Lanjut ke konten

Inpres Ini Mewajibkan Kemen PU Peduli Keselamatan Jalan (Bagian 2)

25 Juni 2013

jalan dalam perbaikan

INSTRUKSI Presiden (Inpres) soal Keselamatan Jalan memaksa 12 kementerian peduli keselamatan jalan. Salah satunya adalah kementerian pekerjaan umum alias kemen pu yang bertanggung jawab akan Pilar Kedua, yaitu Jalan yang Berkeselamatan.

Inpres yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 itu, bertajuk ‘Program Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia.’ Ada lima pilar yang menjadi fokus Inpres tersebut. Pilar-pilar tersebut sebelumnya tertuang dalam dokumen negara Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan. Dokumen itu dicanangkan dua tahun lalu, di Kantor Wakil Presiden Boediono, yakni pada 20 Juni 2011.

RUNK Jalan merespons Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui program Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Karena itu, RUNK Jalan juga punya target-target penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan. Sebagai basis penghitungan adalah fatalitas tahun 2010 yang menelan 31.234 jiwa.

Ok, kita kembali lagi soal Inpres yang memaksa kemen pu bertindak lebih konkret demi keselamatan jalan. Kita tahu, faktor jalan adalah kontributor
kedua terbesar kecelakaan, yaitu 28,17%.

Menurut data Korlantas Mabes Polri, pada 2011, faktor jalan di bawah faktor manusia yang masih menempati posisi teratas. Tahun 2011, rata-rata sebanyak 86 korban tewas akibat kecelakaan di jalan.

Nah, faktor jalan memiliki delapan aspek yang bisa memicu kecelakaan. Beberapa di antaranya adalah tikungan tajam yang berkontribusi paling dominan, yaitu 25,32%.

Lalu, marka rusak atau tak ada marka berkontribusi 15,74% terhadap faktor jalan. Jalan berlubang berkontribusi 15,10%. Dan, jalan rusak yang berkontribusi 11,18%.

Melihat hal itu, tak heran jika kemen pu bertanggung jawab terhadap Pilar Kedua yaitu Jalan yang Berkeselamatan. Inpress itu mewajibakan fokus kepada: a. Badan Jalan yang Berkeselamatan; b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkesalamatan. Selain itu, c. Perencanaan dan Perlaksanaan Perlengkapan Jalan; d. Penerapan Manajemen Kecepatan; e. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan.

Aspek lain adalah f. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan; dan g. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan.

Menteri PU bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan. Bagaimana caranya? Ternyata dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi jalan dan perasional jalan.

Dalam Inpres ditegaskan bahwa terkait Pilar II juga akan melibatkan kemenhub, pemprov, pemkab/pemkot, Polri, kemendagri, dan kemen LH.

Kemen pu tak bisa sendirian. Maklum, sesuai amanat UU Jalan, kewenangan kementerian itu hanya pada jalan nasional. Padahal, jalan nasional hanya 38.570 kilometer atau 8,8% dari total jalan di Indonesia, kondisi jalannya lebih baik. Data kemen pu menyebutkan sekitar 86% jalan nasional dalam
kondisi baik. Ada ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan jalan kabupaten/kota.

Mampukah kemen pu menyinergikan seluruh instansi terkait untuk mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan? Mestinya bisa, tinggal mau atau tidak. (edo rusyanto)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: