Lanjut ke konten

Perlukah Menggugat Penyelenggara Jalan?

12 Mei 2014

jalan dalam perbaikan cibinong

SUATU ketika seseorang mengirimkan pesan tertulis kepada saya. Dia bercerita, salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia lantaran kecelakaan lalu lintas jalan. Diduga, pemicu kecelakaannya adalah jalan yang rusak. Dalam bagian akhir pesan dia menanyakan bagaimana mekanisme menggugat penyelenggara jalan.

Hingga tulisan ini dibuat, niat menggugat penyelenggara jalan tersebut tidak pernah terwujud. Sang pengirim pesan tak melanjutkan niatnya. Entah mengapa.

Kita semua tahu bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor pemicu kecelakaan lalu lintas. Dalam catatan Korlantas Polri, tahun 2013, rata-rata ada sebanyak 22 kasus yang dipicu oleh faktor jalan. Aspek-aspek di dalam faktor itu di antaranya adalah jalan rusak, jalan berlubang, tidak berlampu, dan tidak ada rambu. Ada aspek lain, seperti jalan licin, pandangan terhalang, dan yang paling banyak menyumbang terjadinya kecelakaan adalah tikungan jalan yang terlalu tajam.

Undang Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengamanatkan bahwa para penyelenggara jalan wajib menciptakan jalan yang berkeselamatan. Artinya, infrastruktur jalan yang tersedia memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat kepada para pengguna jalan. Karena itu, UU tersebut mengatur dengan seksama tentang kewajiban para penyelenggara jalan.

Para penyelenggara jalan tak sekadar wajib memperbaiki jalan yang rusak, namun juga harus memberikan tanda pada jalan rusak yang belum diperbaiki. Maklum, bila jalan rusak tersebut menimbulkan kecelakaan bakal ada sanksi yang dijatuhkan.

Merujuk pada UU No 22/2009 tentang LLAJ, sanksi yang diberikan kepada penyelenggara jalan berbeda-beda tergantung dari tingkat persoalan. Pasal 273 ayat satu hingga empat dalam UU tersebut secara berurutan mencantumkan sanksi sebagai berikut.

Pertama, jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan, menimbulkan korban luka ringan, bisa menyeret penyelenggara jalan dipenjara maksimal enam bulan atau denda maks Rp 12 juta.

Tapi, kalau kecelakaannya bikin korban luka berat, penyelenggara jalan bisa dipidana maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta. Bikin korban tewas sanksinya maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.
Nah, penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki bisa dipidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maks Rp 1,5 juta.

Para penyelenggara jalan mesti responsif. Ketika jalan yang memang kondisinya rusak sesegera mungkin diperbaiki. Jalan yang rusak dan berlubang tak semata bisa menimbulkan kecelakaan. Kondisi seperti itu membuat lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman. Kemacetan lalu lintas jalan bisa terjadi dimana-mana. Kerugian ekonomi dan sosial bisa meledak. Antrean panjang akibat kemacetan bisa membawa dampak yang cukup luas.

Apalagi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan bahwa Indonesia memiliki masalah serius terkait keselamatan jalan. Menyitir data Kepolisian RI, pada 2012, terdapat hampir 120 ribu kejadian kecelakaan lalu lintas jalan. Ironisnya, jumlah korban meninggal dunia hampir 30 ribu jiwa yang mayoritas adalah usia produktif, yakni 26-40 tahun.

Tahun 2012, sebanyak 24% kecelakaan terjadi di jalan nasional, 31% jalan nasional, dan 45% kasus terjadi di jalan kabupaten dan jalan desa.

Oh ya, para penyelenggara jalan terdiri atas kementerian pekerjaan umum, dinas perhubungan, hingga para penyelenggara pemerintahan desa. Di luar itu, khusus untuk jalan tol, para operator jalan bebas hambatan tersebutlah yang menjadi penyelenggara jalan. (edo rusyanto)

10 Komentar leave one →
  1. 12 Mei 2014 00:04

    banyak terjadi

  2. 12 Mei 2014 00:08

    masalah jalanan emang masalah yang paling serius di Indonesia..
    sampe detik ini belum nemuin solusi yang pas..x_x

    http://hulssay.com/2014/05/11/gaya-rambut-pria-paling-booming-di-2014/

    • 12 Mei 2014 00:12

      negara harus dibuka mata dan telinganya agar mendengar dan melihat nasib para pengguna jalan ūüė¶

  3. 12 Mei 2014 09:14

    Memprihatinkan memang Infrastruktur Jalan dibeberapa lokasi di Indonesia Pak Edo, sebetulnya kalo memang Pemerintah berkomitmen memberikan Pelayanan yang Prima hal ini tidak perlu terjadi, tapi lagi-lagi masalah keterbatasan anggaran selalu menjadi Kambing Hitam.
    http://alizaka.blogspot.com/2014/04/infrastruktur-jalan-kota-bekasi-masih.html

  4. gc133hijrah permalink
    12 Mei 2014 18:33

    Siapa yg mau memperbaiki tulang bahu ane yg bergeser, karna jalan rusak 2008 d tajur….
    Siapa yg mau perbaiki rangka motor ane yg patah d daerah cileungsi 2013.
    Terus terang, ane terlalu pengecut untuk berhadapan dengan pengadilan dunia…. Meskipun ane dipihak yg benar….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: