Skip to content

Oh Ini, Alasan Penilangan Telat Bayar Pajak Kendaraan

14 September 2015

operasi zebra 2014_a

SUASANA lalu lintas jalan di sudut kota Jakarta Timur ramai lancar. Aneka kendaraan bermotor wira-wiri. Di salah satu sudut setelah tikungan jalan terjadi ketesendatan. Ada apa?

“Pemeriksaan surat-surat kendaraan pak,” jawab seorang polisi lalu lintas saat menjawab pertanyaan saya, baru-baru ini.

Kami berbincang sesaat setelah saya berhenti memarkirkan sepeda motor dan membuka helm. Siang itu, saya termasuk dari puluhan bahkan ratusan kendaraan bermotor yang dihentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia. Mayoritas yang dihentikan adalah sepeda motor, amat minim mobil yang disetop untuk diperiksa, apalagi mobil kendaraan dinas milik militer. “Hari ini sih termasuk sepi pak, mungkin sudah banyak yang tahu ada razia disini sehingga mereka tidak lewat sini,” tambah sang petugas tadi, sambil memeriksa surat-surat yang saya berikan.

Siang itu dia meminta surat kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM). Sontak saya sodorkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM. Wajahnya sedikit berkerut saat membaca identitas saya di kedua surat-surat itu.
“Wah, pajak bapak belum dibayar. Kenapa tidak dibayar pak?” Tanya dia.

“Waktu itu belum ada uang pak, nanti saya bayar setelah punya uang,” jawab saya sekenanya.
“Ini telat satu tahun. Ini bisa ditilang. Kalau dulu memang tidak ditilang, sekarang bisa ditilang,” cerocosnya.
Belum sempat saya menjawab, dia menyambung lagi. “Ya sudah, silakan melanjutkan perjalanan, tapi nanti pajaknya dibayar. Besok kalau ketemu lagi dan belum dibayar, saya akan tilang.”

Petugas tadi melengos setelah menyerahkan SIM dan STNK ke saya. Dia melanjutkan rutinitasnya, menghentikan sepeda motor lainnya. Tampak seorang pemuda berkendara tanpa menyalakan lampu utama. Entah apa yang terjadi, saya pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan.

* * *

Rasa penasaran pun timbul. Setiba di rumah buka laptop dan kasak-kusuk di dunia maya. Mencari data soal kewenangan polisi lalu lintas (polantas) menilang pesepeda motor yang telat membayar pajak sekitar satu tahun. Ternyata, di internet seabrek tulisan mengenai hal tersebut.

Pro dan kontra bermunculan. Ada yang bilang dapat ditilang dan ada yang berpendapat tidak dapat ditilang.
Penegasan paling mutakhir mencuat pada Mei 2015 dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Condro Kirono. Dia bilang, STNK yang pajaknya telat dibayarkan bakal kena tilang.

“Pajak mati (telat) pasti bisa ditilang, karena itu sudah ada peraturannya,” ujar Condro Kirono seperti dikutip dari viva.co.id.

Menurut dia, pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara. Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali. Intinya seperti itu.

Penjelasan senada pernah muncul di akun facebook Divisi Humas Mabes Polri ceritanya lain lagi. Maksudnya, dalam akun itu dibeberkan mengenai kewenangan polantas dalam menindak pengendara yang telat membayar pajak. Ini cuplikan informasi dari akun tersebut;

pajak telat ditilang_polri

“Lebih jauh diatur dalam Lampiran Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dijelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.Itulah yang menjadi dasar untuk seorang pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya mati dapat ditilang,” tulis akun tersebut.

Pertanyaan awam seperti saya adalah, defenisi STNK mati yang dipakai itu untuk periode lima tahun sesuai masa berlaku STNK atau satu tahun setiap perpanjangan STNK?

Sebagai orang awam, saya menangkapnya bahwa STNK mati adalah bila lima tahun tidak membayar pajak mengingat masa berlakunya adalah memang lima tahun. Soal keterlambatan pembayaran pajak selama satu minggu, satu bulan, atau satu tahun maka sang pemilik STNK akan diganjar denda sesuai dengan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, seorang pengendara yang bisa ditilang adalah yang tidak bayar pajak selama lima tahun alias sudah kadaluarsa STNK nya.

Kesimpulan saya yang awam ini juga merujuk pada substansi pasal 1 point 17 dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Aturan itu bilang penghapusan regident ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data regident ranmor pada Polri.

Sedangkan di pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Namun, ada yang menarik dari sebuah artikel di laman hukumonline. Dalam artikel itu disebutkan bahwa amat bisa pengendara yang telat bayar pajak STNK dikenai tindakan tilang. Penilangan dilakukan akibat “ketiadaan stempel pengesahan tahunannya” bukan masalah “pajak”nya.

Sebagai orang awam, saya semula berpikiran bahwa yang ditilang semestinya adalah STNK yang mati lima tahun. Kalau yang telat bayar untuk perpanjangan tahunan semestinya cukup didenda saja. Ternyata, pikiran itu keliru yah?
Terkuak sudah misteri soal penilangan telat bayar pajak kendaraan bermotor.
Kalau dipikir-pikir memang mending mengikuti aturan saja biar perasaan menjadi tenang saat berkendara di jalan raya. (edo rusyanto)

Iklan
12 Komentar leave one →
  1. 14 September 2015 14:23

    Tuhkan pren, gawat urusannya kalo sampe kita telat bayar pajak.
    Makanya supaya gak lupa yuk install aplikasi JakTor di smartphone kamu!

    iOS : http://apple.co/1LuyDrU
    Android : http://bit.ly/1G0nJkI

    sumber : http://www.goodguyapps.id

  2. SUGENG YOGYA permalink
    14 September 2015 15:34

    Tapi……mengapa setiap punya kendaraan bermotor baru…..
    1.STNK ma BPKB kok lama turunnya……?
    Yang bayar motor yang Cash ma kredit kok sama?gak ada bedanya?

  3. 14 September 2015 16:00

    bener om… ikut aturan biar tenang…

    http://singindo.com/2015/09/14/formula-1-singapore-2015-dibawah-ancaman-kabut-asap/

  4. ken permalink
    14 September 2015 17:51

    ohh gitu ya..

  5. 14 September 2015 23:26

    mantap saya kerja di jalan info nya penting banget nih tanks mas bro jadi tau saya
    http://prediksibolajitu303. com

  6. 14 September 2015 23:29

    informasi membantu sekali karena saya awam soal hukum
    jangan lupa mampir juga ke Web ku http://prediksibolajitu303. com

  7. 15 September 2015 15:16

    intinya jangan sampe telat bayar pajak

  8. anton permalink
    15 September 2015 15:50

    klo gitu, orang yg gak bayar pajak bumi dan bangunab juga disita sertifikatnya. ngawur itu namanya. mana ada gk bayar pajak ditilang.

  9. angga permalink
    15 September 2015 18:26

    selagi punya uang yowessss, yg lgi buntuhhhhhhh bagaimana bosssssssssssssssssssssss???????

  10. arifin permalink
    9 Januari 2016 19:42

    Kalo dipikir2 bener juga polisinya. Meskipun gak ada pasal mengenai penilangan jika pajak telat di bayar, tapi saya dukung polisi untuk menilang.
    Soalnya orang di mari juga pada bandel2.
    Saya yakin jika telat bayar pajak tidak di denda, semua biker akan sengaja telat bayar.
    Dijaman serba cepat begini semua harus on time, hal sepele sekalipun.
    Apalagi ini bayar pajak.
    Naik motor aja tiap hari. Solat 5waktu. Makan 3x sehari. Semua harus on time.
    Toh telat gak telat akhirnya juga bayar kan ???? Mending di bayar sebelum telat.

    • 10 Januari 2016 22:53

      Woy….. Gak setiap orang beruntung setiap saat punya duit, gak setuju telat bayar pajak ditilang…. lah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) klo telat cuma kena denda gak kepengadilan dng sertifikat tanah/giriknya or IMBnya disita Gendeng yang revisi UU LaluLintas woy DPRnya Gimana sih dablek yah

  11. Pras permalink
    16 November 2016 20:28

    Aturan geblek..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: