Skip to content

Ngobrol Pembatasan Motor di Stasiun TV

20 November 2014

kompas tv edo_gg

TUBUHNYA tinggi besar. Malam itu dia berbalut jaket kulit warna coklat yang dipadukan dengan celana jeans. Kami sempat berbincang sambil menunggu jadwal siaran langsung di Kompas TV.

Topik yang cukup hangat saat ini pun bergulir, yaitu tentang pergerakan lalu lintas sepeda motor yang akan dibatasi di Jakarta. Tentu saja perbincangan kian beragam manakala kami tampil dalam siaran langsung di stasiun televisi swasta tersebut. Apalagi, siaran langsung juga membuka dialog interaktif dengan para penonton.

“Mestinya pak Kadishub nih yang membahas topik ini. Saya jadi menggantikan karena dia sedang mancing di Seribu,” kata Benjamin Bukit, wakadishub saat berbiincang dengan saya, malam itu di studio Kompas TV, di bilangan Palmerah, Jakarta Barat.

Wacana pembatasan pergerakan lalu lintas sepeda motor mencuat kembali awal November 2014. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau yang kondang disapa Ahok menyebutkan bahwa alasan pembatasan motor salah satunya adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas jalan. Ruas yang dipilih pada tahap awal adalah Jl MH Thamrin – Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Rencananya ujicoba pembatasan dimulai minggu kedua Desember 2014,” kata dia.

Gagasan pembatasan motor, tambahnya, dilontarkan Ahok pasca dirinya mengundang Kadishub dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Restu M Budyanto beberapa waktu lalu. Sebagaimana santer diberitakan, pembatasan dilakukan demi keselamatan pesepeda motor dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Bahkan, kata Benjamin, juga berbarengan dengan penerapan pemungutan restribusi jalan (eletronic road pricing/ERP).

Saat disinggung tentang pentingnya sosialisasi sebelum diimplementasikan, Benjamin mengaku ada celah waktu hingga sebelum pembatasan diujicoba. Muatan sosialisasi eloknya mencakup alasan pembatasan dan pemenuhan kaidah yang digariskan oleh perundangan dan peraturan yang berlaku saat ini. “Tapi, kalau mesti memenuhi koefisien jalan mesti 0,9 jangan-jangan situasi sudah terlambat. Saat ini, kemacetan pada jam sibuk sudah cukup tinggi di daerah tersebut,” sergah dia.

Setidaknya saat ini ada empat aturan yang terkait dengan pembatasan motor. Keempatnya mencakup UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, PP No 97 tahun 2012, yakni Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Perda DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi.

UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang diteken Presiden saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pembatasan sepeda motor merupakan bagian dari manajemen kebutuhan lalu lintas. Dalam pasal 133 UU tersebut dicantumkan bahwa pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Lalu, dalam pasal 70 di PP 32/2011 diatur tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk membuat aturan pembatasan lalu lintas sepeda motor.

Kriteria tersebut paling sedikit terdiri atas, pertama, memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima). Dan, kedua, telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Pada aturan yang sama ditegaskan juga bahwa pembatasan untuk kendaraan perseorangan dan barang dapat memakai sistem retribusi atau pungutan daerah. Pungutan tersebut berlaku di jalan provinsi.

Lalu, PP No 97 tahun 2012 yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Oktober 2012 itu secara gamblang mengatakan ada empat obyek pungutan yang dikecualikan, salah satunya sepeda motor. Selain sepeda motor, tiga obyek lainnya yang dikecualikan adalah kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulans. Inilah PP yang kondang disebut PP electronic road pricing (ERP).

Dalam PP 97/2012 ini ditegaskan lagi soal kriteria kepadatan lalu lintas jalan yang berdasarkan criteria pertama, memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan). Dan, kedua, kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

Sementara itu, Perda No 4/2014 menegaskan bahwa untuk melaksanakan pengendalian lalu lintas jalan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan di jalan dan/atau pergerakan lalu lintas. Salah satu caranya adalah dengan membatasi lalu lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan jalan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut bakal diatur dalam peraturan gubernur. “Saat ini belum ada peraturan gubernurnya, aturan itu segera dibuat,” kata Benjamin Bukit.

Berbincang dengan Wakadishub cukup mencerahkan. Saya mendapat banyak informasi mengenai penataan lalu lintas jalan di DKI Jakarta. “Lebih lengkap lagi bisa dilihat pada Perda No 5 tahun 2014,” tukasnya. (edo rusyanto)

Iklan
One Comment leave one →
  1. 20 November 2014 15:51

    segeralah motor dibatasi di jakarta, setelah itu mobil juga..
    ha ha ha…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: