Jakarta Dikepung Superblok Rp 171 Triliun

JAKARTA memang megapolitan. Kota besar dengan banyak daya pikat. Tak heran jika perputaran uang Indonesia mayoritas berputar di Jakarta. Kota berusia 485 tahun itu, kini dihuni tak kurang dari 9,5 juta jiwa.
Tingginya jumlah penduduk membuat pergerakan warga Jakarta juga tinggi. Belum lagi ditambah pergerakan warga di sekitar kota Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Tahun 2012, setiap harinya tak kurang dari 20 juta pergerakan di dalam kota Jakarta. Ujung-ujungnya bisa ditebak, kemacetan lalu lintas jalan. Puncak kemacetan arus kendaraan kian terasa saat pagi dan sore hari. Walau, pada malam hari pun tak jarang terjadi stagnasi di simpul-simpul keluar masuknya urban.
Nah, sebagai kota besar, tak heran Jakarta banyak membutuhkan hunian dan gedung-gedung perkantoran maupun komersial. Pembangunan kawasan terpadu atau superblok di dalam kota juga meruyak. Hanya saja, hunian di superblok tersebut lebih banyak untuk orang-orang berdaya beli kuat. Maklum, harga per unit hunian tersebut bisa melampaui Rp 1 miliar per unit.
Pada 2012 ini, setidaknya ada 12 proyek superblok yang sudah dan sedang dibangun, atau yang sedang dalam pengembangan. Tidak tanggung-tanggung, nilai ke-12 proyek itu menyentuh angka Rp 171 triliun. Sebuah superblok yang dikenal saat ini terdiri atas, hunian, ruang komersial, perkantoran, sekolah, hotel, dan rumah sakit. Khusus untuk ke-12 proyek tersebut, ternyata menghabiskan 191 hektare (ha).
Sebanyak 57% proyek tersebut terletak di Jakarta Selatan. Lokasi favorit adalah sekitar Casablanca. Di kawasan itu bakal berdiri proyek milik Ciputra dan Agung Podomoro. Sebut saja misalnya Ciputra World Jakarta dan Kuningan City.
Para pengembang raksasa yang mengepung Jakarta dengan proyek-proyek superblok adalah Lippo, Agung Podomoro, Bakrieland, dan Intiland. Adalagi megaproyek yang digarap oleh Tommy Winata, yakni Signature Tower dan Hartati Murdaya di Kemayoran, yakni CBD Kemayoran. Kalau proyek Signature ‘hanya’ Rp 18 triliun, proyek CBD Kemayoran bakal menelan Rp 72 triliun. Dahsyat kan?!
Hal yang menarik adalah sejauhmana proyek-proyek raksasa itu memperhatikan aspek kemacetan lalu lintas jalan? Maksudnya, apakah sudah diperhitungkan aspek analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin). Maklum, pada Undang Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), para pengembang diwajibkan memenuhi amdal lalin sebelum mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). (edo rusyanto)

About these ads