Ini Kata Foke Soal ERP

WAJAH Fauzi Bowo tampak ceria. Sang Gubernur DKI Jakarta itu, baru saja menunaikan sholat Dzuhur. Tampil sederhana dengan mengenakan baju batik warna coklat, Fauzi ‘Foke’ Bowo, Kamis (9/8/2012) siang, Foke bicara banyak soal kemacetan lalu lintas jalan di Jakarta.
“Dulu orang bicara soal banjir sebagai topik utama, kini soal banjir jadi nomor dua, topik bergeser ke soal kemacetan,” tutur pria berkumis itu.
Dia mau bercerita bahwa soal banjir sudah ‘dapat diatasi’ sehingga tidak menjadi bahasan utama. Soal kemacetanlah yang masih mewarnai kehidupan warga DKI Jakarta. Kota dengan penduduk 9,7 juta jiwa itu, harus bergelut dengan kemacetan yang digadang-gadang menimbulkan kerugian hingga Rp 12,5 triliun per tahun.
Bagaimana tidak macet jika jumlah populasi kendaraan begitu meruyak. Sedikitnya ada sekitar 9,7 juta sepeda motor dan sekitar 2,5 juta unit mobil. Rata-rata pertumbuhan sepeda motor sekitar 11% sepanjang lima tahun terakhir. “Belum lagi masuknya 750 ribu sepeda motor dari penduduk di komuter Jakarta,” sergah Foke.
Kecepatan rata-rata waktu tempuh bersepeda motor pun tak melebihi 22 kilometer per jam (kpj). Itu saking padatnya jalan-jalan di Ibu Kota yang berumur 484 tahun tersebut.
Ironisnya, sekalipun kemacetan selalu menghiasi wajah Jakarta, kecelakaan lalu lintas jalan masih terus terjadi. Sedikitnya 22 kasus kecelakaan setiap hari di Jakarta. Kecelakaan itu rata-rata menewaskan tiga orang setiap harinya. Duka anak negeri.
Sang Gubernur pun mengaku menyiapkan konsep untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sayangnya, angkutan umum yang ada belum dianggap nyaman, aman, dan selamat. Apalagi tepat waktu dan terjangkau secara akses dan finansial. “Saat ini, APBD DKI Jakarta baru sanggup menyediakan angkutan umum bus, kelak kami bangun MRT dan berbasis kereta,” tutur dia.
Nah, soal pengaturan angkutan umum, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merancang peraturan daerah (perda) soal batas usia angkutan umum. Kemungkinan besar batas usia maksimal adalah tujuh tahun. Artinya, setelah memasuki usia tujuh tahun, kendaraan angkutan umum sudah dianggap tidak layak.
Regulasi lainnya, kata Foke, sedang disusun perda untuk pungutan electronic road pricing (ERP). Jurus yang satu ini untuk mengurangi mobilitas kendaraan. Caranya, setiap kendaraan atau mobil yang melintas di rute tertentu bakal dikenai pungutan dalam jumlah tertentu. “Tapi, sampai sekarang aturan dari kementerian keuangan soal wewenang memungut iuran oleh pemda masih belum ada,” jelas Foke.
ERP dan pembatasan kendaraan dimungkinkan jika melihat Undang Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tujuannya agar beban jalan suatu kota tidak terlalu berlebihan akibat tingginya jumlah kendaraan. Saat ini, kita tahu, Jakarta sudah terlalu penuh oleh kendaraan. Selain milik warga kota Jakarta, tapi juga serbuan dari warga komuter di sekeliling Jakarta. Lantas, kenapa sulit sekali sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ternyata, memang mahal yang namanya sinergi di negeri ini. (edo rusyanto)

About these ads