Skip to content

10 Fakta Penting Batas Kecepatan Maksimal

10 Agustus 2015

bus harapan jaya vivanews

SEORANG jurnalis bertanya kepada saya, “Apakah efektif aturan batas kecepatan untuk mencegah kecelakaan?”

Jujur saja, pertanyaan tersebut amat berat dibandingkan pertanyaan, “Apakah aturan batas kecepatan di jalan raya bisa diterapkan secara efektif ?”

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 11 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, arti batas kecepatan adalah aturan yang membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan disekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

Terkait hal itu, aturan yang diteken oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada 29 Juli 2015 ini juga menyatakan perlunya manajemen kecepatan, yakni tata cara mengelola kecepatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara keselamatan dan efisiensi kecepatan kendaraan.

Pada praktiknya akan ditetapkan batas kecepatan paling tinggi bagi kendaraan bermotor dan sepeda motor. Batas kecepatan paling tinggi ditentukan untuk lebih menjamin keselamatan pengguna jalan sehingga tersedia waktu yang cukup untuk penghindaran tabrakan. Selain itu, kalau terjadi tabrakan maka tidak timbul luka parah atau fatal (kematian).

Jadi intinya pengaturan batas kecepatan untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan. Berikut adalah fakta-fakta terkait batas kecepatan di jalan raya.

1. Pertama, perbandingan aturan kolonial Belanda. Stadblaad 1899 No 303 pada 1 Januari 1900 mengatur batas kecepatan maksimal kendaraan adalah 45 kilometer per jam (kpj). Belanda sudah mengatur batas kecepatan di jalan sejak 115 tahun lalu. Seiring derasnya pertumbuhan teknologi kendaraan dan teknologi pembangunan jalan yang berkeselamatan, lalu batas kecepatan juga meningkat. Jika merujuk angka 45 kpj pada tahun 1900 dan angka 100 kpj pada 2015, artinya naik sekitar 122%.

2. Kedua, aturan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Batas kecepatan maksimal diatur dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diterbitkan pada 22 Juni 2009.

3. Ketiga, masih di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahirlah Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 tentang ‘Program Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia’. Pada pilar ketiga dalam Inpres itu ditegaskan bahwa kementerian perhubungan bertanggung jawab atas ‘Kendaraan yang Berkeselamatan’. Ada lima aspek terkait hal ini yang mencakup pertama, penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe. Kedua, Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan. Ketiga, Penanganan Muatan Lebih (Overloading). Keempat, Penghapusan Kendaraan (Scrapping) dan kelima, Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum.

4. Keempat, untuk turunan dari UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 10 Desember 2013. PP ini mengatur batas kecepatan maksimal. PP tersebut menegaskan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Batas kecepatan paling tinggi diatur untuk empat jenis jalan, yakni pertama di jalan bebas hambatan. Kedua, batas kecepatan di jalan antarkota. Ketiga, batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan dan keempat, pada jalan di kawasan permukiman.

rambu kecepatan tol lengkap1

Untuk di jalan bebas hambatan diatur juga batas kecepatan paling rendah, yakni 60 kilometer per jam (kpj). Sedangkan batas paling tinggi 100 kpj. Untuk jalan antarkota batas kecepatan paling tingginya adalah 80 kpj. Lalu, untuk di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 kpj. Sedangkan di kawasan permukiman kecepatan paling tinggi adalah 30 kpj.

5. Kelima, hampir dua tahun kemudian, di era Presiden Joko Widodo, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 11 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menandatangani aturan tersebut pada 29 Juli 2015
Permenhub ini mengatur lebih rinci apa yang tertuang di dalam PP No 79 tahun 2013. Contohnya, kecepatan paling tinggi untuk kendaraan bermotor, yakni roda empat atau lebih adalah 80 kpj, sedangkan untuk sepeda motor 60 kpj. Aturan ini untuk jalan arteri primer yang memiliki jalur cepat dan jalur lambat terpisah.

Contoh lain adalah, pada jalur lambat di kawasan dengan kegiatan yang padat, kecepatan paling tinggi adalah 30 kpj. Sedangkan di kawasan kegiatan yang tidak padat adalah 50 kpj.

6. Keenam, Sebelum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, Presiden Soeharto saat berkuasa sudah lebih dulu mengatur batas kecepatan maksimum di jalan raya. Saat itu, regulasinya tertuang di Undang Undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu, diatur lebih rinci dalam PP 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

7. Ketujuh, berkendara melampaui batas kecepatan menyumbang 6% dari total kecelakaan selama musim mudik Lebaran. Pada musim mudik setiap hari 40-an orang tewas akibat kecelakaan. Sedangkan diluar musim mudik Lebaran, ngebut menyumbang lebih besar lagi, yakni sekitar 13%. Pada 2014, setiap hari 70-an orang tewas akibat kecelakaan di jalan.

8. Kedelapan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam yang bertajuk ‘Global Status Report on Road Safety 2013’ menyebutkan bahwa pejalan kaki dan pesepeda menjadi kelompok paling berisiko cedera akibat pola berkendara yang berkecepatan tinggi. Tiap hari, rata-rata 747 pejalan kaki tewas atau 31 orang per jam. Sedangkan pesepeda yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas jalan di dunia, tiap hari sebanyak 169 jiwa. WHO menyebutkan kecelakaan lalu lintas jalan merenggut sekitar 1,24 juta jiwa di dunia.

9. Kesembilan, di negara bagian Victoria, Australia pengendalian kecepatan mampu menurukan jumlah fatalitas kecelakaan sebesar 25% dalam kurun waktu 20 tahun.

10. Kesepuluh, jumlah rambu terkait batas kecepatan maksimal di jalan masih tergolong minim. Sekalipun ada rambu yang lengkap seperti jalan tol, aturan batas kecepatan kerap diobrak-abrik oleh para pengguna kendaraan bermotor.

rambu kecepatan di lingkungan

Nah, setelah melihat fakta-fakta itu bagaimana menjawab dua pertanyaan di awal tulisan di atas?

Saya berpikir beberapa hal yang harus dilakukan agar aturan batas kecepatan maksimal dapat diterapkan secara efektif adalah melalui;

Pertama, sosialisasi dan edukasi. Negara dan dunia pendidikan semestinya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan batas kecepatan maksimal. Termasuk yang disosialisasikan adalah risiko berkendara bila berkendara dengan kecepatan tinggi di atas batas maksimal.

Kedua, penegakan hukum yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu. Untuk menjalankan hal ini butuh dua aspek penunjang vital, yakni kamera pemantau (CCTV) dan alat pengukur batas kecepatan (speed gun).

Ketiga, rambu-rambu jalan terkait batas kecepatan maksimal harus disediakan. Hal ini penting agar para pengguna jalan tahu bahwa saat melintas di jalan tertentu dia hanya boleh melaju dalam kecepatan tertentu. (edo rusyanto)

Iklan
One Comment leave one →
  1. 10 Agustus 2015 06:40

    Reblogged this on Suetoclub's Blog and commented:
    Batas maksimum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: