Lanjut ke konten

Jejak SBY (Menaikkan Santunan Korban)

9 September 2014
tags:

jasa raharja swdkllj_resize

NEGARA wajib melindungi para pengguna jalan. Salah satunya, negara wajib memberi santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Sekalipun, dana awal untuk santunan tersebut dipungut dari para pengguna jalan, baik pengguna kendaraan pribadi maupun para pengguna angkutan umum.

Oh ya, dana yang dipungut dari warga itu jika dari kalangan pengguna sepeda motor dipungut ketika mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK). Para pemilik kendaraan wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan besaran sesuai kapasitas mesin sepeda motornya. Untuk sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter di atas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35 ribu, sedangkan sepeda motor dan scooter diatas 250 cc sebesar Rp 83 ribu. Dana SWDKLLJ dikelola oleh PT Jasa Raharja selaku BUMN yang diberi amanat menyantuni korban kecelakaan lalin.

Jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini terlihat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan menteri soal besaran santunan pada 2008. Ceritanya begini.

Di era Soekarno telah dilakukan peletakan dasar kepedulian negara terhadap nasib para pengguna jalan. Lahirlah UU No 7 tahun 1951 dan UU No 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR). Tapi, ada yang lebih penting. Namanya, UU No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

UU 34/1964 menegaskan setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemauan politik Soekarno melindungi para pengguna jalan patut diacungi jempol. Seiring waktu, pemimpin selanjutnya seperti Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tak kalah peduli terhadap pengguna jalan. Soeharto melahirkan UU No 14 tahun 1992 tentang LLAJ yang kemudian dipertajam oleh SBY pada 23 Juni 2009 lewat UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Terkait santunan bagi korban kecelakaan di jalan, melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diteken Sri Mulyani selaku menteri keuangan pada 26 Februari 2008, pemerintah menaikkan jumlah santunan yang berlaku mulai 27 Maret 2008. Merujuk pada aturan tersebut, besaran santunan naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 25 juta bagi korban yang meninggal dunia. Untuk korban cacat tetap, santunan maksimal yang diberikan naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 25 juta. Sedangkan biaya pengobatan atau mengalami luka-luka naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta dan biaya penguburan naik dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta.

Santunan bagi penumpang angkutan umum udara yang naik hanya biaya penguburan, yakni dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Untuk korban meninggal dunia tetap yakni Rp 50 juta, cacat tetap maksimal Rp 50 juta, dan biaya perawatan atau korban luka-luka maksimal Rp 25 juta.

Belakangan, pada 2014, yakni masih di era SBY, muncul wacana untuk menaikkan besaran santunan bagi korban kecelakaan. Nilai santunan yang ada dinilai masih kurang bisa membantu korban maupun keluarga korban. Entah berapa besar nilai santunan tersebut. Kita tunggu saja. (edo rusyanto)

Jejak SBY (Korban Masih Bergelimpangan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: