.Memberhentikan arus lalu lintas.
2.Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus.
3. Mempercepat arus lalu lintas.
4. Memperlambat arus lalu lintas.
5. Mengalihkan arus lalu lintas.

UU tersebut mewajibkan pengguna jalan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas. Ada sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan, yakni denda pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Dia mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai diskresi.
Menurut Budiyanto, kesalah pahaman yang terjadi antara pengemudi taxi dengan petugas Polri tentang pelanggaran larangan parkir dan larangan berhenti sebenarnya tidak perlu terjadi. Tentu, kata dia, apabila masing-masing pihak sudah mampu menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pemahaman yang memadai tentang hukum, tugas dan kewenangan Polri. Polisi bertindak dengan acuan UU No 22/2009 dan UU No 2/2002.

Dia menegaskan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan petugas Kepolisian bisa memberikan argumentasi atau pembelaan pada saat pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

“Karena yang bisa memberikan ketusan seseorang salah atau benar terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah pihak pengadilan,” kata dia. (edo rusyanto)

Iklan
14 Komentar leave one →
  1. Dian Mas Putra permalink
    26 Januari 2016 15:04

    berarti kasus penilangan yg ada di cirebon memang sudah “hak diskresi”nya polisi.
    polisi menggunakan hak “diskresi”nya untuk menilang sesuka hati sesuai dg poin 2 dan 3.
    2.Tidak memerlukan alat untuk membuktikan.
    3.Tidak memerlukan keterangan ahli.
    mari kita dukung kepolisian untuk peng optimalan “hak diskresi”nya.

    • 26 Januari 2016 17:09

      mestinya diskresi berbasis pada demi kepentingan umum dan merujuk pula pada undang undang. jadi, mereka mesti pandai2 memilah mana yg genting dan mana yg penting. IMHO

  2. 26 Januari 2016 16:03

    bagai mana mau memberikan pembelaan wong sidangnya aja g jelas g di kasih kesempatan untuk membela

    • 26 Januari 2016 17:11

      nah, itu mestinya dilurusin yah bro. IMHO.

  3. 26 Januari 2016 16:26

    Kalau pendapat saya sih begini om, karena tidak ada rambu/marka larangan STOP dan yang ada hanya larangan PARKIR, maka seyogyanya pak polisi bukan menilang si sopir taxi, dan cukup memberikan teguran dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan lokasi, IMHO

    • 26 Januari 2016 17:12

      sy berpikir, kalau mau diskresi maka yg tepat dan demi kepentingan umum yg tidak mencederai regulasi yg ada. dalam hal ini, rasanya penindakan pencegahan dengan menegur sudah cukup. IMHO.

  4. 26 Januari 2016 18:10

    Nah, itu dia yang jadi masalah… dan yang lebih salah lagi kenapa video itu bisa lolos seleksi dari pihak Net, dan juga kepolisian… dan ahirnya efek viral pun jadi menambah kesan negatif kepolisian.
    Kayaknya Revolusi Mental anggota kepolisian harus ditegakkan nih biar ga ada lagi kasus serupa.

    • 26 Januari 2016 20:57

      peningkatan integritas, kredibilitas, dan transparansi rasanya mutlak terus dilakukan. IMHO.

  5. Jusri Pulubuhu permalink
    26 Januari 2016 18:26

    Sip bung Edo…atas ruang nya…saya mau menyoal bahwa keputusan salah benar

    “Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan petugas Kepolisian bisa memberikan argumentasi atau pembelaan pada saat pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan “Karena yang bisa memberikan ketusan seseorang salah atau benar terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah pihak pengadilan,” kata AKBP Budiyanto! Saya sependapat!!

    Sayang nya hingga kini yang saya dengar kesempatan untuk membela diri bagi terduga pelanggar di pengadilan sama sekali tidak ada..Duduk/Dengar/Bayar…!! Ini yang mungkin harus menjadi PR agar semua memiliki hak hukum yang sama bukan pengadilan sekedar prioritas saja ..

    GBU bung Edo!

    • 26 Januari 2016 20:59

      siap bung Jusri, kita berharap hak dan kewajiban menjadi pijakan penting dalam mewujudkan lalu lintas jalan yang humanis.

  6. 27 Januari 2016 01:25

    bs menjadi pelajaran kedua belah pihak, selain ada faktor ketidaksadaran penggunan jalan, pihak aparat jug kdng memanfaatkan wewenangnya (abusement)

    http://kasamago.com/review-film-the-5th-wave/

    • 27 Januari 2016 18:46

      ya, semua pihak mesti menempatkan diri sesuai porsinya.

  7. 27 Januari 2016 14:02

    Menjadi polisi di negara yang bangsanya tidak mampu disiplin adalah pangkal masalahnya. Polemik yang akan terus terjadi sampai kiamat. Hukum dibuat untuk dilanggar. Tidak perlu jauh-jauh mempermasalahkan BERHENTI dan PARKIR, masalah pengendara yang BERHENTI di ZebraCross lampu merah itu MASSAL. Pelanggaran kecil yang jelas-jelas menunjukkan betapa buruknya pemahaman hukum di negara ini. Tak perlu banyak diskusi ketika akan menilang pelanggar Pak Polisi. Tindak, Tilang dan Tangkap. Masalah benar atau salah pengadilan yang memutuskan. Hakim yang memutuskan.

    • 27 Januari 2016 18:45

      setuju banget untuk yang ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: