Lanjut ke konten

Aturan Pengawalan di Mata Perwira Tinggi Polisi

21 Agustus 2015

edo dan kombes istiono

SEJUMLAH orang tampak duduk di salah satu ruang di gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka duduk rapih di bangku yang memang disediakan untuk para tamu di studio I News TV. Di sudut lain ruangan itu tampak seorang pria memakai seragam Kepolisian Republik Indonesia.

“Selamat siang pak, wah ketemu lagi kita. Tapi saya mau sholat dulu yah,” sergah pria berseragam tersebut, saat bertemu saya, baru-baru ini.

Dia pun melangkah ke ruangan lain di gedung tersebut. Saya duduk di kursi berwarna merah ditemani salah satu staf stasiun televisi swasta tersebut.

“Pak Edo nanti menjadi nara sumber bersama pak Istiono dan pak Nanan Sukarna,” sergah staf tadi kepada saya.

Saya diundang untuk membahas tema arogansi dan konvoi di jalan raya. Talk show yang disiarkan langsung dalam acara ‘Speak After Lunch’ itu berlangsung selama sekitar satu jam. Ada yang menarik dari pertemuan saya dengan Komisaris Besar (Kombes) Polisi Istiono siang itu. Pria yang sehari-hari sebagai Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri itu dengan runtut menceritakan tentang bagaimana aturan konvoi di jalan raya yang berlaku usaat ini.

“Tentang konvoi di jalan raya diatur dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujarnya.

Nah, yang menarik dari perbincangan saya dengan Istiono adalah ketika memasuki ranah pentingnya mengusung etika ketika berlalulintas jalan, termasuk ketika konvoi. Selain itu, perlunya Kepolisian RI mempertingkan mana yang genting dan mana yang penting untuk memberikan hak utama kepada sekelompok orang.

Saat ini, kata saya, di tengah masyarakat terjadi distorsi tentang makna pengawalan dan hak utama. Seakan-akan, semua yang dikawal oleh petugas selalu mendapat hak utama sehingga mendapat prioritas termasuk mengabaikan rambu dan marka jalan. “Tolong pak agar dibedakan antara pengawalan dengan hak utama. Mengingat, saat ini secara individu, baik itu sendiri atau dua tiga orang,bisa dikawal di jalan raya. Dan, ironisnya yang dikawal tadi kerap mendapat prioritas di jalan,” sergah saya kepada Istiono.

Ternyata, dia setuju bahwa pengawalan yang diberikan kepada perorangan di jalan raya tidak serta merta mendapat hak utama. Hal itu, katanya, perlu disosialisasikan, baik itu kepada pihak petugas maupun kepada masyarakat luas. “Berbeda dengan konvoi rombongan seperti event olah raga atau lainnya,” kata dia.

Fakta di lapangan, kerap kita melihat ada perseorangan yang dikawal oleh petugas polisi lalu lintas. Entah untuk kepentingan apa, sang pengawal tak jarang menyalakan lampu isyarat warna biru dan bunyi-bunyian.

Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan, kendaraan bermotor yang memiliki hak utama adalah kendaraan bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain.

Pasal 134 UU tersebut menjelaskan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan mencakup; a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, b. ambulans yang mengangkut orang sakit. c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, d. kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, f. iring-iringan pengantar jenazah, dan g. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nah, dalam penjelasan point ‘g’ itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Selain membeberkan siapa saja yang berhak mendapat hak utama, UU No 22/2009 juga mengatur tata cara mereka. Tengok pasal 135 yang menyebutkan pada ayat (1) kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Lalu, pada ayat (2) dijelaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan pada ayat (3) alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.

Mereka yang memiliki hak utama memang mendapat prioritas saat di jalan. Pengguna jalan yang lain harus bersabar ya pak? (edo rusyanto)

8 Komentar leave one →
  1. 21 Agustus 2015 00:20

    nyimak dengan seksama

  2. 21 Agustus 2015 10:18

    moge gak ada urgent-nya untuk diprioritaskan.

    • Hugo yan T permalink
      21 Agustus 2015 11:59

      setuju banget tuh,..

  3. Nole permalink
    21 Agustus 2015 12:43

    Kalau ada rombongan moge atau harley dengan pengawalan, disisi lain ada ambulan di dalamnya ada ibu-ibu yang mau melahirkan kejebak macet sama rombongan moge, itu bagaimana????mana yang harus jadi prioritas??????

  4. 21 Agustus 2015 20:30

    jadi gimana eyang jawaban pak nana

  5. 22 Agustus 2015 11:38

    semoga peraturannya bisa berjalan sesuai dengan semestinya

  6. 22 Agustus 2015 17:29

    faktanya moge tetep prioritas tuh…
    semua hanya teori

  7. exbal permalink
    11 April 2018 21:19

    Pak gimana dengan pengawalan oleh komunitas/perorangan/golongan /organisasi mengawal. Salah satu kendaraan yg diprioritaskan tersebut ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: