Lanjut ke konten

Ini Alasan Kenapa Tidak Menggugat Pemerintah

13 Oktober 2014

laka beruntun di koran

KORBAN kecelakaan lalu lintas jalan terus bertumbangan di negara kita. Data Korlantas Polri menyebutkan, sepanjang 10 tahun terakhir sedikitnya 220 ribu jiwa melayang dan hampir satu juta orang menderita luka-luka. Artinya, tiap hari ada 60 korban tewas akibat kecelakaan di jalan. Miris.

Ada korban dan keluarga korban yang menganggap bahwa kecelakaan sebagai musibah dan takdir. Karena itu, kasus kecelakaan lalu lintas jalan tak seluruhnya bergulir ke meja hijau. Apalagi sampai sang korban menggugat negara atau pemerintah karena lalai dalam memberi perlindungan warga dalam berlalu lintas jalan.
Pemerintah wajib melindungi warga negara saat berlalu lintas jalan. Hal itu termuat di dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ahli hukum perdata FHK Unika Soegijapranata, Semarang, Val Suroto mengatakan, pasal 5 di dalam UU tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas LLAJ dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Dia mencontohkan, negara wajib menyediakan sarana dan prasarana jalan yang memadai sehingga lalu lintas jalan menjadi aman dan selamat. Apalagi, katanya, dalam UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan juga ditegaskan soal itu. “Salah satu asas penyelenggaraan jalan adalah asas keselamatan,” kata dia dalam sebuah seminar di Unika Soegijapranata, di Semarang, belum lama ini.

Menurut dia, penyelenggara jalan wajib memenuhi asas keselamatan dengan cara melakukan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan dan secara berkala minimal 10 tahun untuk jalan yang sudah beroperasi. Pemerintah juga wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Bahkan, diatur pula bahwa bila belum memperbaiki, pemerintah wajib memberi tanda/rambu.

Selain itu, katanya, pemerintah wajib melengkapi rambu, marka, alat penerangan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan. “Salah satu saja tidak dipenuhi, warga dapat menggugat penyelenggara jalan,” katanya.
Lantas, kenapa para pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan akibat prasarana dan sarana jalan tidak menggugat? Padahal, kita tahu bahwa setidaknya ada sedikitnya 8 ribu kasus kecelakaan yang dipicu faktor jalan pada 2013.

Ternyata, kata Val Suroto, ada banyak faktor kenapa korban kecelakaan tidak menggugat penyelenggara jalan. Faktor itu antara lain, pertama, pemahaman masyarakat terhadap undang-undang masih kurang. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor sosial budaya. Dan, keempat, faktor adat istiadat.

Indonesia masih memiliki catatan kelam dalam soal keselamatan para pengguna jalan. Sejumlah faktor memicu terjadinya kecelakaan. Selain berharap para pengguna jalan lebih aman dan selamat saat berlalu lintas jalan, peran negara juga penting. Salah satu yang menonjol adalah bagaimana menyediakan sarana dan prasarana jalan yang mengutamakan asas keselamatan. Ketika para korban dan keluarga korban saat ini seakan diam saja bukan mustahil suatu ketika diam tadi berubah menjadi bersuara. (edo rusyanto)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: