Lanjut ke konten

Antara Helm dan Insentif

5 April 2013

mampang busway motor 2

Ada-ada saja ulah polisi yang direkam oleh Kees van Der Spek. Adegan penilangan lantaran sang bule tidak memakai helm di Bali menjadi sorotan warga dunia maya. Maklum, adegan dengan dialog berbahasa Inggris dan Belanda itu, mengangkat ke permukaan apa yang selama ini menjadi pergunjingan.
Dalam video yang diunggah di jejaring sosial dan belakangan ramai diulas di mediaonline, terlihat bahwa awal cerita bermula dari masalah helm. Sang bule bersepeda motor tanpa memakai helm. Dia dirayu berdamai sebesar Rp 200 ribu. Tapi, seperti terlihat ditayangan itu, uang ‘denda’ tadi justeru berbelok arah, sebagian untuk membeli bir dan sebagian entah masuk kemana.
Jika serius, penindakan terhadap pelanggaran tidak memakai helm pasti bakal memenuhi daftar penilangan yang dibuat polisi. Maklum, pemotor yang tidak memakai helm jumlahnya cukup banyak. Setidaknya, kalau melihat fakta sehari-hari disekeliling kita.
Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mewajibkan para pemotor dan yang dibonceng untuk memakai helm dengan standar nasional Indonesia (SNI). Helm yang dimaksud memiliki dua jenis, yakni pertama helm menutup seluruh wajah (full face). Jenis kedua adalah helm yang bagian mukanya terbuka (open face).
Nah, buat yang melanggar aturan itu, siap-siap aja dipentung dengan denda maksimal Rp 250 ribu atau penjara maksimal satu bulan. Dendanya lebih kecil dibandingkan dengan UU No 14/1992 tentang LLAJ yang digantikan oleh UU 22/2009. Dalam UU yang lama, sanksi denda maksimal tidak memakai helm adalah sebesar Rp 1 juta.
Bila benar denda maksimal Rp 250 ribu diterapkan, bisa banyak pemotor yang kantongnya bolong. Bagi sebagian besar masyarakat kita, uang sebesar Rp 250 ribu bukanlah angka yang kecil. Hingga kini, saya belum pernah mendengar sanksi denda maksimal sebesar itu dikenai kepada pemotor. Hingga akhirnya saya melihat video yang dibuat warga Belanda itu.
Tapi, kenapa banyak para pemotor nekat tidak memakai helm? Padahal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa luka kepala dan cedera leher merupakan penyebab utama dari kecacatan dan kematian pemotor.
Di Eropa, cedera kepala berkontribusi sekitar75% terhadap kematian para pemotor. Sedangkan di negara-negara tertinggal dan berkembang, diperkirakan hingga 88%.

Ya. Helm bagi pesepeda motor bermanfaat untuk mengurangi risiko saat bersepeda motor. Memakai helm standard dengan kualitas baik bisa mengurangi risiko kematian sebesar 40%. Selain itu, bisa mereduksi risiko cedera serius lebih dari 70%.

Data itu saya kutip dari laporan WHO yang bertajuk ‘Global Status Report on Road Safety 2013’.
Lantas bagaimana fakta di lapangan? Mungkin video yang dibuat Kees van Der Spek, jurnalis saluran televisi Belanda, yakni SBS6, mempertontonkan satu sisi fakta di lapangan. Saya sendiri belum pernah menemui hal serupa terkait dengan masalah helm.
Dalam bayangan saya, jika polisi tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu, upaya menekan pelanggaran bisa lebih lancar. Buntutnya, potensi terjadi kecelakaan juga bisa diminimalisasi. Kan kepolisian juga yang bilang bahwa kecelakaan kerap kali diawali oleh pelanggaran aturan di jalan.
Ngomong-ngomong, ternyata menurut UU No 22/2009 tentang LLAJ, ada insentif bagi petugas kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terkait proses tilang. Dalam pasal 269 disebutkan bahwa (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dan di ayat

(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, apakah mekanisme tersebut berjalan selama ini? Ada yang tahu? (edo rusyanto)

5 Komentar leave one →
  1. kebo sinengker permalink
    5 April 2013 00:34

    pertamax…
    haruse denda minimal eyang…

  2. hiulscm permalink
    5 April 2013 08:33

    Lha yg jadi mslah klo tilang yg dpkskan polisi sperti knalpot/pletkan plat nomor/pentil ban.prosesny gmn?kdng khn emng pol nya mngada2

  3. chethul permalink
    7 April 2013 09:43

    lihat aza kelengkapan motor polisi.. siapa yg berhak memeriksa dan menjatuhkan sanksi? belum lagi polisi yg seenaknya pake kendaraan barang bukti hasil colongan yg tanpa surat2 resmi. siapa yg melakukan audit thd perilaku & kinerja polisi

  4. 8 April 2013 04:02

    Reblogged this on Suetoclub's Blog.

  5. sanudinresturestu@yahoo.co.id permalink
    4 Februari 2015 10:26

    Isentif dalam undang-undang belum ada peraturan pemerintah sehingga sampai hari ini belum dibayarkan pada Penyidik Polantas maupun Penyidik LLAJ, entah kapan mungkin tunggu esok

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: