Skip to content

Saya Berhenti Kerja, Bukan Saya Parkir Kerja

25 Januari 2016

parkir-dan-larangan-denda-500-ribu_1

SEPINTAS kalimat judul di atas bernada banyolan. Tapi, kalimat itu saya tulis serius loh mengingat pengertian antara ‘parkir’ dan ‘berhenti’ itu berbeda.

Coba aja, mana ada bawahan bilang ke atasan, “Pak saya mau parkir kerja.”

Kita lebih sering mendengar kalimat, “Pak saya mau berhenti kerja.”

Di jalan raya, setahu saya makna kata ‘parkir’ dan ‘berhenti’ pun berbeda. Coba saja simak Undang Undang (UU) No 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 1 ayat 15 ditegaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Sedangkan pada ayat 16 ditegaskan bahwa berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Nah, beda kan?

Walau, kalau mau berhenti mesti lihat-lihat situasi juga. Eloknya tidak mengganggu pergerakan arus kendaraan atau lalu lintas jalan. Apalagi, kalau ternyata ada rambu larangan berhenti alias rambu ‘S’ dicoret, praktis kita jangan berhenti di area itu.

Lalu, kalau ada polisi lalu lintas jalan menindak pengendara yang berhenti apa yang mesti dilakukan? Apalagi kalau cara berhenti pengendara tadi tidak mengganggu arus lalu lintas.

Ini repotnya. Ada kejadian dimana sang pengendara yang seperti itu akhirnya ditilang. Kalau pendekatannya adalah hak diskresi petugas, semestinya berlandaskan pada aspek kepentingan umum. Sang petugas harus pandai-pandai dalam membuat penilaian dan sekali lagi, merujuk pada kepentingan umum tadi. Dan, tentu saja harus berpijak pada undang undang. Namanya saja penegak hukum, tentu dalam bertindak-tanduk harus sesuai regulasi yang ada.

Lantas, kalau masyarakat tidak berkenan atas diskresi yang dianggap keliru bagaimana?

Ternyata, hal itu diatur dalam UU No 2/2002 tentang Kepolisian RI. Berdasarkan aturan itu masyarakat bisa melaporkannya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Selanjutnya, Kompolnas meneruskan kepada pihak-pihak terkait, bahkan hingga ke tingkat Presiden.

Langkah lain adalah tentu saja dengan membuat pembelaan di pengadilan tilang. Repotnya, setahu saya pengadilan tilang tidak disertai dengan hak terdakwa untuk membela diri. Para terdakwa pelanggaran aturan lalu lintas jalan tinggal duduk, dengar vonis, lalu bayar sanksi denda.
Ternyata, panjang dan repot yah urusan membela diri atas tudingan melanggar aturan di jalan raya? (edo rusyanto)

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. windu mulyana permalink
    25 Januari 2016 09:17

    mau tanya nih om..klo seandainya kita (pihak yang ditilang) tidak berkenan untuk menandatangi surat tilang..lalu apa yang terjadi?apakah itu berarti kita tidak mengakui diri kita klo bersalah..dan bersedia serta bisa memberikan argumentasi di pengadilan?

    • 25 Januari 2016 20:50

      sebaiknya menandatangani, tapi mengajukan argumen di pengadilan. IMHO

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: