Skip to content

Jejak Jokowi di Forum Lalu Lintas

8 Mei 2015

edo dan jokowi di kantorID

MASALAH lalu lintas jalan di Jakarta memang bukan soal sepele. Coba saja tengok bagaimana analisis yang menyebutkan dampak kemacetan lalu lintas jalan bagi perekonomian Jakarta. Angkanya tidak tanggung-tanggung, triliunan rupiah.

Itu belum seberapa. Ada lagi persoalan yang lebih serius, yakni bertumbangannya para pengguna jalan akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Setidaknya, rata-rata dua orang tewas akibat kecelakaan di jalan. Itu belum lagi mereka yang luka-luka. Jumlahnya mencapai belasan orang per hari.

Tak heran bila kemudian para tokoh yang menjadi gubernur di DKI Jakarta menempatkan urusan lalu lintas jalan sebagai prioritas. Dalam kampanye pemilihan gubernur, isu kemacetan lalu lintas jalan menjadi isu yang seksi. Janji-janji menangani masalah ini pun berseliweran. Soal hasilnya seperti apa, itu soal lain.

Salah satu yang meninggalkan jejak dalam penanganan lalu lintas jalan adalah Joko Widodo atau Jokowi. Pria kelahiran Surakarta inilah yang ternyata meneken Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2014 tentang Transportasi pada 28 April 2014. Apa persoalannya?

Oh ya, Jokowi memimpin DKI Jakarta sekitar dua tahun dalam rentang 15 Oktober 2012 hingga 20 Oktober 2014. Jejak Jokowi amat mencolok. Bagaimana tidak, dialah Gubernur yang mengatur soal Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam sebuah Perda. Inilah Forum yang menjadi amanat Undang Undang (UU) No 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). UU ini bahkan sudah diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum ini memiliki peran strategis. Bukan semata mengurus soal masalah lalu lintas jalan, tapi juga segala pernak-perniknya termasuk kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam Perda yang diteken Jokowi disebutkan bahwa Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Nah, kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Merujuk aturan itu bila dikaitkan dengan masalah keselamatan jalan (road safety) peran Forum amat strategis. Semestinya Forum ini mampu meredam ego sektoral. Dia bisa mencairkan komunikasi termasuk memuluskan sinergi diantara para pemangku kepentingan. Muara dari itu semua tentu saja diharapkan terjadi penurunan kasus kecelakaan dan terutama tingkat fatalitasnya.

Jika Jokowi telah meletakan fondasi yang kokoh untuk pembentukan Forum, eloknya Gubernur selanjutnya mewujudkan Forum tersebut. Oh ya, keanggotaan Forum terdiri atas Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lLintas dan angkutan jalan, serta asosiasi perusahaan angkutan jalan umum di daerah. Selain itu, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah. (edo rusyanto)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: