2011, Yamaha Bikin Motor DRL

foto:dok ymki

SEPEDA motor yang diproduksi para agen tunggal pemegang merek (ATPM) hingga jelang akhir 2010, belum memiliki fasilitas lampu utama menyala secara otomatis ketika mesin sepeda motor dihidupkan. Fasilitas untuk menghidupkan lampu utama sepanjang hari (day running lights/DRL) sudah dikenal lama di Eropa.
PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI), ATPM sepeda motor Yamaha tampaknya bakal memelopori produk DRL di Tanah Air. “Mulai pertengahan tahun depan, kami akan memproduksi sepeda motor DRL,” ujar  Paulus S Firmanto, general manager Promotion and Motorsport PT YMKI, saat berbincang dengan saya, di Jakarta, Senin (11/10/2010) malam.
Menurut dia, produksi awal akan ditujukan pada beberapa varian tertentu. Setelah itu bakal masuk ke seluruh produk Yamaha. “Kami mendukung sepenuhnya untuk program keselamatan jalan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi) Gunadi Sindhuwinata menegaskan, para anggota asosiasi produsen sepeda motor itu siap memproduksi motor DRL. “Pertengahan tahun depan, kami sudah bisa memproduksi sepeda motor DRL,” kata dia, Senin malam, saat saya tanya kapan para produsen membuat motor DRL.
Namun, Gunadi yang juga Presdir PT Indomobil Sukses International Tbk menghimbau agar pihak kepolisian menindak tegas pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lamu utamanya di siang hari. “Peraturan kan dibuat untuk dipatuhi,” tegas dia.
Peraturan yang dimaksud Gunadi adalah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No 22 tahun 2009, khususnya pasal 107 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Sanksinya ada di pasal 293 UU tersebut yakni pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana kurungan 15 (limabelas) hari atau denda maksimal Rp 100 ribu rupiah.
Menurut Gunadi, ketimbang sekadar membuat shortcut untuk switch on sepeda motor, lebih efektif dengan upaya penegakan hukum. “Kami sudah usulkan aturan itu seperti diakomodasi dalam UU No 22/2009,” ujarnya. (edo rusyanto)