Lanjut ke konten

Negara Mesti Beri Rasa Aman

6 April 2013

jalan dalam perbaikan

BERITA soal karut marut lalu lintas jalan bak tak ada hentinya. Termasuk soal kecelakaan lalu lintas jalan yang sedikitnya 13 kasus per jam. Lantas, bagaimana peran negara dalam memberi rasa aman di jalan raya?

Kita tidak mengabaikan apa yang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan keselamatan jalan. Hanya saja, apa iya cuma bisa sampai seperti saat ini?

Masyarakat mencari alternatif sendiri untuk urusan transportasi. Membeli kendaraan pribadi. Tak heran bila per akhir 2012 populasi sepeda motor mencapai sekitar 77,7 juta unit dan mobil pribadi 9,5 juta unit.

Jangan heran jika kemudian yang banyak terlibat kecelakaan adalah jenis kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Kendaraan roda dua masih menyumbang sekitar 64% dalam kecelakaan lalu lintas jalan. Sedangkan dari segi fatalitas kecelakaan, para pemotor menjadi korban tertinggi, yakni sekitar 35,7%.

Merujuk pada Undang Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), para pemangku kepentingan keselamatan jalan setidaknya ada enam simpul. Mereka mencakup kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum, kementerian ristek, kementerian perindustrian, kepolisian, dan pemerintah daerah. Namun, kementerian kesehatan juga punya andil besar, terutama untuk pascakecelakaan.

Berapa pun simpul yang tertuang dalam UU, bagi rakyat adalah bagaimana praktiknya di lapangan. Negara jangan hanya menuding bahwa pemakaian kendaraan pribadi karena menggeliatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Atau, negara sekadar meminta masyarakat melindungi dirinya sendiri di jalan raya.

Justeru peran negara harus menjadi garda terdepan untuk memberi rasa aman dan selamat di jalan raya. Lewat instrumen yang dimilikinya, negara harus bersinergi. Harus ada sosok yang mensinergikan instrumen-instrumen tersebut. Sosok yang bukan sekadar mengatur, menata, atau mensinergikan kekuatan yang ada, tapi juga bisa dimintai tanggung jawabnya jika tidak becus kerja. Saat ini, kita kehilangan rata-rata tiga jiwa per jam akibat kecelakaan di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Adakah negara merasa bersalah? Atau, ketika bus menabrak dinding bukit yang menewaskan 16 jiwa di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, siapa yang bertanggung jawab?

Lagi-lagi, rakyat yang menanggung derita. Pengemudi masuk penjara karena divonis sebagai pemicu kecelakaan. Kalau soal menderita karena luka-luka atau korban jiwa, itu sudah pasti. Pertanyaannya, adakah hal ini dilihat secara komprehensif bahwa misalnya, ada peran negara yang lalai menyediakan infrastruktur jalan, rambu, marka, lampu, bahkan pengujian kendaraan?

Tanpa sinergi, bagaimana bisa merealisasikan target menurunkan fatalitas kecelakaan sebesar 50% pada 2020? (edo rusyanto)

One Comment leave one →
  1. 8 April 2013 04:02

    Reblogged this on Suetoclub's Blog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: