Lanjut ke konten

Butuh Aksi Nyata

19 Juni 2011


foto:rio

SENIN, 20 Juni 2011, pagi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, bakal digelar pencanangan Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Seremonial sebagai awal bergulirnya kegiatan penyebarluasan pemahaman keselamatan jalan secara nasional.
Bangsa kita sudah kenyang aksi seremonial. Kini, rasanya mesti diubah dengan memperbanyak aksi nyata. Pemerintah tentu sudah punya peta permasalahan terkait keselamatan jalan.
Dalam catatan saya setidaknya ada tiga isu besar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Pertama, perampungan perangkat peraturan perundangan guna melengkapi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). UU yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni 2009 tersebut, kini masih polos. Maksud saya, belum memiliki perangkat penunjang lazimnya UU, yakni peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), maupun peraturan kapolri (Perkap).


foto:edo

Buntut dari belum adanya peraturan pelaksana tersebut bisa terlihat dari ‘ragu-ragunya’ aparat pelaksana di lapangan dalam mengimplementasikan perundangan. Termasuk keraguan aparat pemda dalam melahirkan kebijakan pembenahan sistem transportasi. Di sisi lain, bisa melahirkan benturan horizontal di tengah masyarakat. Sejumlah elemen yang peduli keselamatan jalan berkukuh pada aturan dengan merujuk pada UU yang ada, namun karena peraturan teknis belum ada, terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Kadang, gesekan memanas.

Kedua, peningkatan penegakan hukum. Jargon bahwa kecelakaan kerap kali diawali pelanggaran aturan lalu lintas jalan menjadi dilematis dengan fakta masih lemahnya penegakan hukum. Kelengkapan peraturan pelaksana yang belum terpenuhi menjadi salah satu pelemahan penegakan hukum. Di sisi lain persoalan kekurangan sumer daya manusia juga menghantui problem yang satu ini. Namun, krisis yang memilukan adalah mentalitas sebagian aparat yang gemar memanipulasi kewenangannya. Terjadilah praktik suap menyuap antara pelanggar aturan dengan petugas.


foto:edo

Ketiga, sinergi dan sosialisasi. Sinergi di internal instansi stake holder keselamatan jalan masih harus ditingkatkan. Hambatan birokrasi mesti dipangkas. Mentalitas melayani publik harus diperkuat.
Selain itu, tentu saja sinergi antar instansi harus diperkokoh. Fungsi-fungsi tiap instansi harus mampu ditautkan oleh sebuah komando. Kita tahu UU 22/2009 mengamanatkan Forum Lalu Lintas yang bakal jadi pencair hambatan sinergi yang ada. Sayangnya, Forum tersebut tersendat-sendat karena belum adanya PP yang mengatur teknis praktis.
Sinergi lain yang krusial adalah antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran. Fungsi budgeter legislatif harus lentur dalam pengesahan anggaran yang diajukan eksekutif terkait kampanye keselamatan jalan. Tentu saja, sebelumnya eksekutif menyusun program tepat sasaran dengan anggaran yang memadai. Tidak dibuat-buat dan melempem dalam implementasinya.


foto:edo

Soal sosialisasi, stake holder mesti memasukannya dalam rancangan program yang disusun dalam pengajuan anggaran. Gencarnya sosialisasi harus memakai seluruh medium yang ada. Mulai dari komunitas hingga media televisi dan elektronik. Pesan yang disosialisasikan harus mudah difahami sehingga masyarakat juga terdorong mempraktikannya.

Tiga PR besar tersebut bisa dirampungkan jika para stake holder memiliki komitmen kuat atas hak rakyat dalam mewujudkan keselamatan jalan. Di sisi lain, masyarakat juga tak boleh berpangku tangan. Setelah seremonial, mesti ada aksi nyata. Serius dan berkesinambungan. Setuju? (edo rusyanto)

7 Komentar leave one →
  1. 19 Juni 2011 11:43

    seremonial, bahkan kesejahteraan dan pembangunan menyeluruh cuma seremonial di negeri ini, aksi 1000 pohon, go green, koperasi, dan tetek bengek yang penting seremonial, presiden nanem pohon dalam seremonial… selanjutnya.. terserah anda, yang penting ngeksis di media dan jadi pemberitaan, memang benar TONGKOSONG lebih enak didengar suaranya..
    SALAM mBAH

    • 19 Juni 2011 11:54

      karena itu, terus suarakan agar ‘mereka’ bikin aksi nyata buat kita semua. bukan seremonial semata. amin

  2. 19 Juni 2011 12:39

    apa gak pertama-tama harus ngurus infrastruktur dan sarana transportasi umumnya dulu pak edo?

    • 19 Juni 2011 12:56

      kedua masalah itu adalah bagian dari pekerjaan rumah yg lainnya. tiga PR besar itu, bagi saya seperti di artikel di atas. tentu saja kalau infrastruktur, transportasi umum, bahkan rambu dan marka, menjadi upaya aksi nyata yg kita harapkan terus konsisten digulirkan. muaranya, lalu lintas jalan menjadi aman, nyaman, dan selamat. amin.

  3. 19 Juni 2011 20:23

    Seremonial…. masih efektifkah..?

  4. tiyo 2010 permalink
    20 Juni 2011 05:53

    pemerintah kita bisanya cuma bikin proyek baru aja,….. buat atau bikin, ada job baru, ga ada maintenance untuk kedepannya…. kalo rusak buat lagi…proyek baru lagi…..uang lagi…payah…

  5. 20 Juni 2011 12:19

    wah jalannya dihalang”i spanduk..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: