Lanjut ke konten

Pengurangan Kendaraan Pribadi Mencuat dari Capres

22 Mei 2014

agenda capres 2014

ADA sebuah artikel menarik dari harian ekonomi Investor Daily yang terbit di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2014. Artikel yang disajikan di halaman utama koran itu mengupas visi dan misi calon presiden (capres) yang bertarung dalam pemilihan presiden pada 7 Juli 2014.

Dalam salah satu point visi dan misi capres Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla disebutkan bahwa bakal melakukan pengurangan 30% penggunaan kendaraan pribadi. Kita tahu, saat ini mobilitas masyarakat Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, masih mengandalkan kendaraan pribadi. Mulai dari sepeda motor hingga mobil pribadi jenis multi purpose vehicle (MPV) hingga jenis sedan. Sebagai contoh, di Jakarta dan sekitarnya terdapat sekitar 12 juta sepeda motor dan sekitar empat juta mobil.

Ya. Ada dua pasang capres yang akan bertarung. Selain Jokowi, ada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam artikel Investor Daily yang berjudul “Jokowi dan Prabowo Kompak Berniat Merevisi UU Migas” disebutkan juga bahwa pasangan Jokowi berkomitmen untuk menurunkan harga energi sebesar 30%. Selain itu, pasangan ini akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 60 triliun, pengalihan 30% transportasi berbasis BBM ke gas, dan pengurangan 30% penggunaan kendaraan pribadi.

Oh ya, di sektor infrastruktur tranpsortasi, pasangan Jokowi-JK berambisi membangun 2 ribu km jalan baru, 10 pelabuhan baru, dan 10 bandara baru. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta berkomitmen mengalokasikan dana Rp 1.400 triliun untuk pembangunan infrastruktur di koridor MP3EI selama 2015-2019, membangun 3.000 km jalan raya, 4.000 km rel kereta api, serta pelabuhan dan bandara. Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa subsidi BBM untuk orang kaya akan dikurangi melalui mekanisme pajak dan cukai, serta memperluas program konversi dari BBM ke gas dan energi terbarukan.

Kendaraan Pribadi

Tingginya pemakaian kendaraan pribadi bisa jadi karena angkutan publiknya dianggap belum memadai. Walau, bisa juga karena masyarakat cenderung individualis sehingga kendaraan pribadi merupakan pilihan yang bisa memberi rasa nyaman. Pastinya, kian tinggi pemakaian kendaraan pribadi, tingkat konsumsi BBM juga sulit terbendung. Tak kurang dari Rp 200 triliun kocek yang harus dirogoh oleh pemerintah untuk subsidi BBM. Sebagian besar subsidi tersebut mengalir untuk transportasi jalan. Bahkan, ada yang memperkirakan subsidi tidak tepat sasaran karena yang minum BBM bersubsidi justeru ada yang berkocek tebal.

Bila capres melontarkan gagasan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, konsekuensinya adalah penciptaan angkutan umum yang nyaman. Bahkan, tidak saja nyaman, tapi juga angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Untuk aspek yang terakhir, keterjangkauan terbagi atas terjangkau secara akses dan terjangkau secara finansial alias ramah isi dompet masyarakat kebanyakan.

Tantangan ke depan memang bagaimana mewujudkan tranportasi publik yang tidak saja seperti itu, namun angkutan yang ramah lingkungan. Rasanya ok-ok saja jika ada pengalihan 30% transportasi berbasis BBM ke gas. Bumi makin butuh angkutan yang tidak membuat polusi terlalu tinggi.

Di sisi lain, perwujudan transportasi publik yang seperti itu membuat kota lebih bermartabat. Kota menjadi lebih memanusiakan warganya. Termasuk, nah ini yang amat penting, bisa mengurangi potensi terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas jalan. Maklum, mayoritas kendaraan yang terlibat dalam kasus kecelakaan pada saat ini adalah kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor yang mencapai sekitar 70-an% pada 2013.

Betul, bukan pekerjaan mudah. Namun, negara harus mampu menjamin keselamatan warganya. Keterjaminan keselamatan para pengguna jalan menjadi sebuah kebutuhan. Karena itu, para pemangku kepentingan keselamtan jalan, mulai dari kepolisian, kementerian pekerjaan umum, kementerian perhubungan, hingga kementerian perindustrian, mesti bahu membahu. Sinergi di antara mereka amat dibutuhkan untuk memangkas 270-an kasus kecelakaan yang terjadi setiap hari di Indonesia. Apalagi, menurut data Korlantas Polri, setiap hari 70-an nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan raya.

Nah, sinergi para pemangku kepentingan hanya bisa jika pemimpin utamanya, yakni Presiden turun tangan. Presiden yang peduli pada keselamatan jalan pasti tahu bahwa sinergi bisa dibentuk jika dirinya bertindak tegas dan konsisten. Para pemangku kepentingan tadi kan merupakan pembantu Presiden. (edo rusyanto)

2 Komentar leave one →
  1. abon sapi permalink
    23 Mei 2014 07:46

    yg daerah angkutan umumnya masih belum layak secara jam & rute.

  2. 28 Mei 2014 09:36

    Reblogged this on Suetoclub's Blog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: