Skip to content

Begini Rute Pembatasan Motor di Jakarta

27 November 2014

jalur alternatif pembatasan motor thamrin

GEMURUH pembatasan sepeda motor di Jakarta kembali mencuat. Dalam rentang sepuluh tahun terakhir, isu ini sempat muncul beberapa kali. Pada 2010 isu ini juga sempat santer. Sampai-sampai kalangan pesepeda motor di Jakarta turun ke jalan untuk menolak pembatasan dengan sejumlah alasan.

Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melemparkan jadwal untuk dimulainya ujicoba pembatasan. Kawasan yang dipilih adalah Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Jadwal ujicoba pun sudah dilontarkan yakni mulai 17 Desember 2014 dan kemungkinan dimulai implementasinya pada Februari 2015.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan bahwa pelarangan sepeda motor melintas di jalur itu berlaku selama 24 jam, termasuk pada hari libur. Sedangkan sepeda motor yang dikecualikan adalah kendaraan milik petugas yang sedang bertugas tentunya.

Keputusan melarang sepeda motor di ruas jalan di Jakarta Pusat tersebut dibalut oleh niat mengurangi kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa para pesepeda motor. Data Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan prosentasenya masih yang tertinggi.

“Pada 2013, keterlibatan sepeda motor mencapai 75%,” kata AKBP Hindarsono, kasubdit gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya di dalam acara ‘Sosialisasi Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di DKI Jakarta’ yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Selasa, 25 November 2014 pagi.

Sayangnya, dia belum merinci soal kasus kecelakaan dan fatalitas di kedua ruas jalan tersebut. Apakah sudah sedemikian tinggi sehingga pantas dibatasi. Atau, memang ada alasan lain sehingga sepeda motor harus dibatasi. Misalnya, terkait kemacetan lalu lintas jalan atau soal polusi udara.

Nah, kalau terkait kemacetan dan polusi udara, semestinya bukan hanya sepeda motor yang dibatasi melintas di kedua ruas jalan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seluruh kendaraan bermotor praktis menimbulkan kemacetan dan menyumbang polusi udara. Sekali lagi, bukan hanya sepeda motor.

lokasi parkir thamrin

Tapi, niat sudah bulat. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mencanangkan jadwal ujicoba. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Walau, eloknya ada sejumlah tahapan yang bisa membuat masyarakat memahami kebijakan tersebut.

Road Safety Association (RSA) Indonesia mengusulkan empat langkah agar semua menjadi lebih transparan. Pertama, sosialisasikan alasan-alasan pembatasan sepeda motor kepada masyarakat luas melalui media massa dan media sosial. Materi sosialisasi mencakup seberapa besar tingkat kecelakaan di kawasan yang akan diterapkan pembatasan. Selain itu, sejauhmana tingkat kemacetan yang ditimbulkan oleh sepeda motor di kawasan yang dimaksud.

Kedua, sampaikan ke publik hasil uji coba. Sejauhmana dampaknya terhadap masalah kecelakaan dan kemacetan di kawasan yang diujicoba.

Ketiga, penuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) maupun aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Perda No 5/2014 tentang Transportasi.

Keempat, sesegera mungkin wujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, aman, selamat, tepat waktu, terjangkau secara akses dan finansial, serta ramah lingkungan. Angkutan umum yang sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang sepadan.

“Infrastruktur belum cukup baik, ditambah tingginya populasi kendaraan bermotor membuat suasana lalu lintas jalan kian macet,” kata Leksmono Suryo Putranto, anggota DTKJ dalam sosialisasi tersebut.

Ya. Infrastruktur yang dimaksud tentu saja termasuk angkutan umum massal yang tersedia belum mampu mengakomodasi pergerakan warga kota. Ketika warga mencari solusi sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, dampaknya seperti yang diutarakan profesor tadi.

laka libat motor jakarta 2007 2013

Kembali lagi soal pembatasan. Dinas perhubungan DKI Jakarta membeberkan peta rute jalur alternatif ketika ruas Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat menjadi zona terlarang bagi pesepeda motor. Pertanyaannya, sejauhmana rute alternatif itu mampu mengakomodasi sepenuhnya kebutuhan mobilitas warga? Belum lagi persoalan parkir kendaraan.

Sekalipun, dinas perhubungan DKI Jakarta mengatakan dana 11 lokasi parkir di gedung-gedung yang ada di sekitar zona larangan bagi sepeda motor. Gedung-gedung tersebut disebutkan mampu menampung parkir sepeda motor hingga 6.500-an unit.

Pemprov DKI Jakarta juga mengaku bakal menyediakan bus angkutan yang wira-wiri di jalur tersebut.

Apa pun itu kebijakan Pemprov DKI Jakarta, sepatutnya memberi manfaat bagi seluruh pengguna jalan. Setelah ujicoba, seperti diusulkan RSA Indonesia, semestinya dipaparkan bagaimana raihannya. Lantas dibarengi dengan mewujudan angkutan umum massal yang sepadan dan memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) seperti diamanatkan oleh perundangan yang berlaku saat ini. (edo rusyanto)

Iklan
One Comment leave one →
  1. 27 November 2014 10:46

    horeee

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: