Skip to content

Nyaris Ditilang Karena Tidak Punya Tempat Sampah

25 Maret 2015

angkutan kota jakarta

RAZIA polisi lalu lintas (polantas) cukup gencar. Kali ini seorang rekan wartawan mengaku terpaksa berurusan dengan polantas karena di mobilnya tidak tersedia tempat sampah.

“Waktu itu saya dari arah Lembang menuju kota Bandung. Di tengah jalan diberhentikan polantas,” cerita Zal, wartawan salah satu media di Jakarta, saat berbincang dengan saya, baru-baru ini.

Sang polantas memintanya menepi. Mobilpun di parkir di sisi jalan. Setelah melihat surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM), sang petugas juga memeriksa bagian dalam kendaraan. Disitulah persoalan muncul. “Saya mau ditilang karena tidak memiliki tempat sampah di mobil. Katanya ada perda yang mengatur soal itu,” katanya.

Dia mengaku meminta kebijaksanaan sang petugas agar tidak menilang. Dalihnya, tidak tahu ada aturan itu dan sedang terburu-buru mau liputan ke kantor Gubernur. Sang petugas akhirnya melepas, tidak menilang dan hanya memberi peringatan. “Padahal SIM saya sudah mati dua tahun,” ujar pria muda itu.

Setelah mengubek-ngubek aturan terkait kewajiban menyediakan tempat sampah di mobil, akhirnya ketemu juga. Ini dia Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pasal 49 huruf (n) Perda itu menyebutkan bagi yang tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum Rp 250 ribu. Selain sanksi denda, bisa juga dikenai sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa.

Bahkan, penerapan sanksi bisa dilakukan bersamaan. Maksudnya, bisa kena sanksi biaya dan sanksi administrasi. Hal itu dimungkinkan karena ada kata “dan/atau” di dalam Perda tersebut.
Ngomong-ngomong salah satu dasar hukum Perda itu ternyata adalah Undang Undang (UU) No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Maklum, saat Perda dibuat UU 22/2009 tentang LLAJ belum dilahirkan. (edo rusyanto)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: