Siapakah Ahli Waris Santunan Jasa Raharja?

TULISAN ini terinspirasi kasus kecelakaan yang termuat di mailing list pemotor Bajaj. Dalam perbincangan, Senin (24/9/2012) pagi, mencuat pertanyaan seperti yang saya tulis di judul artikel ini.
Kecelakaan merenggut adik bro Bagus. Kejadian pada 20 September 2012 di Pemalang, Jawa Tengah itu, bermula ketika sang adik hendak mendahului mobil boks dari sisi kanan jalan. Namun, tiba-tiba dari arah depan muncul truk, brakkk. Duka anak negeri.
Sebagai warga negara dan pengguna jalan, tentu sang adik berhak mendapatkan santunan. Ahli waris berhak menerima santunan itu. Tapi apa yang terjadi?
Ya. Kita semua tahu, santunan Jasa Raharja bagi korban tewas bakal diberikan kepada, orang tua, anak, duda dari suami atau isteri. Tentu saja ahli waris yang sah, yakni dikuatkan oleh bukti hukum otentik seperti surat nikah atau kartu keluarga yang diterbitkan kantor kelurahan atau desa.
Pertanyaaanya, bagaimana jika korban tewas akibat kecelakaan adalah yatim piatu dan belum menikah?
Kalau kita lihat UU No. 33 dan 34 tahun 1964 jo PP No. 17 dan 18 tahun 1965, pasal 1 ayat g, dan pasal 12, maka yang dikatakan ahliwaris adalah Janda atau dudanya yang sah. Apabila tidak ada janda atau dudanya yang sah maka anak anaknya yang sah. Jika tidak ada juga, maka kepada orang tuanya yang sah. “Apabila ketiganya tidak ada maka dianggap tidak mempunyai ahliwaris,” kata Zet Toding, kepala urusan Hubungan Masyarakat PT Jasa Raharja, dalam pesan tertulis black berry messenger, kepada saya, Senin siang.
Bagi yang tidak mempunyai ahliwaris, tambahnya, akan mendapat penggantian biaya penguburan.
Saat saya tanya adakah kebijakan direksi soal ahli waris seperti kebijakan dalam kecelakaan tunggal? Ini jawaban Zet Toding. “Kalau ahliwaris mas belum ada kebijakannya.”
Hanya saja, katanya, kalau korban itu dari kecil hidupnya dibiayai hidupnya ditanggung oleh kakaknya, serta didukung dengan surat keterangan, bisa saja ada kebijaksanaan. “Silakan saja diajukan, semoga ada kebijaksanaan,” tutur dia, saat saya telpon untuk memperjelas mekanisme pengurusan santunan.
Informasi itu saya sampaikan kepada bro Bagus. Semoga bisa diurus dan berjalan lancar. Maklum, saat ini bro Bagus tinggal di Jakarta, sedangkan sanak family yang membantu mengurus santunan tinggal di Semarang, Jawa Tengah. “Terimakasih informasinya bro, nanti saya coba koordinasi dengan kakak saya yang di Semarang,” tutur bro Bagus via telepon, Senin siang.

Hak Warga Negara

Santunan Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah hak pengguna jalan atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Sumbangan wajib itu dibayarkan para pembeli motor dan mobil dan para penumpang angkutan umum. Khusus untuk sepeda motor, besaran SWDKLLJ Rp 35 ribu yang dibayar setahun sekali di kantor Samsat saat mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Santunan yang dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan jumlahnya beragam. Untuk korban tewas Rp 25 juta, korban luka-luka maksimal berkisar Rp 10-25 juta, dan Rp 2 juta untuk biaya penguburan. “Biaya penguburan untuk korban yang tidak ada ahli warisnya,” kata Zet Toding.
Garis besar mekanisme pengajuan santunan adalah seperti ini. Pertama, buat surat laporan kasus kecelakaan ke kantor polisi. Atau, jika sudah tercatat oleh petugas, tinggal minta ke mereka. Kedua, lengkapi dengan surat keterangan dari rumah sakit seperti surat perawatan, kuitansi pengobatan, dan surat kematian. Ketiga, untuk ahli waris diperkuat surat keterangan yang sah seperti dari kelurahan, surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), atau catatan sipil.
Nah ketiga berkas yang ada tersebut dilampirkan dalam surat pengajuan santunan yang diisi di kantor PT Jasa Raharja setempat. Selanjutnya, tinggal tunggu transferan dari Jasa Raharja selama maksimal 14 hari kerja.
Oh ya, hak santunan gugur atau kadaluwarsa jika permintaan diajukan dalam waktu lebih dari enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Atau, tidak dilakukan penagihan dalam waktu tiga bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.
Di sisi lain, Undang Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan, seseorang masih disebut sebagai korban kecelakaan selama rentang 30 hari sejak tabrakan terjadi. Misal, si A tabrakan pada tanggal 1, lalu tewas pada tanggal 20, masih dianggap sebagai korban kecelakaan. Tentu jika penyebab tewasnya terkait tabrakan tadi.

Ngomong-ngomong, santunan Rp 25 juta bagi korban tabrakan atau Rp 50 juta korban kecelakaan pesawat udara, sesungguhnya tak sebanding buat hilangnya orang yang kita cintai. Karena itu, janganlah proses pengurusannya dipersulit, apalagi dipungli. Kebangetan. (edo rusyanto)